Polemik Pokir DPRD Tanjab Barat Ramai Dibahas di Media Sosial, Warganet Soroti Salah Satu Anggota Dpr.

Polemik Pokir DPRD Tanjab Barat Ramai Dibahas di Media Sosial, Warganet Soroti Salah Satu Anggota Dpr.

liputanbrantasnews.com

Jambi ,Tanjung Jabung Barat – Perbincangan mengenai program Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, menjadi perhatian warganet di berbagai platform media sosial. 

Sejumlah unggahan menyoroti mekanisme pelaksanaan proyek yang bersumber dari usulan pokok pikiran anggota dewan dan mendorong agar pengelolaannya dilakukan instansi terkait.

Dalam berbagai komentar yang beredar di media sosial, sebagian pengguna menyampaikan pendapat bahwa pelaksanaan proyek sebaiknya sepenuhnya dikelola oleh organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

" Setuju tidak kalau pokir dpr di hapus saja dan di kembalikan kepada instansi terkait saja , " Ujar salah satu netizen .jum'at ( 07/08/2026 )

Pendapat tersebut merupakan aspirasi yang berkembang di ruang publik dan belum tentu mewakili pandangan seluruh masyarakat.

Sejumlah unggahan media sosial juga menyebut  salah satu anggota Dprd berinisial ( UM )  mengaitkannya dengan pengelolaan proyek pokir. 

Namun hingga berita ini di tulis belum ditemukan bukti yang dapat memverifikasi tuduhan maupun klaim tersebut. Oleh karena itu, informasi yang beredar di media sosial masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Sebelumnya, DPRD Tanjung Jabung Barat pernah menjelaskan bahwa pokok pikiran merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat, sedangkan pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui menjadi kewenangan OPD sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. 

Hingga berita ini diterbitkan  belum terdapat pernyataan resmi dari pihak yang disebut dalam unggahan media sosial mengenai isu yang beredar. ( Heri )