WBP Sambut Antusias, Sosialisasi Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 oleh Kalapas Muara Enim Herdianto

Oleh -
BRANTASNEWS.COM - Muara Enim       Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim Herdianto sosialisasikan Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang disambut antusias oleh para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Muara Enim . Selasa, (22/02/2022)
Herdianto turut didampingi oleh seluruh pejabat struktural eselon IV menjelaskan bahwa materi dalam Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 salah satunya terkait Syarat remisi tindak pidana pada PP 99 berlaku ketentuan: (Pasal 34A ayat 1 PP 99), Justice Collaborator (surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya) tidak lagi dipersyaratkan, Pertimbangan dari Instansi/lembaga lain tidak lagi dipersyaratkan, tetap diwajibkan membayar lunas denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana Korupsi, dan tetap di wajibkan mengucap ikrar dan telah menjalani program deradikalisasi bagi Narapidana Terorisme.
" Kendati demikiran, Syrat Justice Collaborator di alihkan menjadi penerapan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) baik untuk pidana umum maupun pidana khusus " Ujarnya

Herdianto juga menegaskan agar seluruh warga binaan dapat mengikuti seluruh program pembinaan yang diberikan dengan baik, dikarenakan hal tersebut juga menjadi salah satu indikator dalam SPPN sebagai dasar dalam pengusulan Hak Integrasi.

Sosialisasi Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 disambut dengan santusias oleh seluruh warga binaan.
Reporter:Isfa Rozi Pebri
Editor:Isfa rozi

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

TRANDING TOPIK

"KETIKA KORUPSI JADI BUDAYA: MBG DIUJI BUKAN DI DAPUR, TAPI DI HATI RAKYAT

Oleh -
Gambar
Palembang Brantasnews.com 10 Juni 2026 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sebagai upaya menekan stunting dan menyiapkan generasi sehat, kini diuji dari sisi yang tak terduga: kepercayaan publik. Dalam esai berjudul _"Saat Korupsi Menjadi Budaya yang Tidak Ada Obat, Mampukah Makan Bergizi Gratis Mendapat Kepercayaan Rakyat? Perspektif Antropologi Hukum"_, Ihza Mahendra, Mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang, menyoroti bahwa tantangan terbesar MBG bukan terletak pada menu, dapur umum, atau logistik.  "Tantangan terbesar MBG adalah membuktikan bahwa negara masih mampu mengelola amanah rakyat secara jujur," tulis Ihza dalam esainya, Juni 2026. Menurut Ihza, korupsi di Indonesia telah mengalami "kenaikan derajat" dari sekadar tindak pidana menjadi budaya yang diwariskan. Ketika skandal korupsi triliunan rupiah hanya memicu sinisme "paling nanti ada kasus lebih besar lagi", maka yang rusak bukan ...
www.Brantasnews.com

Sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan masih marak terjadi di kabupaten Lahat, provinsi SUMSEL, Ini kata Ketua DPD LSM BRANTAS sumsel

Oleh -
Gambar
Brantasnews - Lahat  Masyarakat dari Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi timur kab.Lahat.   Defriansyah mengatakan mengenai dugaan penyerobotan lahan Miliknya yang beralamatkan di desa banjarsari Kec.Merapi Timur Kab.Lahat,provinsi Sumatra selatan, oleh pihak PT Banjarsari Pribumi(PT.BP) Defriansyah sebagai pemilik lahan mengaku sempat Melaporkan ke polres lahat perkara Memasuki lahan tanpa izin,Penyerobotan tanah dan perusakan lahan,pada Hari jum'at 08 September 2023, datang melapor ke polres lahat Pada tanggal 24 Desember 2024 di Kab.Lahat Provinsi Sumatra selatan, dan bahkan sempat Ditangani oleh Pengadilan Negeri Kab.Lahat, dari jawaban pihak Pengadilan negeri Lahat Laporan Defriansyah Ditolak dengan alasan Berkas tidak lengkap, Menurut Defriansyah tanah seluas  -+100 meter persegi ini ,Ia Membelinya Pada Tahun 2018 Kepada Pak Ruslan A.Gani. “Dua tahun lalu, tanah ini diserobot, dirusak oleh pihak perusahaan Banjarsari Pribumi (BP) Untuk Dijadika...
www.Brantasnews.com

Perkuat Tata Kelola dan Struktur Bisnis, RUPST PTBA Fokus pada Pertumbuhan Berkelanjutan

Oleh -
Gambar
Jakarta, 11 Juni 2026 –PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA, anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 secara elektronik pada Kamis, 11 Juni 2026. Dalam RUPST tersebut, pemegang saham membahas dan menyetujui tujuh mata acara antara lain pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025.  RUPST juga menyetujui Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026. Selanjutnya, pemegang saham menyetujui pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026–2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunju...
www.Brantasnews.com

PEMKAB MUSI BANYUASIN TEGASKAN SURAT EDARAN TERKAIT IMPLEMENTASI PERMEN ESDM NOMOR 14 TAHUN 2025 ADALAH PALSU DAN HOAKS

Oleh -
Gambar
Sekayu Brantasnews.com Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menegaskan bahwa surat yang beredar di media sosial dan aplikasi perpesanan terkait implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi adalah dokumen palsu dan hoaks. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Drs. Syafaruddin, M.Si, menyampaikan bahwa setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi, surat tersebut bukan merupakan produk resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. "Kami memastikan bahwa surat yang beredar tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Tanda tangan yang dicantumkan atas nama Bupati Musi Banyuasin bukan tanda tangan asli dan cap atau stempel yang digunakan juga bukan cap resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan demikian, dokumen tersebut adalah palsu dan masyarakat diminta untuk tidak mempercayai maupun menyebarluaskannya," t...
www.Brantasnews.com

PTBA Dampingi Petani Kopi Sawahlunto Panen dan Ciptakan Nilai Tambah

Oleh -
Gambar
Sawahlunto, 04 Juni 2026   PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, melalui Ombilin Mining Site bersama Pemerintah Kota Sawahlunto melaksanakan panen kopi bersama Kelompok Tani Harapan Baru di Desa Balai Batu Sandaran, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat.  Panen kopi bersama ini menjadi salah satu bentuk sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan sektor pertanian sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Saat ini, Kelompok Tani Harapan Baru telah mengelola sekitar 18 hektare lahan perkebunan kopi. Dalam pengembangannya, PTBA memberikan dukungan berupa bibit kopi unggul serta peralatan penunjang pengolahan kopi guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno mengungkapkan, program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarak...
www.Brantasnews.com