DPC LSM-BRANTAS MUBA UNGKAP 3 PATOK HUTAN HP LALAN DI LAHAN PT ABL DESA MUARA MEDAK, KEMENHUT BALAS S.403/2026 ARAHKAN KE GAKKUM

Oleh -
MUSI BANYUASIN - Tim Investigasi Dewan Perwakilan Cabang (DPC) LSM-BRANTAS Kabupaten Musi Banyuasin mengungkap temuan 3 patok batas Kawasan Hutan Produksi (HP) Lalan bernomor PPBK 0008, 0009, dan 0013 yang berada di dalam areal kebun sawit PT Agronusa Bumi Lestari (ABL) di Desa Muara Medak Dusun 5, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba, pada 1 Juli 2026. Temuan ini kemudian dilaporkan Ketua DPD LSM-BRANTAS Sumatera Selatan Isfa Rozi Pebri ke Kementerian Kehutanan RI dan mendapat balasan resmi No. S.403/KUH/SUM/PLA.02.01/B/08/2026 pada 31 Agustus 2026.

ISI BERITA:

Kronologi Temuan 1 Juli 2026
Berdasarkan Berita Acara Hasil Temuan Investigasi Team Bayung Lencir tanggal 08 Juli 2026, pada hari Selasa 01 Juli 2026 pukul 16:15 WIB s/d 17:01 WIB, Tim DPC LSM-BRANTAS Kab. Muba melakukan peninjauan lapangan di areal PT ABL dan sekitar Patok Batas Kawasan Hutan Desa Muara Medak.


Hasil temuan lapangan:

1. Patok Batas Kawasan Hutan: Ditemukan 3 titik patok batas kawasan hutan PPBK 0008, 0009, 0013 bertuliskan HUTAN HP LALAN - PROVINSI SUMATERA SELATAN - DILARANG MERUSAK DAN MENGGANGGU PATOK INI
    - PPBK 0008 terdokumentasi 01 Juli 2026 pukul 17:01:07 WIB Arah 54° NE
    - PPBK 0009 terdokumentasi 01 Juli 2026 pukul 16:38:51 WIB Arah 3° N
    - PPBK 0013 terdokumentasi 01 Juli 2026 pukul 16:48:00 WIB Arah 23° NE
2. Bangunan Tanpa PBG: Terdapat bangunan semi-permanen cat dinding hijau-putih atap seng warna merah diduga sebagai mess karyawan/kantor lapangan PT ABL dengan aktivitas material dan tumpukan buah sawit. Foto terdokumentasi 01 Juli 2026 16:15:49 WIB. Tidak ditemukan papan/plang PBG yang terpasang di lokasi bangunan.
3. Koordinat: Belum diukur dengan GPS, dokumentasi berdasarkan foto bertanggal 01 Juli 2026. Keterangan lokasi berada di sekitar Kawasan Hutan Produksi Lalan.

Pertemuan dengan PT ABL 8 Juli 2026
Pada 8 Juli 2026 pukul 13:45 WIB, Tim DPC bertemu dengan Humas PT ABL Sdr. Rio. Pernyataan pihak PT ABL: siap melepaskan tanaman sawit dan telah membuat parit kecil di samping patok, serta diarahkan untuk koordinasi dengan KPH Lalan.

Surat Aduan Ketua DPD 27 Juli 2026 & Balasan Kemenhut S.403/2026
Menindaklanjuti temuan tersebut, Ketua DPD LSM-BRANTAS Sumsel Isfa Rozi Pebri (NIK 160302xxxxxxx) melayangkan Surat Pengaduan No. 027/ADUAN/LSM-BRANTAS/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026 kepada Menteri LHK u.p. Dirjen Planologi Kehutanan.

Isi aduan: Dugaan pemasangan patok batas oleh Konsultan BPN tanpa prosedur yang benar, tanpa koordinasi, tanpa undangan, tanpa dihadiri KPH Wilayah Musi Banyuasin selaku pengelola kawasan hutan. Lokasi berbatasan dengan Kawasan Hutan dan saat ini arealnya dikuasai PT Agronusa Bumi Lestari.
Empat permohonan Ketua DPD:
1. Perintahkan KPH Wilayah Musi Banyuasin untuk melakukan penertiban dan pembongkaran patok ilegal.
2. Periksa status kawasan Desa Medak apakah APL atau masih Kawasan Hutan.
3. Menindak PT Agronusa Bumi Lestari yang menguasai lahan tanpa pelepasan kawasan sesuai Pasal 92 UU Cipta Kerja.
4. Mengawal Tata Batas Ulang sesuai Permen LHK No 9 Tahun 2021 dengan melibatkan semua pihak.

Kementerian Kehutanan RI Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan membalas melalui Surat No. S.403/KUH/SUM/PLA.02.01/B/08/2026 tanggal 31 Agustus 2026. Dalam balasan dijelaskan permohonan tidak dapat ditelaah karena tidak melampirkan koordinat geografis dan peta. Pemohon diarahkan untuk koordinasi ke Ditjen Penegakan Hukum (GAKKUM) Kehutanan sesuai Permen LHK No 7 Tahun 2021. Surat juga menjelaskan kronologis kawasan hutan Sumsel dari SK 410/1986, SK 76/2001, SK 822/2013, hingga SK 10799/2025.
Pernyataan Ketua DPD LSM-BRANTAS Sumsel
Ketua DPD LSM-BRANTAS Sumsel Isfa Rozi Pebri menegaskan, surat balasan Kemenhut bukan penolakan, melainkan petunjuk teknis.

"Kami menghormati balasan Kemenhut S.403/2026. Memang benar di Berita Acara kami koordinat belum diukur dengan GPS, hanya dokumentasi foto bertanggal 01 Juli 2026. Itu kami akui. Ke depan kami akan lengkapi pengukuran GPS dengan foto geotagging dan peta SIGAP di http://sigap.kehutanan.go.id. Kami juga siap lapor ke Ditjen GAKKUM untuk verifikasi, investigasi, dan penindakan. Kami kawal sampai tuntas, minta negara hadir tegakkan tata batas HP Lalan. Bangunan tanpa PBG di dalam HP Lalan harus ditertibkan," tegas Isfa Rozi Pebri, Ketua DPD LSM-BRANTAS Sumsel, kepada http://Brantasnews.com, Jumat (3/10/2026).

Tindak Lanjut
1. Melengkapi koordinat GPS 3 patok PPBK 0008, 0009, 0013 menggunakan aplikasi GPS Coordinates.
2. Melapor ke Ditjen GAKKUM Kehutanan melalui email dan portal SIGAP Kehutanan.
3. Tembusan surat: Dirjen Planologi Kehutanan, Dirjen GAKKUM Kehutanan, Kepala BPKH Wilayah II Palembang.

Penutup
Dokumen Resmi Ultimate Final ini disampaikan oleh Ketua DPD LSM-BRANTAS Sumsel Isfa Rozi Pebri untuk Ditjen GAKKUM Kemenhut RI pada 3 Oktober 2026 di Muba. Lampiran resmi meliputi Laporan GAKKUM 01/07/2026, Berita Acara 08/07/2026, dan Surat Balasan Kementerian Kehutanan S.403/2026.

Sumber: DPC LSM-BRANTAS MUBA | 2026

red : Tim

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

TRANDING TOPIK

Gagal Kontruksi Publik Desak Aparat Hukum Usut Tuntas Dermarga Roboh Desa Sungai Landak Memakan Korban Jiwa .

Oleh -
Gambar
Gagal Kontruksi Publik Desak Aparat Hukum Usut Tuntas Dermarga Roboh Desa Sungai Landak Memakan Korban Jiwa . TANJUNG JABUNG BARAT , SENYERANG — Dermaga penyeberangan  Desa Sungai Landak, Kecamatan Senyerang, kabupaten tanjung jabung barat ,provinsi jambi sempat viral  pada sekitar 25 Mei 2026. Insiden tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia.kamis ( 01/10/2026 ) Peristiwa ini menimbulkan sorotan publik, terutama terkait Kematian , pembangunan dan pengawasan proyek dermaga tersebut. Hingga kini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Publik mendesak aparat penegak hukum (APH) segera melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas secara menyeluruh penyebab ambruknya dermaga hingga menyebabkan kematian . Pemeriksaan tersebut  dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat unsur kelalaian dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pekerjaan konstruksi yang berpotensi menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Dalam Kitab Undang-U...
www.Brantasnews.com

PT PERKASA INTI TANI GELAR INTERVIEW DI KANTOR CAMAT TUNGKAL JAYA, LSM BRANTAS TANGGAPI DAN PANTAU BERITA ACARA AMDAL DAN REKRUTMEN

Oleh -
Gambar
Tungkal Jaya Brantasnews.com - PT Perkasa Inti Tani (PIT) pada hari ini Kamis 01 Oktober 2026 menggelar interview tenaga kerja lokal di Gedung Serba Guna Kantor Camat Tungkal Jaya berdasarkan Surat PT PIT Nomor 01/HR-PIT/IX/2026 tanggal 27 September 2026. Dari daftar hadir, total 70 yang hadir termasuk Camat Muksin, Sekcam, Kasi Pem, BKO, Humas PT PIT, dan 56 pelamar warga Simpang Tungkal, Simpang Pauh, Sinar Tungkal dan sekitarnya. LSM BRANTAS DPC Musi Banyuasin menanggapi dan memantau langsung proses ini berdasarkan Berita Acara Rapat Internal Desa Simpang Tungkal 24 Agustus 2026 yang ditandatangani Kades Riski Ananda SH dan janji AMDAL perusahaan. Dalam Berita Acara tersebut disepakati bahwa rekrutmen tenaga keamanan mengutamakan wilayah terdampak, seluruh proses rekrutmen tenaga kerja PT PIT wajib melalui Pemerintah Desa Simpang Tungkal dengan sistem 1 pintu, perusahaan wajib melakukan training sesuai janji AMDAL, dan menolak regulasi sepihak dari perusahaa...
www.Brantasnews.com

16 Tahun Plasma 699 Ha Desa Mangsang Diduga Mangkrak, LBH Suara Panrita Keadilan dan LSM BRANTAS Layangkan Surat ke 9 Instansi di Muba

Oleh -
Gambar
Musi Bayuasi  Brantasnews.com 01/10/2016  Polemik kewajiban plasma PT Swadaya Bhakti Negaramas (PT SBN) di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, memasuki babak baru. LBH Suara Panrita Keadilan DPD Provinsi Lampung bersama LSM BRANTAS Muba melayangkan surat ke 9 instansi terkait dugaan belum terealisasinya hak plasma masyarakat Desa Mangsang seluas 699 Hektare yang telah disepakati sejak 25 Maret 2009. Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Musi Banyuasin, Kejaksaan Negeri Sekayu, Dinas Perkebunan Musi Banyuasin, BPN Musi Banyuasin, Kapolres Musi Banyuasin, Camat Bayung Lencir, Kapolsek Bayung Lencir, Danramil Bayung Lencir, dan Kepala Desa Mangsang, dengan tembusan kepada PT SBN dan arsip. Fakta yang diungkap LBH, kesepakatan 25 Maret 2009 di Kantor Camat Bayung Lencir menetapkan plasma untuk 3 desa, yaitu Muara Medak 1.838 Ha, Pulau Gading 846 Ha, dan Mangsang 699 Ha. Penetapan dikukuhkan SK BPN Tahun 2011 dan SK Bupati No. 01386 Tahun 2013 dan SK Tah...
www.Brantasnews.com

Peringati Hari Pertambangan dan Energi, PTBA Perkuat Peran dalam Mewujudkan Kemandirian Energi

Oleh -
Gambar
Jakarta, 28 September 2026 — Memperingati Hari Pertambangan dan Energi, PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, memperkuat kontribusi terhadap ketahanan energi nasional melalui penyediaan batu bara, pengembangan hilirisasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan kemandirian energi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Direktur Utama PTBA, Bambang Ismawan, menyampaikan bahwa perusahaan terus menjalankan transformasi bisnis untuk mendukung kebutuhan energi sekaligus menciptakan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. “PTBA berkomitmen menjaga keandalan pasokan energi nasional, mengembangkan hilirisasi, serta menjalankan pertambangan yang bertanggung jawab. Kami ingin memastikan sumber daya yang dikelola memberikan nilai tambah dan manfaat berkelanjutan bagi Indonesia,” ujar Bambang. Selain memasok batu bara...
www.Brantasnews.com

17 Tahun Plasma 699 Ha Desa Mangsang Diduga Belum Diterima, LBH & LSM BRANTAS Muba Pertanyakan Munculnya BA 241 Ha di Kantor Camat Bayung Lencir

Oleh -
Gambar
Bayung Lencir, Muba - http://Brantasnews.com (25/09/2026) - Masyarakat Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, hingga September 2026 mengaku belum pernah menerima realisasi kebun plasma 699 Ha dari PT. Swadaya Bhakti Negaramas (PT. SBN). Ironisnya, janji tersebut telah tertuang sejak Surat Kesepakatan Bersama 25 Maret 2009. Fakta ini diungkap Sekjen DPC LSM BRANTAS Muba, M. Juanda, S.M, berdasarkan penelusuran dokumen dan kuasa hukum warga. ISI: "Status lahan plasma Desa Mangsang 699 Ha hingga saat ini diduga masih berada dalam HGU PT. SBN. Berbeda dengan Desa Pulai Gading dan Muara Medak yang diduga sudah menerima hak plasma, warga Desa Mangsang sampai hari ini mengaku belum pernah menerima hak plasma dan belum pernah menerima hasil," tegas Juanda, Kamis (25/9/2026). Juanda merujuk pada SK Bupati Muba No.01386 Tahun 2013 dan SK tahun 2017 sebagai dasar hukum kewajiban fasilitasi plasma 20%. Kejanggalan baru mencuat setelah adanya Berita ...
www.Brantasnews.com