WARGA PULAU MENTARO BERHARAP INSTANSI PEMDA MUARO JAMBI BERIKAN SUMBANGAN, PEMBANGUNAN MASJID.

Oleh -
Muarojambi-kumpeh-Brantasnews.com|desa pulau mentaro,
Rancangan pembangunan masjid Nurul Huda desa pulau mentaro tepatnya di RT 04 km 45 membutuhkan dana yg cukup besar karna dari penimbunan dan pengerjaannya cukup luas tanah yang diwakafkan saudara pahmi.

Niatnya untuk pembuatan masjid Nurul Huda ini sangat membutuhkan dana yg besar kurang lebih 3 milyar rupiah, 

Irwansah, S.H,  selaku ketua pembangunan masjid Nurul Huda ini mengharapkan sumbangan dari instansi pemerintahan kabupaten khususnya di dinas dinas terkait agar dapat menyumbangan rejekinya dan juga para para donatur ( hamba Allah ).

Segenap pengurus dan ketua pembangunan mesjid tersebut, sangat mengharapkan bantuan dari instansi pemerintah dan swasta, disamping itu juga masyarakat dengan suka rela menyumbangkan rizkinya agar pembangunan mesjid NURUL HUDA pulmen terlaksana dalam waktu dekat.

Masyarakat dan ketua pembangunan mentargerkan lebih kurang dua tahun bangunan mesjid NURUL HUDA bisa terealisasi.

Kami berharap semoga apa yang diharapkan dan apabila donatur tersebut ingin menyumbang agar dapat menghubungi saudara Irwansah SH selaku ketua pembangunan.

kami juga selaku masyarakat akan senang sekali apabila masjid Nurul Huda tersebut Selesai sesuai dengan gambar yang kami inginkan.

Reporter.   : Maliki
Editor         : amri kusuma

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

TRANDING TOPIK

LSM BRANTAS TEMUKAN KANTOR DESA TANJUNG RAJA TUTUP JAM 14.10 WIB _"Pelayanan Publik Belum Selesai, Gerbang Sudah Digembok

Oleh -
Gambar
MUARA ENIM, 29 Juli 2026 – Tim Investigasi DPD LSM BRANTAS Sumatera Selatan menemukan fakta Kantor Desa Tanjung Raja, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim dalam keadaan tertutup dan digembok pada pukul 14.10 WIB, Rabu 29 Juli 2026. Padahal berdasarkan aturan, jam pelayanan kantor desa minimal sampai pukul 15.00 WIB Ketua DPD LSM BRANTAS Sumsel, Isfa Rozi Pebri mengatakan, kondisi ini sangat merugikan masyarakat yang butuh pelayanan administrasi di siang hari. "Bukti foto dan Timemark kami pegang. Jam 14.10 kantor sudah kosong dan terkunci. Bagaimana warga yang kerja pagi mau urus surat kalau jam 2 siang sudah tutup?" tegas Isfa. Isfa menambahkan, sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2015, Kepala Desa wajib menjamin pelayanan berjalan setiap hari kerja. Jika Kades tidak ada, Sekdes dan perangkat wajib menggantikan. "Kami tidak menuduh. Tapi ini fakta di lapangan. Kami minta Camat Muara Enim dan Bupati Muara Enim segera melakukan pembinaan agar jam pelayanan...
www.Brantasnews.com

"Menjunjung Transparansi, Integritas, dan Kemitraan Pendidikan

Oleh -
Gambar
MUARA ENIM, 29 Juli 2026 – Menanggapi pemberitaan yang beredar di salah satu media online pada tanggal 28 Juli 2026 terkait keluhan wali murid di SMP Negeri 5 Muara Enim, maka bersama ini kami SMP Negeri 5 Muara Enim dan LSM BRANTAS Sumatera Selatan menyampaikan hak jawab dan klarifikasi sebagai berikut: 1. Terkait Pengadaan Buku LKS   SMPN 5: Pihak sekolah menegaskan tidak pernah melakukan paksaan atau mewajibkan siswa/wali murid untuk membeli buku LKS. Jika ada guru yang merekomendasikan buku penunjang, sifatnya opsional dan tidak mengikat. Kami sangat memahami kondisi ekonomi wali murid dan selalu berkoordinasi dengan Komite Sekolah.   Kami juga berkomitmen penuh untuk mematuhi Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang melarang penjualan LKS di lingkungan sekolah.   LSM BRANTAS: Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan Komite. Prinsip kami, pendidikan tidak boleh membebani wali murid. Kami akan terus mengawal agar tida...
www.Brantasnews.com

Diduga Telah Terjadi Mark Up Anggaran Pembangunan SD 063 Desa Tanjung Pasir Jadi Sorotan.

Oleh -
Gambar
Diduga Telah Terjadi Mark Up Anggaran Pembangunan SD 063 Desa Tanjung Pasir Jadi Sorotan. Jambi , Tanjung Jabung Barat – Proyek pembangunan SD 063 yang berlokasi di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, menjadi sorotan.kamis ( 30/07/2026 ). Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai kontrak pantastis, sebesar Rp994.349.029. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ditemukan bahwa sejumlah bagian bangunan diduga masih memanfaatkan material lama.  Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Saat dikonfirmasi di lokasi, salah seorang pekerja mengaku bahwa material lama masih digunakan pada beberapa bagian bangunan. "Untuk dinding kami masih memakai yang lama, kecuali yang rusak. Begitu juga dengan sebagian lantai, masih menggunakan yang lama," ujar pekerja tersebut. ...
www.Brantasnews.com

KETUA DPD LSM BRANTAS SUMSEL HIMBAU SEKOLAH & MADRASAH: STOP JUAL BELI & PENUNJUKAN TOKO LKS _"Patuhi Aturan! Pendidikan Bukan Ladang Bisnis

Oleh -
Gambar
 MUARA ENIM — Ketua DPD LSM BRANTAS Sumatera Selatan, Isfa Rozi Pebri, mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Muara Enim, untuk menghentikan praktik jual beli dan pengarahan pembelian buku LKS di tempat tertentu Himbauan ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait oknum wali kelas/guru yang mengarahkan orang tua siswa membeli LKS di toko tertentu. "Ini harus segera dihentikan. Baik sekolah di bawah Kemendikbud maupun madrasah di bawah Kemenag sama-sama dilarang. Berdasarkan Permendikbud No. 8 Tahun 2016 Pasal 10 dan aturan dari Kemenag, sekolah dan madrasah dilarang keras mewajibkan, menjual, dan/atau mengarahkan peserta didik membeli buku penunjang di tempat tertentu," tegas Isfa, Senin 27 Juli 2026. Menurut Isfa, LKS statusnya adalah buku penunjang, bukan buku wajib yang dibagikan gratis oleh pemerintah.  "Praktik menunjuk satu toko sangat rawan...
www.Brantasnews.com

POLISI DI LARANG MENAGIH HUTANG KENDARAAN KREDIT MACET PADA LEASING

Oleh -
Gambar
Menurut PP RI NO 2 tahun 2003 tentang kedisiplinan BRANTASNEWS.COM Ulasan Lengkap Perjanjian Utang Piutang adalah Hubungan Keperdataan Perjanjian utang piutang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) tidak diatur secara tegas dan terperinci, namun bersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama (selanjutnya untuk kemudahan, maka istilah yang dipergunakan adalah “perjanjian utang piutang”). Pasal 1754 KUH Perdata yang dkutip sebagai berikut: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Kesepakatan yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini utang piutang, tentu menjadi undang-undang kepada para ...
www.Brantasnews.com