KPU TANJABARAT RESMI MENGUMIKAN 421 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD DI PEMILU TAHUN 2024.

Oleh Anonim -

Brantasnews.com , Tanjab Barat - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), resmi menetapkan Data Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Sabtu (4/11/2023).


Berdasarkan pengumuman Nomor: 659/PL.01.4-Pu/1506/2023, tentang DCT Anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar Dalam Pemilu Tahun 2024.Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanjabbar Nomor 307 Tahun 2023, tentang DCT DPRD Kabupaten Tanjabbar dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023. Pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2024, secara resmi ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tanjabbar, Muhammad Rum, SH.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), resmi menetapkan Data Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Sabtu (4/11/2023).

Berdasarkan pengumuman Nomor: 659/PL.01.4-Pu/1506/2023, tentang DCT Anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar Dalam Pemilu Tahun 2024.Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tanjabbar Nomor 307 Tahun 2023, tentang DCT DPRD Kabupaten Tanjabbar dalam Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023. Pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2024, secara resmi ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tanjabbar, Muhammad Rum, SH.

Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Tanjung Jabung Barat dari 16 partai peserta Pemilu 2024 yang tersebar di 5 daerah pemilihan (Dapil) 421 DCT tersebut terdiri dari 262 orang calon laki-laki dan 159 orang calon perempuan,Data lengkap Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar dapat dilihat melalui portal publikasi milik KPU Tanjabbar. https://infopemilu.kpu.go.id/ .

Reporter : Heri Wendra 

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

TRANDING TOPIK

Sejak 2012 Hidup dalam Kegelapan, Warga Dusun 1 Desa Mangsang,Hijrah Mukti Lubuk Batu. Mohon Penambahan Aliran Listrik

Oleh -
Gambar
Musi Bayuasin Brantasnew.com 23 Juli 2026 Sebanyak 55 Kepala Keluarga di RT 05A/RW 001 Dusun 1 Desa Mangsang, Hijrah Mukti Lubuk Batu. Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, hingga kini masih bergelut dalam keterbatasan penerangan. Sejak tahun 2012, warga setempat belum mendapatkan aliran listrik yang layak untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Warga menyampaikan melalui berita ini semoga sampai kepada Pimpinan PLN Kabupaten Musi Banyuasin, untuk penambahan aliran listrik guna mendukung kegiatan usaha serta sarana dan prasarana di wilayah mereka. Perwakilan masyarakat, Selamet, mengatakan kepada awak media brantasnew.com bahwa kehadiran listrik sangat dinantikan warga.  "Jika ada listrik maka akan membuat hidup kami lebih baik. Anak-anak bisa belajar malam, usaha kecil bisa jalan, dan keamanan lingkungan juga lebih terjamin," ujarnya. Menanggapi hal ini, Sekjen LSM BRANTAS Muba, M. Juanda, S.M angkat bicara. Ia m...
www.Brantasnews.com

KETUA DPD LSM BRANTAS SUMSEL HIMBAU SEKOLAH & MADRASAH: STOP JUAL BELI & PENUNJUKAN TOKO LKS _"Patuhi Aturan! Pendidikan Bukan Ladang Bisnis

Oleh -
Gambar
 MUARA ENIM — Ketua DPD LSM BRANTAS Sumatera Selatan, Isfa Rozi Pebri, mengeluarkan himbauan resmi kepada seluruh Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Muara Enim, untuk menghentikan praktik jual beli dan pengarahan pembelian buku LKS di tempat tertentu Himbauan ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait oknum wali kelas/guru yang mengarahkan orang tua siswa membeli LKS di toko tertentu. "Ini harus segera dihentikan. Baik sekolah di bawah Kemendikbud maupun madrasah di bawah Kemenag sama-sama dilarang. Berdasarkan Permendikbud No. 8 Tahun 2016 Pasal 10 dan aturan dari Kemenag, sekolah dan madrasah dilarang keras mewajibkan, menjual, dan/atau mengarahkan peserta didik membeli buku penunjang di tempat tertentu," tegas Isfa, Senin 27 Juli 2026. Menurut Isfa, LKS statusnya adalah buku penunjang, bukan buku wajib yang dibagikan gratis oleh pemerintah.  "Praktik menunjuk satu toko sangat rawan...
www.Brantasnews.com

RESPON CEPAT KETUA DPC PMPB MUBA SALURKAN BANTUAN, PEDULI MUSIBAH TANAH LONGSOR DI DESA EPIL

Oleh -
Gambar
Musi Bayuasin  Brantasnews.com – 21 Juli 2026  Respon cepat ditunjukkan jajaran Paguyuban  Masyarakat Palembang Bersatu (PMPB) Kabupaten Musi Banyuasin dalam membantu warga terdampak bencana. Ketua DPC PMPB Muba, Daniel Firmansyah, S.H, menugaskan jajaran pengurus PAC Lais untuk langsung turun ke lokasi dan menyalurkan bantuan kepada korban tanah longsor di Dusun 2 Desa Epil, Kecamatan Lais. Dalam kegiatan tersebut, PMPB menyalurkan bantuan dana sebesar Rp10.000.000 untuk pembangunan WC rumah Ibu Rohimah, 85 tahun, yang rumahnya roboh akibat tanah longsor. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Masrul yang mewakili PMPB, dan didampingi oleh perangkat Desa Epil. Di kesempatan yang sama, PMPB juga menyalurkan bantuan sebesar Rp7.000.000 untuk pembangunan WC Mushola Al Husin Dusun 2 Desa Epil yang kini telah selesai dan siap digunakan warga. Ibu Rohimah, penerima bantuan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih.   "Alhamdulillah, terimakasih...
www.Brantasnews.com

Abaikan Perda Tenaga Kerja dan Catut Nama Kades, Rekrutmen Karyawan PT CEP di Ring 1 Medco Energi Diduga Sarat Penyelundupan Tenaga Kerja Luar Daerah

Oleh -
Gambar
Musi Bayuasin brantasnews.com 18 Juli 2026 – Praktik rekrutmen tenaga kerja oleh PT Catur Elang Perkasa (CEP), salah satu kontraktor kelistrikan dan pendingin ruangan (AC) yang beroperasi di wilayah kerja Medco Energi, menuai kecaman keras dari pemuda lokal. PT CEP diduga kuat menabrak Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan serta Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2019 yang memprioritaskan masyarakat lokal di wilayah terdampak operasi perusahaan. Dugaan pelanggaran ini mencuat setelah warga dan pemuda pencari kerja setempat melakukan aksi penyetopan operasional di camp PT CEP pada Senin pagi, 13 Juli 2026. Aksi spontan tersebut dipicu oleh temuan gelombang rekrutmen karyawan dari luar desa terdampak, bahkan dari luar Provinsi Sumatera Selatan, yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme resmi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Muba. Berdasarkan data yang dihimpun ...
www.Brantasnews.com

SITE MANAGER JADI PINTU BELAKANG "KARYAWAN TITIPAN", KREDIBILITAS ETIK MEDCO HANCUR

Oleh -
Gambar
Musi Bayuasin Brantasnew.com 19 juli Pernyataan paling krusial keluar saat Nedi selaku HR PT CEP mengaku lepas tangan dan sama sekali tidak tahu-menahu mengenai masuknya gelombang tenaga kerja asal Provinsi Jambi yang mengisi posisi strategis. Nedi mengungkapkan bahwa proses penerimaan tenaga kerja luar provinsi tersebut sepenuhnya dilemparkan dan diputuskan langsung di tingkat pimpinan tertinggi lapangan, yaitu Site Manager. Pengakuan ini menjadi bom waktu yang membongkar busuknya sistem di lapangan. Site Manager PT CEP diduga kuat bertindak arogan dan semena-mena, memanfaatkan wewenangnya untuk menjadi pintu belakang penyelundupan "karyawan titipan" berskala besar. Praktik culas di tingkat site ini jelas merampas hak hidup warga Ring 1 yang seharusnya menjadi prioritas utama. Kondisi ini menelanjangi rapuhnya sistem pengawasan Medco Energi sebagai pemberi kerja utama. Sangat tidak masuk akal perusahaan multinasional sekelas Medco bisa "kecolongan" dala...
www.Brantasnews.com