DPD BRANTAS Sumsel Sayangkan Pengelolaan Gapoktanhut MJAB 1.333 Ha Berjalan Sebelum Legalitas: Ini Dasar Hukum dan Ancaman Pidananya
Sumsel, 30 Oktober 2026 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Berani berjuang sampai tuntas (BRANTAS) Provinsi Sumatera Selatan memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan Gapoktan Hutan (Gapoktanhut) Makmur Jaya Abadi Bersama (MJAB) di Desa Muara Merang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba seluas 1.333 Hektar. DPD BRANTAS Sumsel menegaskan sikap DPC BRANTAS Muba di http://mediajayamabestnipolri.com yang menyayangkan pengelolaan berjalan sebelum legalitas dikantongi adalah sudah tepat dan sesuai hukum. "Pengelolaan kawasan hutan produksi tanpa izin itu bukan pelanggaran administrasi saja, tapi ada ancaman pidananya. Makanya kami sayangkan," ujar Isfa, Ketua DPD BRANTAS Sumsel. DASAR HUKUM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN: Menurut DPD BRANTAS Sumsel, setiap pihak yang ingin mengelola kawasan hutan negara wajib tunduk pada: 1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 50 ayat (2) huruf a: Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau ...