Tak Ada Etikad Baik PT.Manggala Alam Lestari (PT.MAL) Tak Hadir Atas Undangan Mediasi Kepala Desa Kaliberau dan LSM BRANTAS MUBA

Oleh -
Musi Bayuasin Brantasnews.com 06/05/225 Pihak Perusahaan PT.Manggala Alam Lestari (PT.MAL) tidak hadir dalam pertemuan mediasi dengan pihak LSM BRANTAS MUBA atas temuan team pencari fakta LSM BRANTAS mengenai bekas galian tambang sebanyak empat titik di duga tidak di timbun kembali, tidak ada reklamasi.

Pertemuan yang difasilitasi oleh pihak Pemerintah Desa Kaliberau 06 Mey 2025 pukul 14:00 sd/selesai itu digelar untuk mendengarkan keterangan pihak PT.Manggala Alam Lestari (PT.MAL), mengenai temuan team pencari fakta lsm brantas muba berupa bekas galian tambang menyerupai danau sebanyak empat titik dengan kedalaman -+40-50 meter yang tidak ditimbun kembali.
M.Juanda,S.M Sekjen Lsm Brantas Muba mengatakan sesuai UU No.3 Tahun 2020 (UU Minerba) yang merupakan bagian dari UU Cipta Kerja, menegaskan kewajiban reklamasi dan pasctambang bagi pemegang izin kewajiban reklamasi dan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
UU Minerba juga memberikan sanksi pidana,termasuk hukuman penjara dan denda, bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang, serta tidak menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang ungkapnya.


Perusahaan PT.Manggala Alam Lestari (PT.MAL) seolah tidak ada etikad baik setelah di konfirmasi melalu whatsApp menyampaikan "kami banyak pekerjaan dilapangan" balasan whtsApp dari salah petinggi PT.MAL.
Kepala Desa Kaliberau Muhammad Sawardi dalam Sambutannya saat membuka mediasi mengatakan berhubung perusahaan PT.Manggala Alam Lestari (PT.MAL) mereka tidak hadir maka dari itu mediasi tidak dapat dilanjutkan dan akan dilakukan mediasi ulang pada waktu yang belum dapat di tentukan.


Rahmat Lubis Ketua Lsm Brantas Muba menyampaikan kita tentukan saja minggu depan pada hari selasa tanggal 13 Mei 2025 untuk mediasi selanjutnya.

Jika masih tidak di indahkan kita akan Surati Kecamatan untuk memanggil PT.Manggala Alam Lestari,untuk mediasi selanjutnya, Dan bila perlu kita lakukan Aksi Orasi sebelum kita surati Kecamatan. Tegas Rahmat Lubis Ketua Lsm Brantas Muba pada media Brantasnew.com
Ditempat yang berbeda Pendi Ketua Intelijen Lsm Brantas Muba mengatakan UU No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 158 pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar bagi yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin atau tidak melakukan reklamasi. 

UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup,pasal 116 Pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar bagi yang melakukan kegiatan tanpa izin lingkungan atau tidak melakukan pengolahan lingkungan.

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca-Tambang,pasal 37 sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pertambangan bagi yang tidak melakukan reklamasi ungkapnya.


Reporter : Muju

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

orang nomor satu di Muara Enim, Berkomentar Tidak pantas di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim.

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim   Seorang nomor satu di muara enim Pj bupati " berkomentar menyinggung pekerjaan para insan kontrol sosial dengan kata-kata yang tidak pantas di grub WhatsApp Biro Muara Enim ," Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet", ( Ada gak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang) Anak bini dirumah..... Dak cukup makan kontrol sosial bae...        Isfa Rozi Pebri sekjen DPD LSM BRANTAS sumsel ,sangat menyayangkan kata-kata seperti itu, terkesan meremehkan para Para insan pers, organisasi dan LSM Yang sebagaimana mestinya menjadi alat kontrol sosial.     kontrol sosial juga sudah di atur dalam undang undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 5 dan pasal 6 Organisasi adalah perpanjang tangan dari Pemerintah dan masyarakat, seharusnya seorang nomor satu di muara enim ini, harus bersinergi kepada para kontrol sosial..    ...
www.Brantasnews.com

Petugas satpol PP tanjab barat lakukan penertiban PKL simpang Jalan Andalas, Insiden Kecil Berhasil Diredam

Oleh -
Gambar
Tanjung Jabung Barat, Brantasnews.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, pada Sabtu (12/4) pukul 17.00 WIB melaksanakan kegiatan penertiban pedagang kaki lima (PKL) dikawasan simpang Jalan Andalas, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir. Penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan keindahan kota. Dalam pelaksanaannya sempat terjadi insiden kecil antara petugas Satpol PP dan salah satu pedagang kaki lima. Namun berkat kesigapan kedua belah pihak ketegangan tersebut berhasil diredam tanpa menimbulkan cidera maupun kerusakan.Sabtu,12/03/2025 Setelah insiden kecil itu mereda, kegiatan penertiban berjalan dengan tertib dan sesuai rencana.Sejumlah Para pedagang yang sebelumnya menempati trotoar dan bahu jalan diminta untuk tertib serta ikut pada peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Hingga berita ini diterbitkan belum ada klarifikasi resm...
www.Brantasnews.com

LPK PERPAM Muara Enim : Developer Rumah Subsidi Langgar Aturan, Terancam Pidana !

Oleh -
Gambar
Muara Enim – Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) PERPAM DPD Muara Enim DPW Sumatera Selatan kembali mengungkap temuan di lapangan terkait maraknya pengembang perumahan subsidi yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan. Temuan ini diperoleh dari hasil investigasi di beberapa titik perumahan bersubsidi di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam hasil temuannya, Nathan Ketua LPK PERPAM menyoroti dugaan buruknya kualitas bangunan rumah subsidi, mulai dari struktur yang rapuh, plafon bocor, hingga utilitas lingkungan seperti drainase, jalan, dan saluran air yang dibangun asal-asalan. Tidak hanya itu, sejumlah pengembang juga diduga mengabaikan penyediaan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang merupakan hak konsumen sesuai regulasi yang berlaku. Terangnya pada hari Jumat (18/4/2025) di Kantor PERPAM. Praktik ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mengatur standar pembangunan hunian yang layak, ...
www.Brantasnews.com