Sambut Idul Adha 1445 H, KAI Divre III Palembang Salurkan 23 Ekor Hewan Kurban Di Wilayah Operasional

Oleh -
Brantasnews - Lahat | Menyambut Idul Adha 1445 H, KAI Divre III membagikan bantuan hewan qurban berupa 23 ekor sapi melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau program CSR di wilayah operasional Divre III Palembang.18/06/2024

“Pembagian hewan qurban ini merupakan program kepedulian KAI bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional dalam menghadapi hari raya Idul Adha, ” ujar Manager Humas Divre III Palembang, Aida Suryanti. Lebih lanjut Aida menjelaskan, bantuan hewan kurban berupa 23 ekor sapi senilai Rp. 506.000.000,- yang di berikan kepada masyarakat yang berada di wilayah operasional yaitu : 
1. Kota Palembang ( 3 lokasi)
2. Kabupaten Ogan Ilir ( 4 lokasi) 
3. Kota Prabumulih ( 1 lokasi)
4. Kabupaten Muara Enim (4 lokasi )
5. Kabupaten Lahat (10 lokasi )
6. Kota Lubuklinggau (1 lokasi)

Sampai akhir semester I, KAI Divre III Palembang telah memberikan bantuan CSR dalam bentuk sarana dan prasarana peribadatan, paket sembako untuk masyarakat desa Tanjung Raja Tanjung Enim yang terkena bencana banjir dan fasilitas umum lainnya sehingga sampai akhir semester I ini KAI Divre III telah menyerahkan bantuan CSR sebesar Rp. 817.500.000,- untuk masyarakat di wilayah Sumatera Selatan dan akan terus dilaksanakan secara bertahap.

Aida mengharapkan agar program CSR ini dapat semakin meningkatkan makna hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah operasional untuk menunjang kelancaran operasi. Hubungan baik antara peusahaan dengan masyarakat sekitar wilayah operasional sangat kami butuhkan, untuk mendukung proses bisnis perusahaan, tutup Aida.

Reporter: Okta.R
Redaktur:Isfa.R

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

TRANDING TOPIK

Polemik Pokir DPRD Tanjab Barat Ramai Dibahas di Media Sosial, Warganet Soroti Salah Satu Anggota Dpr.

Oleh -
Gambar
Polemik Pokir DPRD Tanjab Barat Ramai Dibahas di Media Sosial, Warganet Soroti Salah Satu Anggota Dpr. liputanbrantasnews.com Jambi ,Tanjung Jabung Barat – Perbincangan mengenai program Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, menjadi perhatian warganet di berbagai platform media sosial.  Sejumlah unggahan menyoroti mekanisme pelaksanaan proyek yang bersumber dari usulan pokok pikiran anggota dewan dan mendorong agar pengelolaannya dilakukan instansi terkait. Dalam berbagai komentar yang beredar di media sosial, sebagian pengguna menyampaikan pendapat bahwa pelaksanaan proyek sebaiknya sepenuhnya dikelola oleh organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi teknis sesuai ketentuan yang berlaku. " Setuju tidak kalau pokir dpr di hapus saja dan di kembalikan kepada instansi terkait saja , " Ujar salah satu netizen .jum'at ( 07/08/2026 ) Pendapat tersebut merupakan aspirasi yang berkembang di ruang publik dan belum tentu...
www.Brantasnews.com

DPC LSM BRANTAS MUBA TEMUKAN 3 PATOK HUTAN HP LALAN DI LAHAN PT. ABL DESA MURA MEDAK DUSUN 5 LSM Desak Klarifikasi BPN dan KLHK Terkait Dugaan Tumpang Tindih Batas Kawasan Hutan

Oleh -
Gambar
Musi Bayuasin brantasnews.com 05 Agustus 2026 DPC LSM BRANTAS Musi Banyuasin menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait adanya patok batas Hutan HP Lalan yang diduga berada di dalam area perkebunan kelapa sawit milik PT. ABL di Desa Mura Medak Dusun 5, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Menindak lanjuti laporan tersebut, Tim Investigasi DPC LSM BRANTAS MUBA melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada tanggal 1 Juli 2026. Hasilnya, tim menemukan 3 buah patok bertuliskan "HUTAN HP LALAN PPBK" dengan nomor 008, 009, dan 0013 yang berada di dalam area perkebunan kelapa sawit milik PT. ABL. pada tanggal 8 Juli 2026 Pukul 13.45 WIB   DPC LSM BRANTAS MUBA menghubungi pihak Humas PT. ABL dan melakukan pertemuan. Humas PT. ABL atas nama Rio menyampaikan agar persoalan ini ditanyakan langsung ke pihak KPH Lalan. "Dari pihak perusahaan kami siap melepas tanaman sawit dan sudah kami buat parit kecil di samping patok Hutan ...
www.Brantasnews.com

POLISI DI LARANG MENAGIH HUTANG KENDARAAN KREDIT MACET PADA LEASING

Oleh -
Gambar
Menurut PP RI NO 2 tahun 2003 tentang kedisiplinan BRANTASNEWS.COM Ulasan Lengkap Perjanjian Utang Piutang adalah Hubungan Keperdataan Perjanjian utang piutang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) tidak diatur secara tegas dan terperinci, namun bersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama (selanjutnya untuk kemudahan, maka istilah yang dipergunakan adalah “perjanjian utang piutang”). Pasal 1754 KUH Perdata yang dkutip sebagai berikut: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Kesepakatan yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini utang piutang, tentu menjadi undang-undang kepada para ...
www.Brantasnews.com

WARGA KARANG RAJA KELUHKAN AIR PDAM MENGALIR KECIL HAMPIR 2 BULAN _"LSM BRANTAS: PDAM Harus Segera Bertanggung Jawab, Jangan Abaikan Hak Dasar Rakyat

Oleh -
Gambar
MUARA ENIM — Ketua DPD LSM BRANTAS Sumatera Selatan, Isfa Rozi Pebri menyoroti keluhan warga di lorong Al Fattah, Desa Karang Raja, Kec. Muara Enim terkait aliran air PDAM yang sangat kecil bahkan hampir tidak keluar. Berdasarkan hasil investigasi lapangan LSM BRANTAS pada Selasa, 28 Juli 2026 pukul 17:41 WIB, air yang keluar dari keran warga hanya sebesar lidi dan tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. "Sudah hampir 2 bulan ini warga Karang Raja mengeluh. Air PDAM mengalir sangat kecil, bahkan kadang tidak mengalir sama sekali. Padahal tagihan tetap jalan setiap bulan," tegas Isfa, Selasa 28 Juli 2026. Menurut Isfa, air bersih merupakan kebutuhan dasar dan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh PDAM Tirta Enim . Jika pelayanan tidak maksimal, maka masyarakat berhak mempertanyakan kemana uang iuran mereka. "Ini bukan persoalan sepele. Ibu-ibu kesulitan masak, anak-anak kesulitan mandi dan MCK. Jangan sampai masyarakat bayar mahal tapi dapat a...
www.Brantasnews.com

LSM BRANTAS TEMUKAN KANTOR DESA TANJUNG RAJA TUTUP JAM 14.10 WIB _"Pelayanan Publik Belum Selesai, Gerbang Sudah Digembok

Oleh -
Gambar
MUARA ENIM, 29 Juli 2026 – Tim Investigasi DPD LSM BRANTAS Sumatera Selatan menemukan fakta Kantor Desa Tanjung Raja, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim dalam keadaan tertutup dan digembok pada pukul 14.10 WIB, Rabu 29 Juli 2026. Padahal berdasarkan aturan, jam pelayanan kantor desa minimal sampai pukul 15.00 WIB Ketua DPD LSM BRANTAS Sumsel, Isfa Rozi Pebri mengatakan, kondisi ini sangat merugikan masyarakat yang butuh pelayanan administrasi di siang hari. "Bukti foto dan Timemark kami pegang. Jam 14.10 kantor sudah kosong dan terkunci. Bagaimana warga yang kerja pagi mau urus surat kalau jam 2 siang sudah tutup?" tegas Isfa. Isfa menambahkan, sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2015, Kepala Desa wajib menjamin pelayanan berjalan setiap hari kerja. Jika Kades tidak ada, Sekdes dan perangkat wajib menggantikan. "Kami tidak menuduh. Tapi ini fakta di lapangan. Kami minta Camat Muara Enim dan Bupati Muara Enim segera melakukan pembinaan agar jam pelayanan...
www.Brantasnews.com