Pemkab Muara Enim Tegaskan Tidak Pernah Anggarkan Pembangunan Kantor Koperasi Merah Putih

Oleh -
Muara Enim –Brantasnews
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim memberikan klarifikasi terkait informasi dan berita di media online yang beredar mengenai pembangunan Kantor Koperasi Merah Putih di Desa Tambangan Kelekar wilayah Kecamatan Gelumbang.

Melalui pernyataan resminya, Pemkab Muara Enim melalui Dinas Koperasi dan UKM menegaskan bahwa tidak pernah ada penganggaran untuk pembangunan kantor tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim.

"Perlu kami tegaskan bahwa tidak ada alokasi anggaran dari Pemkab Muara Enim untuk pembangunan Kantor Koperasi Merah Putih di wilayah kami," ujar Husin Aswadi Kadin Koperasi dan UKM Pemkab Muara Enim, pada Selasa (17/6/2025) via WA pribadinya.

Terkait kabar tersebut, Pemkab melalui Dinas Koperasi dan UKM telah melakukan koordinasi dengan Camat Gelumbang untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi guna memastikan informasi di lapangan," terang Husin.

Pemkab Muara Enim juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan tetap mengedepankan konfirmasi dari sumber resmi.

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

TRANDING TOPIK

Sejak 2012 Hidup dalam Kegelapan, Warga Dusun 1 Desa Mangsang,Hijrah Mukti Lubuk Batu. Mohon Penambahan Aliran Listrik

Oleh -
Gambar
Musi Bayuasin Brantasnew.com 23 Juli 2026 Sebanyak 55 Kepala Keluarga di RT 05A/RW 001 Dusun 1 Desa Mangsang, Hijrah Mukti Lubuk Batu. Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, hingga kini masih bergelut dalam keterbatasan penerangan. Sejak tahun 2012, warga setempat belum mendapatkan aliran listrik yang layak untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Warga menyampaikan melalui berita ini semoga sampai kepada Pimpinan PLN Kabupaten Musi Banyuasin, untuk penambahan aliran listrik guna mendukung kegiatan usaha serta sarana dan prasarana di wilayah mereka. Perwakilan masyarakat, Selamet, mengatakan kepada awak media brantasnew.com bahwa kehadiran listrik sangat dinantikan warga.  "Jika ada listrik maka akan membuat hidup kami lebih baik. Anak-anak bisa belajar malam, usaha kecil bisa jalan, dan keamanan lingkungan juga lebih terjamin," ujarnya. Menanggapi hal ini, Sekjen LSM BRANTAS Muba, M. Juanda, S.M angkat bicara. Ia m...
www.Brantasnews.com

KETUA DPD LSM BRANTAS SUMSEL HIMBAU SEKOLAH & MADRASAH: STOP JUAL BELI & PENUNJUKAN TOKO LKS _"Patuhi Aturan! Pendidikan Bukan Ladang Bisnis

Oleh -
Gambar
 MUARA ENIM — Ketua DPD LSM BRANTAS Sumatera Selatan, Isfa Rozi Pebri, mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Muara Enim, untuk menghentikan praktik jual beli dan pengarahan pembelian buku LKS di tempat tertentu Himbauan ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait oknum wali kelas/guru yang mengarahkan orang tua siswa membeli LKS di toko tertentu. "Ini harus segera dihentikan. Baik sekolah di bawah Kemendikbud maupun madrasah di bawah Kemenag sama-sama dilarang. Berdasarkan Permendikbud No. 8 Tahun 2016 Pasal 10 dan aturan dari Kemenag, sekolah dan madrasah dilarang keras mewajibkan, menjual, dan/atau mengarahkan peserta didik membeli buku penunjang di tempat tertentu," tegas Isfa, Senin 27 Juli 2026. Menurut Isfa, LKS statusnya adalah buku penunjang, bukan buku wajib yang dibagikan gratis oleh pemerintah.  "Praktik menunjuk satu toko sangat rawan...
www.Brantasnews.com

"Menjunjung Transparansi, Integritas, dan Kemitraan Pendidikan

Oleh -
Gambar
MUARA ENIM, 29 Juli 2026 – Menanggapi pemberitaan yang beredar di salah satu media online pada tanggal 28 Juli 2026 terkait keluhan wali murid di SMP Negeri 5 Muara Enim, maka bersama ini kami SMP Negeri 5 Muara Enim dan LSM BRANTAS Sumatera Selatan menyampaikan hak jawab dan klarifikasi sebagai berikut: 1. Terkait Pengadaan Buku LKS   SMPN 5: Pihak sekolah menegaskan tidak pernah melakukan paksaan atau mewajibkan siswa/wali murid untuk membeli buku LKS. Jika ada guru yang merekomendasikan buku penunjang, sifatnya opsional dan tidak mengikat. Kami sangat memahami kondisi ekonomi wali murid dan selalu berkoordinasi dengan Komite Sekolah.   Kami juga berkomitmen penuh untuk mematuhi Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang melarang penjualan LKS di lingkungan sekolah.   LSM BRANTAS: Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan Komite. Prinsip kami, pendidikan tidak boleh membebani wali murid. Kami akan terus mengawal agar tida...
www.Brantasnews.com

RESPON CEPAT KETUA DPC PMPB MUBA SALURKAN BANTUAN, PEDULI MUSIBAH TANAH LONGSOR DI DESA EPIL

Oleh -
Gambar
Musi Bayuasin  Brantasnews.com – 21 Juli 2026  Respon cepat ditunjukkan jajaran Paguyuban  Masyarakat Palembang Bersatu (PMPB) Kabupaten Musi Banyuasin dalam membantu warga terdampak bencana. Ketua DPC PMPB Muba, Daniel Firmansyah, S.H, menugaskan jajaran pengurus PAC Lais untuk langsung turun ke lokasi dan menyalurkan bantuan kepada korban tanah longsor di Dusun 2 Desa Epil, Kecamatan Lais. Dalam kegiatan tersebut, PMPB menyalurkan bantuan dana sebesar Rp10.000.000 untuk pembangunan WC rumah Ibu Rohimah, 85 tahun, yang rumahnya roboh akibat tanah longsor. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Masrul yang mewakili PMPB, dan didampingi oleh perangkat Desa Epil. Di kesempatan yang sama, PMPB juga menyalurkan bantuan sebesar Rp7.000.000 untuk pembangunan WC Mushola Al Husin Dusun 2 Desa Epil yang kini telah selesai dan siap digunakan warga. Ibu Rohimah, penerima bantuan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih.   "Alhamdulillah, terimakasih...
www.Brantasnews.com

Abaikan Perda Tenaga Kerja dan Catut Nama Kades, Rekrutmen Karyawan PT CEP di Ring 1 Medco Energi Diduga Sarat Penyelundupan Tenaga Kerja Luar Daerah

Oleh -
Gambar
Musi Bayuasin brantasnews.com 18 Juli 2026 – Praktik rekrutmen tenaga kerja oleh PT Catur Elang Perkasa (CEP), salah satu kontraktor kelistrikan dan pendingin ruangan (AC) yang beroperasi di wilayah kerja Medco Energi, menuai kecaman keras dari pemuda lokal. PT CEP diduga kuat menabrak Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan serta Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2019 yang memprioritaskan masyarakat lokal di wilayah terdampak operasi perusahaan. Dugaan pelanggaran ini mencuat setelah warga dan pemuda pencari kerja setempat melakukan aksi penyetopan operasional di camp PT CEP pada Senin pagi, 13 Juli 2026. Aksi spontan tersebut dipicu oleh temuan gelombang rekrutmen karyawan dari luar desa terdampak, bahkan dari luar Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme resmi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muba. Berdasarkan data yang dihimpun ...
www.Brantasnews.com