BERANI BICARA BENAR, TAJAM JELAS DAN TERPERCAYA

STRUKTUR LSM BRANTAS

Oleh -
Gambar
STRUKTUR ORGANISASI DPP LSM BRANTAS
KETUM DPP : BARDION SPD.I WAKA DPP.  : M SARGAWI
SEKRETARIS JENDRAL DPP : AMRI KUSUMA WAKA SEKJEND DPP : CICI ANDELLA
BENDAHARA DPP.    : YESSI FITRI WAKA BENDAHARA : NIRMALA SARI
TIM ADVOCASI : LBH RUDAL KUASA HUKUM : NOVELDI PUTRA PRATAMA, SH. CLA.
KETUA TEAM PENCARI FAKTA : AMRI K KETUA TEAM INTELIGIENT : ALFEBRI KETUA TEAM INVESTIGASI : SULAIMAN PANGLIMA DPP : SAPARUDIN KOMANDAN SATGAS : AMRIL HARUN KETUA TEAMPERSUS : USMAN HUMAS DPP : AMEN KALSEL BSM DPP : RADIATULFA KUSUMA
ANGGOTA TEAM PENCARI FAKTA 1. USMAN 2. MALIKI 3. ALFEBRI 4. SUSI, S. 5. ARIFIN.
ANGGOTA INTELIGIEN 1. SUSI SUSNTI 2. ANDI E LUTRA 3. EVA SUSANTI
ANGGOTA INVESTIGASI 1. AMRIL HARUN 2. JUNAIDI 3. ZAINI
ANGGOTA TEAMPERSUS 1. SUHERMAN 2. ALFEBRI 3. SULAIMAN 4. MALIKI 5. ANDI EKA
DPD LAMPUNG KETUA.          : JOKO DONI PRASETYO SEKRETARIS :  BENDAHARA : MUHAMMAD HIDAYAT
DPD SUMSEL KETUA :  SEKRETARIS :  BENDAGARA :
DPC MUBA KETUA           : SUANDI SEKRETARIS : SAROHUDIN BENDAHARA : HIDAYAT
DPD RIAU KETUA           : ANTONIO SEKR…
1 komentar

WARGA BETUNG BERTANYA. APA PUNGSI DAN TUGASNYA INSPEKTORAT

Oleh -
TAB UCAPAN
Reaksi:
REDAKSI BRANTASNEWS.COM PT BRANTAS MEDIA KEADILAN AKUN SOSMED RESMI KAMI FB : DPP LSM BRANTAS RI HALAMAN FB : SUARA RAKYAT INDONESIA YOUTUBE : BRANTASTV INSTAGRAM : BRANTASTV PT. BRANTAS MEDIA KEADILAN BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, DISINGKAT (BRANTAS) KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR . AHU-0029119.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERON TERBATAS PT. BRANTAS MEDIA KEADILAN AKTANOTARIS SULESTARI, SH., M.KN. NOMOR 07 TANGGAL 22 JUNI 2020 PENGESAHAN BADAN HUKUM DENGAN NOMOR REGISTER 4020062415103554 DI TETAPKAN DI JAKARTA 25 JUNI 2020. a.n. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM 19690918 199403 1 001 JANGAN LUPA KUNJUNGI YOUTUBE KAMI DENGAN CHANEL BRANTAS TV.

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

UCAPAN BERBAYAR

KETUA MPC PP MUARO JAMBI ENGGAN BERIKAN STATMANT TERKAIT DUGAAN PUNGLI DI KM 39

Oleh -
Gambar
Sengeti-brantasnews.com|senin 06 juli 2020, DPP LSM BRANTAS dalam rapat kordinasi jajaran pengurus, di kantor dpp Menanggapi isu yang beredar, tentang dugaan pungli yang dilakukan oknum yang menggunakan seragam ormas pemuda Pancasila dijalan lintas Timur km 39, Desa bukit baling kecamatan Sekernan, kabupaten Muaro jambi.
Aidi Hatta ketua MPC Pemuda Pancasila kabupaten Muaro Jambi menyangkal adanya isu tersebut dalam jumpa pers yang bertempat di rumah makan Nur Sengeti.
Di kutip dari pemberitaan Jambinow.com, Aidi Hatta menggelar jumpa pers pada hari Senin ( 06/07/2020) dan dalam jumpa pers tersebut Aidi Hatta menegaskan  bahwa isu itu tidak benar " Saya tegaskan tidak benar jika ormas Pemuda PancaSila  (PP) melakukan tindakan pemerasan, pemalakan, apalagi pungli, dengan cara melakukan penghadangan lalu menggiring mobil yang melintas, kemudian memaksa untuk berhenti di rumah makan kami, Apalagi memaksa para sopir untuk memberikan sejumlah uang, sekali lagi saya tegaskan itu tidak be…
Brantasnews.com

Oknum Kades Dan Dua Rekanya Mendatangi Kejaksaan Tanjung Jabung Barat , Ada Apa ?

Oleh -
Gambar
Oknum Kades Dan Dua Rekanya Mendatangi Kejaksaan Tanjung Jabung Barat , Ada Apa ?
TANJUNG JABUNG BARAT - Brantasnews.com Oknum kades dan ll ( dua ) rekanya mendatangi kantor kejaksaan tanjung jabung barat.what is wrong..!
Kejaksaan Negeri kota  Kuala Tungkal, kabupaten tanjung jabung barat provinsi jambi dalam beberapa waktu lalu telah didatangi oleh oknum Kepala Desa Teluk Kulbi, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Informasi yang di dapat bahwa Yuswaji ( kepala desa ) di panggil oleh pihak kejaksaan Negeri Kuala Tungkal, terkait permasalahan dugaan korupsi pembangunan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III) Tirta Mas Desa Teluk Kulbi.
Namun informasi tersebut dibantah oleh Kasi Intel Kejari Tanjabbar, Arnold Saputra . saat di konfirmasi, Rabu (17/6).Bahwa pihaknya tidak ada jadwal pemanggilan terhadap kepala desa tersebut atau yang di maksud itu.
“Memang ada yang datang beberapa hari lalu, tapi bukan kita panggil, mereka datang ini untuk berikan …
Brantasnews.com

Janda Tua Meneteskan Air Mata Tak Masuk Daptar PKH dan BLT DD

Oleh -
Gambar
Janda Tua Meneteskan Air Mata Tak Masuk Daptar PKH dan BLT DD
OKU TIMUR Brantas :Warga dusun sidodadi RT 01/ Rw 04 Desa Condong Kecamatan Jayapura Oku Timur Sumatra Selatan Meneteskan Air mata mbah murni (59) berharap bisa masuk dalam program keluarga harapan (PKH).
Hal itu di karnakan wanita lanjut tersebut hidup serba kekurangan ,di dalam tahun 2017 yang lalu pernah masuk dalam data PKH namun sekarang tidak mendapatkan lagi seakan data tersebut telah di makan oleh Jin kiprit.
Tri menantu dari mbah murni mengatakan pada jurnalis brantas Sabtu (26/06) Dahulu memang mbah murni mendapatkan bantuan berupa program keluarga harapan ( PKH) dari pemerintah tetapi itu hanya sekali saja turun 2017 jelas Tri.
' Ditahun berikutnya dan sampai sekarang kartu PKH tersebut tidak berpungsi ,saya juga tidak begitu mengerti kenapa kartu PKH tersebut tidak berpungsi lagi dan apa penyebab ,kalau melihat kehidupan mbah murni layak mendapatkan bantuan karna kehidupan mbah murni sangat tak mampu dan apa lag…
Brantasnews.com

KADUS DESA PULMENT DIDUGA RANGKAP JABATAN SEBAGAI HONORER SEKOLAH.

Oleh -
Gambar
Kumpeh-brantasnews.com| sabtu 22 juni 2020, Terkait dugaan salah satu kadus di desa pulau mentaro, kecamatan kumpeh, kabupaten muaro jambi, provinsi jambi.
Kadus yang berinisial SH (45) di desa pualu mentaro diketahui juga menjabat TU di salah satu SMPN 29 di desa pulau mentaro.
Hal tersebut membuat SEKJEN DPP LSM BRANTAS buka suara.
Karena larangan rangkap jabatan itu sudah diatur dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 serta PKPU No. 20 Tahun 2018.

Amri.k (sekjend brantas)"Bukan masalah ada dampak atau tidak. Dalam peraturan perundang-undangan memang dilarang rangkap jabatan. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, ya harus mentaati,” tegasnya".
Dalam Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang BPD, pada paragraf 6 pasal 26 memuat mengenai larangan anggota BPD agar tidak merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan. BPD juga dilarang melakukan korupsi, kolusi, serta nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak …
Brantasnews.com

PEMDES KALI BRAU DIDUGA LAKUKAN PUNGLI SERTIKFIKAT PRONA.

Oleh -
Gambar
WARGA DESA KALI BRAU KELUHKAN BIAYA SERTIFIKAT PRONA RP 1 JUTA.

Bayung lencir-brantasnews.com| senin 15 juni 2020, diduga kuat kepala desa kali brau kecamatan bayung lencir, kabupaten musi banyu asin, provinsi sumatra selatan, lakukan pungli sertifikat prona.
Beberapa warga keluhkan terkait pemungutan biaya pembuatan sertifikat prona yang di patok harga oleh pemdes kali brau dengan patokan satu juta rupiah persertifikat.

Seperti yang di jelaskan rohmad warga setempat kepada media ini, beliau mengatakan sangat keberatan dengan patokan biaya pembuatan sertifikat prona dengan jumlah yang sangat besar yaitu satu juta rupiah.
Dan beliau juga akan membuat laporan ke aparatur penegak hukum setempat terkait dugaan pungli sertifikat yang diduga di lakukan pemdes kali brau.
Rohmad," sayo sangat keberatan dengan patokan harga pembuatan sertifikat prona yang harga pembuatan nya kami diminta adm satu juta persertifikat,"ujarnya.
Dan saya juga akan melaporkan terkait dugaan pungli pembuatan ser…
Brantasnews.com