Ketua DPC Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia" AWDI" Kabupaten Muaraenim raya,Mengencam tindakan Polres Lampung Timur terhadap Ketum PPWI

Oleh -
BRANTASNEWS.COM-Muara Enim Sumatera Selatan  -- Ketua DPC Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia" AWDI" Kabupaten Muaraenim raya, mengatakan penangkapan Ketum PPWI Wilson Lalengke, oleh Anggota Satreskrim Polres Lampung Timur sabtu (12 Maret 2022) mencerminkan bahwa demokrasi atau kedaulatan pers di Indonesia telah mati.

Terlihat dari video yang beredar  penangkapan Ketum PPWI Wilson Lalengke yang dilakukan Polres Lampung Timur, sama sekali tidak mencerminkan profesionalitas sebagai anggota penyidik polri.

Wilson Lalelengke sebagai salah seorang ketua umum organisasi pers di indonesia, memiliki hak sebagai masyarakat sipil dan dilindungi hak asasinya didepan hukum. Kata Rudiyansyah selaku ketua DPC Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia kabupaten Muaraenim raya.

 Dilihat proses penangkapan dengan durasi waktu yang ekstra cepat, penanganan yang dilakukan aparat Polres Lampung Timur seperti sedang menangani kejahatan luar biasa.

institusi polri dan pers adalah mitra; bahkan bisa dikatakan sudah seperti saudara kandung dalam perspektif sejarah.”Mestinya, ini harus dipahami sepenuhnya oleh semua anggota Polri se-indonesia sehingga.kedepan tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa penangkapan seperti yang dialami Wilson Lalengke,” ujar Rudiyansyah

Reporter:Hendra.J
Editor:Isfa.R

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

TRANDING TOPIK

Polemik Pokir DPRD Tanjab Barat Ramai Dibahas di Media Sosial, Warganet Soroti Salah Satu Anggota Dpr.

Oleh -
Gambar
Polemik Pokir DPRD Tanjab Barat Ramai Dibahas di Media Sosial, Warganet Soroti Salah Satu Anggota Dpr. liputanbrantasnews.com Jambi ,Tanjung Jabung Barat – Perbincangan mengenai program Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, menjadi perhatian warganet di berbagai platform media sosial.  Sejumlah unggahan menyoroti mekanisme pelaksanaan proyek yang bersumber dari usulan pokok pikiran anggota dewan dan mendorong agar pengelolaannya dilakukan instansi terkait. Dalam berbagai komentar yang beredar di media sosial, sebagian pengguna menyampaikan pendapat bahwa pelaksanaan proyek sebaiknya sepenuhnya dikelola oleh organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi teknis sesuai ketentuan yang berlaku. " Setuju tidak kalau pokir dpr di hapus saja dan di kembalikan kepada instansi terkait saja , " Ujar salah satu netizen .jum'at ( 07/08/2026 ) Pendapat tersebut merupakan aspirasi yang berkembang di ruang publik dan belum tentu...
www.Brantasnews.com

DPC LSM BRANTAS MUBA TEMUKAN 3 PATOK HUTAN HP LALAN DI LAHAN PT. ABL DESA MURA MEDAK DUSUN 5 LSM Desak Klarifikasi BPN dan KLHK Terkait Dugaan Tumpang Tindih Batas Kawasan Hutan

Oleh -
Gambar
Musi Bayuasin brantasnews.com 05 Agustus 2026 DPC LSM BRANTAS Musi Banyuasin menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait adanya patok batas Hutan HP Lalan yang diduga berada di dalam area perkebunan kelapa sawit milik PT. ABL di Desa Mura Medak Dusun 5, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Menindak lanjuti laporan tersebut, Tim Investigasi DPC LSM BRANTAS MUBA melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada tanggal 1 Juli 2026. Hasilnya, tim menemukan 3 buah patok bertuliskan "HUTAN HP LALAN PPBK" dengan nomor 008, 009, dan 0013 yang berada di dalam area perkebunan kelapa sawit milik PT. ABL. pada tanggal 8 Juli 2026 Pukul 13.45 WIB   DPC LSM BRANTAS MUBA menghubungi pihak Humas PT. ABL dan melakukan pertemuan. Humas PT. ABL atas nama Rio menyampaikan agar persoalan ini ditanyakan langsung ke pihak KPH Lalan. "Dari pihak perusahaan kami siap melepas tanaman sawit dan sudah kami buat parit kecil di samping patok Hutan ...
www.Brantasnews.com

WARGA KARANG RAJA KELUHKAN AIR PDAM MENGALIR KECIL HAMPIR 2 BULAN _"LSM BRANTAS: PDAM Harus Segera Bertanggung Jawab, Jangan Abaikan Hak Dasar Rakyat

Oleh -
Gambar
MUARA ENIM — Ketua DPD LSM BRANTAS Sumatera Selatan, Isfa Rozi Pebri menyoroti keluhan warga di lorong Al Fattah, Desa Karang Raja, Kec. Muara Enim terkait aliran air PDAM yang sangat kecil bahkan hampir tidak keluar. Berdasarkan hasil investigasi lapangan LSM BRANTAS pada Selasa, 28 Juli 2026 pukul 17:41 WIB, air yang keluar dari keran warga hanya sebesar lidi dan tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. "Sudah hampir 2 bulan ini warga Karang Raja mengeluh. Air PDAM mengalir sangat kecil, bahkan kadang tidak mengalir sama sekali. Padahal tagihan tetap jalan setiap bulan," tegas Isfa, Selasa 28 Juli 2026. Menurut Isfa, air bersih merupakan kebutuhan dasar dan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh PDAM Tirta Enim . Jika pelayanan tidak maksimal, maka masyarakat berhak mempertanyakan kemana uang iuran mereka. "Ini bukan persoalan sepele. Ibu-ibu kesulitan masak, anak-anak kesulitan mandi dan MCK. Jangan sampai masyarakat bayar mahal tapi dapat a...
www.Brantasnews.com

Semarak Kemerdekaan, PTBA Hadirkan Panggung Bagi UMKM Lokal

Oleh -
Gambar
 Muara Enim, 12 Agustus 2026 – Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Rumah BUMN Muara Enim menggelar Pameran Ornamen Adat dan Produk UMKM pada 6–17 Agustus 2026 di Creative Hub Lantai 1 Gedung Utama (GUBA) PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA). Pameran ini menghadirkan beragam produk kreatif dari UMKM lokal, khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasional PTBA. Produk yang ditampilkan meliputi tanjak, songket, batik, selendang, aksesori adat, kerajinan rajut, produk olahan pangan, hingga tumbler. Selain menjadi sarana promosi, kegiatan ini turut memperkenalkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat kepada insan perusahaan. Micro & Small Enterprise Funding Section Head PTBA, Weny Yuliastuti, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Rumah BUMN Muara Enim dalam memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. “Melalui kegiatan ini, kami memberikan ruang bagi UMKM untuk memp...
www.Brantasnews.com

POLISI DI LARANG MENAGIH HUTANG KENDARAAN KREDIT MACET PADA LEASING

Oleh -
Gambar
Menurut PP RI NO 2 tahun 2003 tentang kedisiplinan BRANTASNEWS.COM Ulasan Lengkap Perjanjian Utang Piutang adalah Hubungan Keperdataan Perjanjian utang piutang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) tidak diatur secara tegas dan terperinci, namun bersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama (selanjutnya untuk kemudahan, maka istilah yang dipergunakan adalah “perjanjian utang piutang”). Pasal 1754 KUH Perdata yang dkutip sebagai berikut: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Kesepakatan yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini utang piutang, tentu menjadi undang-undang kepada para ...
www.Brantasnews.com