VIRAL !! Akibat Keterlambatan Pembayaran BPJS Atau Perpanjang Kontrak Ketenagakerjaan Dengan Pihak RSUD KH Daud Arif , Diduga Petugas Kebersihan Alami Penolakan Berobat.

Photo RSUD KH Daud Arif Dan Lambang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Jambi , Tanjung Jabung Barat - Petugas Dinas lingkungan hidup ( DLH ) kabupaten Tanjung Jabung Barat , provinsi Jambi ditolak pihak RSUD KH.DAUD ARIF Kuala Tungkal yangmana di akibatkat adanya keterlabatan atas pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.Senin,29/01/2023

Diketahui,Akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketangakerjaan salah seorang petugas kebersihan berinisial ( MF ) yang mana pada saat itu membutuhkan penanganan medis sementara ditolak pihak rumah sakit Kuala Tungkal .

Kronologiis kejadian penolakan oleh pihak Rsud Kh.Daud Arif Kuala Tungkal yang mana di sebutkan oleh Nara sumber inisial ( PH ) pada,jam,07 - 12 Dini hari hanya mendapatkan penolakan dengan dalih harap bayar rembes ( Umum ) terlebih dahulu sebab tidak ada kerja sama .

" Maaf pak harap bayar rembes dulu ya pak sebab pihak rumah sakit tidak ada kerja sama pak ," Kata Petugas Pelayanan Rumah Sakit Umum Kuala Tungkal.

Dikonfirmasi salah seorang pihak BPJS ketenagakerjaan inisial ( PR ) terkait isu adanya keterlabatan pembayaran tersebut ,membenarkan.

" Siap bapak, untk saat ini dalam proses perpanjangan MOU, dan tdi jga sdh ad dr brata yg konfirmasi ke saya jga pak 🙏 ," Ungkapnya.

Sementara , Saat di konfirmasi Dirut Rsud Kh.Daud Arif Kuala Tungkal ( SAHALA ) yang mana di ketahui adanya penolakan pihak rumah sakit terhadap salah seorang petugas kebersihan yang memerlukan penangan medis , Mengatakan.

" Pihak BPJS ketenaga kerjaan saat ini belum memenuhi kewajibanny ," Pungkasnya 

Dengan Keterlambatan pembayaran BPJS ketenagakerjaan telah menimbulkan ketidakpastian finansial bagi para petugas kebersihan mempengaruhi akses mereka terhadap layanan kesehatan yang seharusnya dijamin oleh program tersebut. Pihak rumah sakit menyatakan bahwa mereka terpaksa menolak beberapa pasien karena ketidaktersediaan dana pembayaran layanan medis.

Maka melalui media ini Pemerintah daerah dan otoritas terkait diminta untuk segera menyelesaikan permasalahan ini agar para petugas kebersihan dapat menerima pelayanan medis yang diperlukan tanpa hambatan. Masyarakat juga mengharapkan agar kebijakan dan sistem pembayaran BPJS ketenagakerjaan diperbaiki guna mencegah dampak serupa di masa depan.

Penulis : Heri Wendra.