Ratusan Buruh Menyerbu Kandor DPRD Muara Enim Tolak Omnibus Law.

Oleh -
Ratusan Buruh Menyerbu Kandor DPRD Muara Enim Tolak Omnibus Law.


Muaraenim-Brantasnews.com_Pagi ini ratusan buruh di kabupaten Muaraenim menyerbu kantor DPRD Muaraenim guna menyampaikan aspirasi tolak UU Ciptakerja Omnibuslaw di kantor DPRD Muaraenim, Selasa (13/10/2020).

Ratusan buruh yang malakukan aksi ini tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Muaraenim Bersatu.

Dari pantauan awak media aksi ini berlangsung damai aman dan kondusif dengan dikawal TNI, Polri, dan Satpol PP.


Rahmansyah selaku ketua Federasi Serikat Buruh Muaraenim Bersatu meminta dukungan sepenuhnya kepada DPRD Kabupaten Muaraenim guna menolak Omnibuslaw

“Kami sebagai rakyat dan buruh meminta DPRD Muaraenim untuk mendukung sepunuhnya aspirasi kami, karena kami memilih dan mempercayai DPR untuk memperjuangkan aspiraai kami,” Katanya.

Menurutnya adanya aksi ini karena UU ini sangat merugikan para buruh, dan berharap adanya aksi ini mendukung penuh terkait penolakan UU cipta kerja ini “kami gelar aksi ini dengan harapan DPRD Muaraenim dapat mendukung dan melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja, “pungkasnya.

Reporter.   : (Aantoni S.Pd)
Editor.        : amrikusuma



Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

TRANDING TOPIK

LSM BRANTAS TEMUKAN KANTOR DESA TANJUNG RAJA TUTUP JAM 14.10 WIB _"Pelayanan Publik Belum Selesai, Gerbang Sudah Digembok

Oleh -
Gambar
MUARA ENIM, 29 Juli 2026 – Tim Investigasi DPD LSM BRANTAS Sumatera Selatan menemukan fakta Kantor Desa Tanjung Raja, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim dalam keadaan tertutup dan digembok pada pukul 14.10 WIB, Rabu 29 Juli 2026. Padahal berdasarkan aturan, jam pelayanan kantor desa minimal sampai pukul 15.00 WIB Ketua DPD LSM BRANTAS Sumsel, Isfa Rozi Pebri mengatakan, kondisi ini sangat merugikan masyarakat yang butuh pelayanan administrasi di siang hari. "Bukti foto dan Timemark kami pegang. Jam 14.10 kantor sudah kosong dan terkunci. Bagaimana warga yang kerja pagi mau urus surat kalau jam 2 siang sudah tutup?" tegas Isfa. Isfa menambahkan, sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2015, Kepala Desa wajib menjamin pelayanan berjalan setiap hari kerja. Jika Kades tidak ada, Sekdes dan perangkat wajib menggantikan. "Kami tidak menuduh. Tapi ini fakta di lapangan. Kami minta Camat Muara Enim dan Bupati Muara Enim segera melakukan pembinaan agar jam pelayanan...
www.Brantasnews.com

"Menjunjung Transparansi, Integritas, dan Kemitraan Pendidikan

Oleh -
Gambar
MUARA ENIM, 29 Juli 2026 – Menanggapi pemberitaan yang beredar di salah satu media online pada tanggal 28 Juli 2026 terkait keluhan wali murid di SMP Negeri 5 Muara Enim, maka bersama ini kami SMP Negeri 5 Muara Enim dan LSM BRANTAS Sumatera Selatan menyampaikan hak jawab dan klarifikasi sebagai berikut: 1. Terkait Pengadaan Buku LKS   SMPN 5: Pihak sekolah menegaskan tidak pernah melakukan paksaan atau mewajibkan siswa/wali murid untuk membeli buku LKS. Jika ada guru yang merekomendasikan buku penunjang, sifatnya opsional dan tidak mengikat. Kami sangat memahami kondisi ekonomi wali murid dan selalu berkoordinasi dengan Komite Sekolah.   Kami juga berkomitmen penuh untuk mematuhi Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang melarang penjualan LKS di lingkungan sekolah.   LSM BRANTAS: Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan Komite. Prinsip kami, pendidikan tidak boleh membebani wali murid. Kami akan terus mengawal agar tida...
www.Brantasnews.com

Diduga Telah Terjadi Mark Up Anggaran Pembangunan SD 063 Desa Tanjung Pasir Jadi Sorotan.

Oleh -
Gambar
Diduga Telah Terjadi Mark Up Anggaran Pembangunan SD 063 Desa Tanjung Pasir Jadi Sorotan. Jambi , Tanjung Jabung Barat – Proyek pembangunan SD 063 yang berlokasi di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, menjadi sorotan.kamis ( 30/07/2026 ). Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai kontrak pantastis, sebesar Rp994.349.029. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ditemukan bahwa sejumlah bagian bangunan diduga masih memanfaatkan material lama.  Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Saat dikonfirmasi di lokasi, salah seorang pekerja mengaku bahwa material lama masih digunakan pada beberapa bagian bangunan. "Untuk dinding kami masih memakai yang lama, kecuali yang rusak. Begitu juga dengan sebagian lantai, masih menggunakan yang lama," ujar pekerja tersebut. ...
www.Brantasnews.com

KETUA DPD LSM BRANTAS SUMSEL HIMBAU SEKOLAH & MADRASAH: STOP JUAL BELI & PENUNJUKAN TOKO LKS _"Patuhi Aturan! Pendidikan Bukan Ladang Bisnis

Oleh -
Gambar
 MUARA ENIM — Ketua DPD LSM BRANTAS Sumatera Selatan, Isfa Rozi Pebri, mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Muara Enim, untuk menghentikan praktik jual beli dan pengarahan pembelian buku LKS di tempat tertentu Himbauan ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait oknum wali kelas/guru yang mengarahkan orang tua siswa membeli LKS di toko tertentu. "Ini harus segera dihentikan. Baik sekolah di bawah Kemendikbud maupun madrasah di bawah Kemenag sama-sama dilarang. Berdasarkan Permendikbud No. 8 Tahun 2016 Pasal 10 dan aturan dari Kemenag, sekolah dan madrasah dilarang keras mewajibkan, menjual, dan/atau mengarahkan peserta didik membeli buku penunjang di tempat tertentu," tegas Isfa, Senin 27 Juli 2026. Menurut Isfa, LKS statusnya adalah buku penunjang, bukan buku wajib yang dibagikan gratis oleh pemerintah.  "Praktik menunjuk satu toko sangat rawan...
www.Brantasnews.com

WARGA KARANG RAJA KELUHKAN AIR PDAM MENGALIR KECIL HAMPIR 2 BULAN _"LSM BRANTAS: PDAM Harus Segera Bertanggung Jawab, Jangan Abaikan Hak Dasar Rakyat

Oleh -
Gambar
MUARA ENIM — Ketua DPD LSM BRANTAS Sumatera Selatan, Isfa Rozi Pebri menyoroti keluhan warga di lorong Al Fattah, Desa Karang Raja, Kec. Muara Enim terkait aliran air PDAM yang sangat kecil bahkan hampir tidak keluar. Berdasarkan hasil investigasi lapangan LSM BRANTAS pada Selasa, 28 Juli 2026 pukul 17:41 WIB, air yang keluar dari keran warga hanya sebesar lidi dan tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. "Sudah hampir 2 bulan ini warga Karang Raja mengeluh. Air PDAM mengalir sangat kecil, bahkan kadang tidak mengalir sama sekali. Padahal tagihan tetap jalan setiap bulan," tegas Isfa, Selasa 28 Juli 2026. Menurut Isfa, air bersih merupakan kebutuhan dasar dan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh PDAM Tirta Enim . Jika pelayanan tidak maksimal, maka masyarakat berhak mempertanyakan kemana uang iuran mereka. "Ini bukan persoalan sepele. Ibu-ibu kesulitan masak, anak-anak kesulitan mandi dan MCK. Jangan sampai masyarakat bayar mahal tapi dapat a...
www.Brantasnews.com