Hj.Erliani Anggota Dprd Fraksi Partai Gerindra Tanjab Barat Ucaoakan Selamat Tahun Baru, 2025

Oleh Anonim -
Hj.Erliani Anggota Dprd Fraksi Partai Gerindra Tanjab Barat Ucaoakan Selamat Tahun Baru,2024 - 2025.

Tanjung Jabung Barat,JAMBI 
---

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menyambut tahun baru ini dengan penuh harapan dan semangat baru.

Saya, Hj. Erliani, anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Fraksi Partai Gerindra Dapil 1 Tungkal Ilir, mengucapkan Selamat Tahun Baru 2024 kepada seluruh masyarakat Tanjab Barat, khususnya di Kecamatan Tungkal Ilir.

Semoga di tahun yang baru ini, kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan keberkahan untuk bersama-sama membangun daerah kita tercinta. Mari kita jadikan tahun ini sebagai momentum untuk bekerja lebih keras, menjaga persatuan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Atas nama pribadi dan keluarga, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya selama ini. Semoga ke depannya, saya dapat terus amanah dan berkontribusi demi kemajuan daerah kita.

Selamat Tahun Baru 2024.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hormat saya,
Hj. Erliani
Anggota DPRD Kabupaten Tanjab Barat
Fraksi Partai Gerindra Dapil 1 Tungkal Ilir

( HERI )


Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

TRANDING TOPIK

Polemik Pokir DPRD Tanjab Barat Ramai Dibahas di Media Sosial, Warganet Soroti Salah Satu Anggota Dpr.

Oleh -
Gambar
Polemik Pokir DPRD Tanjab Barat Ramai Dibahas di Media Sosial, Warganet Soroti Salah Satu Anggota Dpr. liputanbrantasnews.com Jambi ,Tanjung Jabung Barat – Perbincangan mengenai program Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, menjadi perhatian warganet di berbagai platform media sosial.  Sejumlah unggahan menyoroti mekanisme pelaksanaan proyek yang bersumber dari usulan pokok pikiran anggota dewan dan mendorong agar pengelolaannya dilakukan instansi terkait. Dalam berbagai komentar yang beredar di media sosial, sebagian pengguna menyampaikan pendapat bahwa pelaksanaan proyek sebaiknya sepenuhnya dikelola oleh organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi teknis sesuai ketentuan yang berlaku. " Setuju tidak kalau pokir dpr di hapus saja dan di kembalikan kepada instansi terkait saja , " Ujar salah satu netizen .jum'at ( 07/08/2026 ) Pendapat tersebut merupakan aspirasi yang berkembang di ruang publik dan belum tentu...
www.Brantasnews.com

DPC LSM BRANTAS MUBA TEMUKAN 3 PATOK HUTAN HP LALAN DI LAHAN PT. ABL DESA MURA MEDAK DUSUN 5 LSM Desak Klarifikasi BPN dan KLHK Terkait Dugaan Tumpang Tindih Batas Kawasan Hutan

Oleh -
Gambar
Musi Bayuasin brantasnews.com 05 Agustus 2026 DPC LSM BRANTAS Musi Banyuasin menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait adanya patok batas Hutan HP Lalan yang diduga berada di dalam area perkebunan kelapa sawit milik PT. ABL di Desa Mura Medak Dusun 5, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Menindak lanjuti laporan tersebut, Tim Investigasi DPC LSM BRANTAS MUBA melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada tanggal 1 Juli 2026. Hasilnya, tim menemukan 3 buah patok bertuliskan "HUTAN HP LALAN PPBK" dengan nomor 008, 009, dan 0013 yang berada di dalam area perkebunan kelapa sawit milik PT. ABL. pada tanggal 8 Juli 2026 Pukul 13.45 WIB   DPC LSM BRANTAS MUBA menghubungi pihak Humas PT. ABL dan melakukan pertemuan. Humas PT. ABL atas nama Rio menyampaikan agar persoalan ini ditanyakan langsung ke pihak KPH Lalan. "Dari pihak perusahaan kami siap melepas tanaman sawit dan sudah kami buat parit kecil di samping patok Hutan ...
www.Brantasnews.com

POLISI DI LARANG MENAGIH HUTANG KENDARAAN KREDIT MACET PADA LEASING

Oleh -
Gambar
Menurut PP RI NO 2 tahun 2003 tentang kedisiplinan BRANTASNEWS.COM Ulasan Lengkap Perjanjian Utang Piutang adalah Hubungan Keperdataan Perjanjian utang piutang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) tidak diatur secara tegas dan terperinci, namun bersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama (selanjutnya untuk kemudahan, maka istilah yang dipergunakan adalah “perjanjian utang piutang”). Pasal 1754 KUH Perdata yang dkutip sebagai berikut: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Kesepakatan yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini utang piutang, tentu menjadi undang-undang kepada para ...
www.Brantasnews.com

Kuliah Gratis di AKIPBA, Lulus Siap Kerja di Pertambangan

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga tak menghalangi Amanda Syafira untuk mengenyam pendidikan tinggi. Sebab, Akademi Komunitas Industri Pertambangan Bukit Asam (AKIPBA) membuka kesempatan bagi siswa-siswi dari keluarga prasejahtera di sekitar wilayah operasi PT Bukit Asam Tbk (PTBA) untuk dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi dengan skema beasiswa. Lulus SMA pada 2019, Amanda bertekad untuk meneruskan pendidikan ke jenjang selajutnya. Untuk mewujudkan mimpinya ia giat mencari beasiswa untuk kuliah. Dari media sosial, ia mendapat informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru AKIPBA. Perempuan asal Tanjung Enim ini pun memberanikan diri untuk mendaftarkan diri.  "Saya ingin sekali kuliah, tapi karena ayah saya seorang buruh dengan penghasilan pas-pasan tidak cukup untuk membiayai saya ke jenjang pendidikan lebih tinggi oleh karenanya saya harus mencari beasiswa, kebetulan pada saat saya browsing di media sosial saya mendapatkan informasi tenta...
www.Brantasnews.com

"Menjunjung Transparansi, Integritas, dan Kemitraan Pendidikan

Oleh -
Gambar
MUARA ENIM, 29 Juli 2026 – Menanggapi pemberitaan yang beredar di salah satu media online pada tanggal 28 Juli 2026 terkait keluhan wali murid di SMP Negeri 5 Muara Enim, maka bersama ini kami SMP Negeri 5 Muara Enim dan LSM BRANTAS Sumatera Selatan menyampaikan hak jawab dan klarifikasi sebagai berikut: 1. Terkait Pengadaan Buku LKS   SMPN 5: Pihak sekolah menegaskan tidak pernah melakukan paksaan atau mewajibkan siswa/wali murid untuk membeli buku LKS. Jika ada guru yang merekomendasikan buku penunjang, sifatnya opsional dan tidak mengikat. Kami sangat memahami kondisi ekonomi wali murid dan selalu berkoordinasi dengan Komite Sekolah.   Kami juga berkomitmen penuh untuk mematuhi Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang melarang penjualan LKS di lingkungan sekolah.   LSM BRANTAS: Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan Komite. Prinsip kami, pendidikan tidak boleh membebani wali murid. Kami akan terus mengawal agar tida...
www.Brantasnews.com