DPC Projo,Kab. Muara Enim SUMSEL bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan RI DR.H.Moeldoko.S.I.P atas Dinamika Politik,terjadi di Kab.Muara Enim pasca terlaksananya Pilwabup.

Oleh -
Jakarta - Brantasnews.com
 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jokowi (Projo) Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan melakukan Pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan RI DR.H Moeldoko.S.I.P di Kawasan Menteng Jakarta Pusat, pertemuan ini guna memberikan laporan dan informasi atas Dinamika Politik dan gejolak yang terjadi di Kabupaten Muara Enim pasca terlaksananya Pilwabup.
Deny Eka Chandra Ketua DPC Projo Kab.Muara Enim saat diwawancarai membenarkan kemarin tanggal 9-9-2022 kami telah bertemu Kepala Staf Kepresidenan RI sekaligus Pembina PROJO, DR.H.Moeldoko. S.I.P pertemuan berlangsung sangat intens, Deny hanya menjelaskan bahwa yang menjadi keluhan di daerah di Respon sangat baik oleh Kepala Staf Kepresiden RI.

Projo Muara Enim berharap kepada Bapak DR.H Moeldoko.S.I.P Sekalu Kepala Staf Kepresidenan untuk memberikan solusi yang terbaik atas dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Muara Enim pasca Pilwabup yang seakan-akan dipaksakan.

Reporter: Okta.R
Publik share:Isfa.R

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

TRANDING TOPIK

Sekjen LSM BRANTAS MUBA Angkat Bicara Soal Krisis Listrik dan Air PDAM di Bayung Lencir

Oleh -
Gambar
Bayung Lencir Brantasnews.com 27 Mei 2026 Sekjen LSM BRANTAS MUBA M. Juanda, S.M angkat bicara terkait kondisi krisis listrik dan air PDAM yang melanda Kecamatan Bayung Lencir. Kondisi ini dinilai sudah mengganggu aktivitas warga dan mengancam pemenuhan hak dasar masyarakat. Dalam pernyataannya, M. Juanda menyoroti dampak dari seringnya pemadaman listrik dan tidak mengalirnya air PDAM.  “Listrik sering padam membuat aktivitas warga terganggu, usaha terhambat, anak-anak sulit belajar, hingga ekonomi masyarakat melemah. Sementara air PDAM yang sering tidak mengalir memaksa warga mencari air jauh, menambah biaya hidup, dan menurunkan kualitas hidup sehari-hari,” ujarnya. Ia menyebut kondisi ini sebagai “masalah hari ini yang menjadi ancaman untuk esok hari” jika tidak segera ditangani. Menurutnya, pemenuhan listrik dan air bersih adalah hak dasar warga yang dilindungi konstitusi. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasa...
www.Brantasnews.com

Pasar Malam Rizki Berkah di Kelurahan Bayung Lencir Diduga Ilegal,Mesin Capit Beroperasi Tanpa Izin Satpol PP Muba

Oleh -
Gambar
Musi Bayuasin Brantasnews.com 26 Mei 2026 Kegiatan pasar malam di Kelurahan Bayung Lencir. Kecamatan Bayung Lencir diduga beroperasi tanpa izin resmi  dari dari Satpol PP Kabupaten Musi  Bayuasin.Parahnya dilokasi ditemukan mesin capit yang diduga dijadikan sarana perjudian. Berdasarkan pantauan  tim LSM Brantas  Musi Bayuasin pada rabu malam. Pasar malam tersebut  sudah  berjalan 16 hari sejak tanggal 10 mei 2026.Lapak pedagang dan wahana permainan anak berdiri di lapangan H.Ibrahim Kelurahan Bayung Lencir dengan ramai dikunjungi warga tanggal 23 mei 2026. Humas  LSM Brantas Musi Bayuasin pihaknya tidak menemukan papan izin keramaian yang biasanya dikeluarkan Satpol PP Musi Bayuasin. Melalui via  whats App  kami konfirmasi  Satpol PP Musi Banyuasin mereka jawab  tidak ada tembusan   surat izin  keramaian untuk  kegiatan ini. Artinya kegiatan ini ilegal dan rawan mengganggu ketertiban umum...
www.Brantasnews.com

Warga Bayung Lencir Ramaikan Open House Idul Adha di Rumah Dinas Camat, Dilanjutkan Pemotongan Hewan Kurban

Oleh -
Gambar
Bayung Lencir Brantasnews.com 27 Mei 2026. Usai menunaikan Salat Idul Adha 1447 H di Masjid Jamiatul Muslimin, warga Bayung Lencir memadati kegiatan open house yang digelar di Rumah Dinas Camat. Acara yang dimulai pukul 09.30 WIB itu menjadi ajang silaturahmi antara jajaran pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga sekitar. Hidangan khas Idul Adha seperti ketupat, opor, teh hangat, dan daging kurban disajikan untuk para tamu yang hadir. Camat Bayung Lencir Zukar, SKM.,M.Si., yang menjadi tuan rumah mengatakan, open house ini digelar untuk memperkuat kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan pasca Salat Idul Adha. “Momen Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban, tapi juga tentang berbagi dan mempererat silaturahmi. Alhamdulillah warga antusias hadir,” ujarnya di sela acara. Pengurus Masjid Jamiatul Muslimin, Jakfar Nurdin, menambahkan, suasana Idul Adha tahun ini terasa lebih hangat karena kegiatan salat dan open house berjalan beriri...
www.Brantasnews.com

PTBA Berikan Hewan Qurban Berupa Kambing 1 Ekor kepada DPD LSM BRANTAS

Oleh -
Gambar
  Muara Enim, 13 Mei 2026 – PT Bukit Asam Tbk menyerahkan 1 ekor kambing qurban kepada DPD LSM BRANTAS melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penyerahan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap Ormas menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H. Penyerahan dilakukan di kediaman ketua DPD LSM BRANTAS, Kabupaten Muara enim, dan diterima langsung oleh Ketua DPD LSM BRANTAS, Isfa Rozi Pebri .  “Kami mengucapkan terima kasih kepada PTBA atas kepercayaan yang diberikan. Kambing qurban ini akan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara transparan dan tepat sasaran,” ujar Isfa Rozi Pebri. Perwakilan PTBA menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin perusahaan sebagai wujud kepedulian sosial.  Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat di Sumatera Selatan. Tentang DPD LSM BRANTAS    DPD LSM BRANTAS adalah organisasi masyarakat sipil yan...
www.Brantasnews.com

Penunjukan Jabatan Dirut RSUD Sebagai Kadis Kesehatan Sementara Diduga Cacat Hukum dan Administrasi

Oleh -
Gambar
Penunjukan Jabatan Dirut RSUD Sebagai  Kadis Kesehatan Sementara Diduga Cacat Hukum dan Administrasi Tanjung Jabung Barat , Jambi – Penumpukan Rangkap Direktur RSUD Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, provinsi jambi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan kini menjadi sorotan publik.  Kondisi tersebut dinilai cacat secara hukum dan administrasi dikarena berpotensi menyalahi aturan tata kelola pemerintahan serta prinsip profesionalitas jabatan tersebut. Minggu, 04/05/2026. Sejumlah pihak menilai, perangkapan jabatan ini tidak hanya menimbulkan konflik kepentingan akan tetapi juga dapat mengganggu efektivitas pelayanan publik khususnya di sektor kesehatan.  Jabatan Direktur RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan merupakan dua posisi strategis yang seharusnya dijalankan secara terpisah agar pengawasan pengelolaan anggaran dan pelayanan kesehatan berjalan optimal. Secara regulasi, larangan rangkap jabatan mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yan...
www.Brantasnews.com