DPC LSM BRANTAS MUBA TEMUKAN 3 PATOK HUTAN HP LALAN DI LAHAN PT. ABL DESA MURA MEDAK DUSUN 5 LSM Desak Klarifikasi BPN dan KLHK Terkait Dugaan Tumpang Tindih Batas Kawasan Hutan

Oleh -
Musi Bayuasin brantasnews.com 05 Agustus 2026 DPC LSM BRANTAS Musi Banyuasin menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait adanya patok batas Hutan HP Lalan yang diduga berada di dalam area perkebunan kelapa sawit milik PT. ABL di Desa Mura Medak Dusun 5, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Menindak lanjuti laporan tersebut, Tim Investigasi DPC LSM BRANTAS MUBA melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada tanggal 1 Juli 2026. Hasilnya, tim menemukan 3 buah patok bertuliskan "HUTAN HP LALAN PPBK" dengan nomor 008, 009, dan 0013 yang berada di dalam area perkebunan kelapa sawit milik PT. ABL.


pada tanggal 8 Juli 2026 Pukul 13.45 WIB  
DPC LSM BRANTAS MUBA menghubungi pihak Humas PT. ABL dan melakukan pertemuan. Humas PT. ABL atas nama Rio menyampaikan agar persoalan ini ditanyakan langsung ke pihak KPH Lalan. "Dari pihak perusahaan kami siap melepas tanaman sawit dan sudah kami buat parit kecil di samping patok Hutan HP Lalan," ujar Rio.

Pada pukul 15:47 tim DPC LSM BRANTAS MUBA mendatangi Kantor KPH Lalan di Bayung Lencir untuk bertemu langsung dengan Kepala KPH Lalan, Bapak Amiril. Namun berdasarkan keterangan staf, beliau sedang dinas luar.
pada tanggal 14 Juli 2026  
Sekretaris Jenderal DPC LSM BRANTAS MUBA, M. Juanda, S.M menghubungi Kepala KPH Lalan Bapak Amiril melalui WhatsApp untuk mengkonfirmasi keberadaan patok Hutan HP Lalan di wilayah PT. ABL Desa Mura Medak Dusun 5.  
Melalui pesan WA, Bapak Amiril menjawab: "Kami belum mengetahui. Tanyakan saja kepada BPN. Apa dasarnya atas patok tersebut."

Atas temuan ini, DPC LSM BRANTAS MUBA telah melaporkan hal tersebut kepada DPD LSM BRANTAS Sumatera Selatan.  
Selanjutnya DPD LSM BRANTAS Sumsel telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan melalui WhatsApp, namun belum mendapat respon.
Sebagai langkah lanjutan, DPD LSM BRANTAS Sumsel telah melayangkan surat laporan tertulis kepada Kementerian ATR/BPN Pusat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat untuk dilakukan pengecekan dan penertiban lebih lanjut.

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Kawasan hutan wajib dijaga dan dilindungi dari setiap kegiatan yang dapat merusak fungsi dan batasnya.  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  
3. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penentuan Batas Bidang Tanah.

LSM BRANTAS Mendesak BPN turun ke lokasi.
1. Meminta BPN dan KLHK/KPH Lalan segera melakukan pengecekan lapangan dan menjelaskan dasar hukum peletakan patok PPBK tersebut.  
2. Meminta kejelasan status lahan antara kawasan Hutan Produksi dengan HGU PT. ABL agar tidak terjadi tumpang tindih.  
3. Mendesak semua pihak menjaga batas kawasan hutan negara sesuai aturan yang berlaku.

"Kami berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Negara tidak boleh kalah dengan kepentingan perusahaan," tegas Ketua DPD LSM BRANTAS Sumatera Selatan, Isfa Rozi.

Red : Muju

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

TRANDING TOPIK

Diduga Telah Terjadi Mark Up Anggaran Pembangunan SD 063 Desa Tanjung Pasir Jadi Sorotan.

Oleh -
Gambar
Diduga Telah Terjadi Mark Up Anggaran Pembangunan SD 063 Desa Tanjung Pasir Jadi Sorotan. Jambi , Tanjung Jabung Barat – Proyek pembangunan SD 063 yang berlokasi di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, menjadi sorotan.kamis ( 30/07/2026 ). Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai kontrak pantastis, sebesar Rp994.349.029. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ditemukan bahwa sejumlah bagian bangunan diduga masih memanfaatkan material lama.  Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Saat dikonfirmasi di lokasi, salah seorang pekerja mengaku bahwa material lama masih digunakan pada beberapa bagian bangunan. "Untuk dinding kami masih memakai yang lama, kecuali yang rusak. Begitu juga dengan sebagian lantai, masih menggunakan yang lama," ujar pekerja tersebut. ...
www.Brantasnews.com

LSM BRANTAS TEMUKAN KANTOR DESA TANJUNG RAJA TUTUP JAM 14.10 WIB _"Pelayanan Publik Belum Selesai, Gerbang Sudah Digembok

Oleh -
Gambar
MUARA ENIM, 29 Juli 2026 – Tim Investigasi DPD LSM BRANTAS Sumatera Selatan menemukan fakta Kantor Desa Tanjung Raja, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim dalam keadaan tertutup dan digembok pada pukul 14.10 WIB, Rabu 29 Juli 2026. Padahal berdasarkan aturan, jam pelayanan kantor desa minimal sampai pukul 15.00 WIB Ketua DPD LSM BRANTAS Sumsel, Isfa Rozi Pebri mengatakan, kondisi ini sangat merugikan masyarakat yang butuh pelayanan administrasi di siang hari. "Bukti foto dan Timemark kami pegang. Jam 14.10 kantor sudah kosong dan terkunci. Bagaimana warga yang kerja pagi mau urus surat kalau jam 2 siang sudah tutup?" tegas Isfa. Isfa menambahkan, sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2015, Kepala Desa wajib menjamin pelayanan berjalan setiap hari kerja. Jika Kades tidak ada, Sekdes dan perangkat wajib menggantikan. "Kami tidak menuduh. Tapi ini fakta di lapangan. Kami minta Camat Muara Enim dan Bupati Muara Enim segera melakukan pembinaan agar jam pelayanan...
www.Brantasnews.com

"Menjunjung Transparansi, Integritas, dan Kemitraan Pendidikan

Oleh -
Gambar
MUARA ENIM, 29 Juli 2026 – Menanggapi pemberitaan yang beredar di salah satu media online pada tanggal 28 Juli 2026 terkait keluhan wali murid di SMP Negeri 5 Muara Enim, maka bersama ini kami SMP Negeri 5 Muara Enim dan LSM BRANTAS Sumatera Selatan menyampaikan hak jawab dan klarifikasi sebagai berikut: 1. Terkait Pengadaan Buku LKS   SMPN 5: Pihak sekolah menegaskan tidak pernah melakukan paksaan atau mewajibkan siswa/wali murid untuk membeli buku LKS. Jika ada guru yang merekomendasikan buku penunjang, sifatnya opsional dan tidak mengikat. Kami sangat memahami kondisi ekonomi wali murid dan selalu berkoordinasi dengan Komite Sekolah.   Kami juga berkomitmen penuh untuk mematuhi Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang melarang penjualan LKS di lingkungan sekolah.   LSM BRANTAS: Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan Komite. Prinsip kami, pendidikan tidak boleh membebani wali murid. Kami akan terus mengawal agar tida...
www.Brantasnews.com

POLISI DI LARANG MENAGIH HUTANG KENDARAAN KREDIT MACET PADA LEASING

Oleh -
Gambar
Menurut PP RI NO 2 tahun 2003 tentang kedisiplinan BRANTASNEWS.COM Ulasan Lengkap Perjanjian Utang Piutang adalah Hubungan Keperdataan Perjanjian utang piutang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) tidak diatur secara tegas dan terperinci, namun bersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama (selanjutnya untuk kemudahan, maka istilah yang dipergunakan adalah “perjanjian utang piutang”). Pasal 1754 KUH Perdata yang dkutip sebagai berikut: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Kesepakatan yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini utang piutang, tentu menjadi undang-undang kepada para ...
www.Brantasnews.com