PT SUMBER KASIH ALAMI MANGKIR DARI PANGGILAN MEDIASI BIPARTIT KASUS PHK SEPIHAK

Oleh -
Muara Enim, 6 Mei 2026 – PT Sumber Kasih Alami [PT SKA] yang beralamat di KM 306 Jalan Servo, Kabupaten Lahat, undangan dikirim Melalui HRDnya nyatanya  tidak menghadiri undangan mediasi bipartit yang diselenggarakan ketua DPD LSM BRANTAS Kabupaten Muara Enim pada Senin, 5 Mei 2026.

Mediasi tersebut digelar terkait kasus Pemutusan Hubungan Kerja [PHK] sepihak terhadap Sdr. Mulyono, 48 tahun, mantan Kepala Mekanik PT SKA dengan masa kerja 5 tahun sejak 2021 hingga Desember 2025.

KRONOLOGI MANGKIR
Berdasarkan Berita Acara Mangkir No. 01/BA-MANGKIR/DPD-BRANTAS/ME/V/2026, pihak PT SKA tidak hadir selama 60 menit waktu tunggu dari pukul 10.00 WIB hingga 11.00 WIB di Sekretariat DPD LSM BRANTAS, Jl. HTI Desa Muara Lawai , Kec. Muara Enim.

Surat Panggilan Pertama No. 025/PGL/DPD-BRANTAS/ME/V/2026 telah diterima pihak HRD PT SKA pada tanggal 5 Mei 2026 pukul 09.30 WIB Namun hingga batas waktu yang ditentukan, perwakilan perusahaan tidak hadir tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan yang sah.

Sementara itu, pihak pekerja Sdr. Mulyono beserta ketua DPD LSM BRANTAS hadir di lokasi mediasi.

DUGAAN PELANGGARAN HUKUM
Ketua DPD LSM BRANTAS Kab. Muara Enim, Isfa Rozi Pebri, menyatakan PT SKA diduga melanggar beberapa ketentuan hukum ketenagakerjaan, antara lain:

1. Pasal 151 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang PHK yang harus melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihan, bukan secara lisan sepihak.
2. Pasal 156 UU 6/2023 jo PP No. 35 Tahun 2021 tentang kewajiban pengusaha membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
3. Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terkait kewajiban hadir dalam perundingan bipartit.

“PHK lisan bisa dilakukan dalam 5 menit tanpa surat. Tapi mediasi 60 menit untuk menyelesaikan hak pekerja tidak dihadiri. Ini menunjukkan itikad tidak baik dari PT SKA,” tegas Isfa Rozi Pebri.

TUNTUTAN PEKERJA
Berdasarkan perhitungan sesuai PP 35/2021, total hak normatif yang dituntut Sdr. Mulyono sebesar Rp 90.660.000. Rinciannya meliputi uang pesangon 5 bulan, UPMK 2 bulan, upah proses 6 bulan sejak Desember 2025 hingga Mei 2026, uang penggantian hak cuti 60 hari, dan uang makan periode Desember 2025 s.d Mei 2026.

Gaji Sdr. Mulyono selama bekerja Rp 5.400.000 per bulan yang dibuktikan melalui rekening koran transfer dari perusahaan.

TINDAK LANJUT  
Karena PT SKA mangkir pada panggilan pertama, DPD LSM BRANTAS telah melayangkan Surat Panggilan Kedua No. 09/PGL-II/DPD-BRANTAS/ME/V/2026 untuk mediasi pada Senin, 12 Mei 2026 pukul 10.00 WIB di Sekretariat BRANTAS.

Apabila PT SKA kembali tidak hadir, maka perundingan bipartit dinyatakan gagal sesuai Pasal 8 UU 2/2004. Selanjutnya DPD LSM BRANTAS akan mencatatkan perselisihan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat pada 13 Mei 2026 untuk mediasi tripartit.

PERNYATAAN  
DPD LSM BRANTAS menegaskan siap menempuh seluruh jalur hukum untuk memastikan hak-hak normatif pekerja terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NARAHUBUNG MEDIA
ISFA ROZI PEBRI  
Ketua DPD LSM BRANTAS Kab. Muara Enim  
HP: 082180550511  
Email: dpdlsmbrantassumsel@gmail.com  
Alamat: Jl. HTI Desa Muara Lawai, Kec. Muara Enim

Reporter : Tim

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

TRANDING TOPIK

Diduga Akibat Rangkap Jabatan Pengawasan di RSUD Kuala Tungkal Disorot Usai Dokter Mita Apriliya Azemi Meninggal Dunia

Oleh -
Gambar
Diduga Akibat Rangkap Jabatan Pengawasan di RSUD Kuala Tungkal Disorot Usai Dokter Mita Apriliya Azemi Meninggal Dunia Tanjung jabung barat  , Jambi — Publik menyoroti dugaan lemahnya pengawasan di lingkungan RSUD Kuala Tungkal setelah meninggalnya seorang dokter medis bernama dr. Mita Apriliya Azemi yang disebut-sebut meninggal dunia akibat beban kerja yang sangat berat tanpa hari libur.Sabtu,(02-05-2026) Sorotan ini mengarah pada Dirut RSUD ( SAHALA SIMATUPANG , SKM, MPH ) yang saat ini juga merangkap jabatan sementara sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.  Tak hanya isu adanya dugaan praktek korupsi rangkap jabatan tersebut dinilai oleh sejumlah pihak berpotensi menimbulkan persoalan dalam efektivitas dalam pengawasan dan kontrol terhadap tenaga medis di lapangan. Berdasarkan informasi yang berkembang, dr. Mita diduga mengalami tekanan kerja yang tinggi karena harus menjalankan tugas medis secara ...
www.Brantasnews.com

Penunjukan Jabatan Dirut RSUD Sebagai Kadis Kesehatan Sementara Diduga Cacat Hukum dan Administrasi

Oleh -
Gambar
Penunjukan Jabatan Dirut RSUD Sebagai  Kadis Kesehatan Sementara Diduga Cacat Hukum dan Administrasi Tanjung Jabung Barat , Jambi – Penumpukan Rangkap Direktur RSUD Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, provinsi jambi yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan kini menjadi sorotan publik.  Kondisi tersebut dinilai cacat secara hukum dan administrasi dikarena berpotensi menyalahi aturan tata kelola pemerintahan serta prinsip profesionalitas jabatan tersebut. Minggu, 04/05/2026. Sejumlah pihak menilai, perangkapan jabatan ini tidak hanya menimbulkan konflik kepentingan akan tetapi juga dapat mengganggu efektivitas pelayanan publik khususnya di sektor kesehatan.  Jabatan Direktur RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan merupakan dua posisi strategis yang seharusnya dijalankan secara terpisah agar pengawasan pengelolaan anggaran dan pelayanan kesehatan berjalan optimal. Secara regulasi, larangan rangkap jabatan mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yan...
www.Brantasnews.com

Respons Cepat Polres Tanjab Barat Seorang Pria Diduga Terlibat Transaksi Narkoba Tertakap.

Oleh -
Gambar
Respons Cepat Polres Tanjab Barat Seorang  Pria Diduga Terlibat Transaksi Narkoba Tertakap. Tungkal Ulu ,Tanjung Jabung Barat - Polres Tanjab Barat berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial SA (23) dalam sebuah operasi penangkapan yang dipimpin langsung oleh Aipda Fajar Kurniawan. jum'at.( 18 / 04 ) Penangkapan ini terkait dengan informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu yang terjadi di Penginapan Malvin yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, wilayah Tungkal Ulu. Aksi cepat Polres Tanjab Barat mendapat aspirasi sejumlah masyarakat " Mantap buat kepolisian tanjab barat dengan melakukan Penagkapan ini " Ujar salah seorang pria enggan sebut nama.  berawal dari laporan adanya aktivitas transaksi narkoba tim resmob narkoba segera melakukan penyelidikan dan pengintaian yang berujung pada penangkapan tersangka. Dari hasil penangkapan Tim berhasil mengamankan barang bukti berupa Lima paket narkoba jenis s...
www.Brantasnews.com

Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Lapas Muara Enim Gelar Razia Insidentil Kamar Hunian WBP

Oleh -
Gambar
BRANTASNEWS.COM - Humas_Lanim    Muara Enim - Dalam rangka Deteksi Dini terjadinya Gangguan Keamanan dan Ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim menggelar Razia Insidentil Kamar Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kamis, (24/02/2022) Seusai Pelaksanaan Apel Pagi,  Satgas Kamtib dan Satopspatnal menyisir satu persatu kamar hunian WBP untuk dilakukan penggeledahan. Selain itu para Warga Binaan juga dikumpulkan untuk diberikan pengarahan dalam menjalani masa pembinaan di Lapas Muara Enim. Dalam Pers Release Kalapas Muara Enim Herdianto melalui Kasat opspatnal Agusnadi membeberkan bahwa untuk hasil razia yang kita laksanakan pada hari ini di temukan 1 unit Handphone, 1 buah baterai, serangkaian Potongan Tali, Kawat dan sendok besi dan untuk Narkoba Nihil. " Kegiatan Razia ini, kita lakukan terus secara berkala. Kami terus berkomitmen dan melakukan berbagai langkah dalam rangka mewujudkan Lapas Muara Enim Zero Halinar / Bersih dari...
www.Brantasnews.com