BRANTASNEWS.COM

Muara Enim - Brantasnews.com   Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Asli Serasan Sekundang (GASS) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) DPC Projo Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Secara tegas dan Terang-terangan menolak pengisian jabatan Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim pada sisa jabatan masa periode 2018-2023. Hal tersebut terungkap serta diungkapkan oleh Dua Ormas GASS dan Projo Kabupaten Muara Enim pada Rabu (24/08/2022), Mengatakan, bahwa setelah mengikuti geliat Politik digedung DPRD Kabupaten Muara Enim dalam rangka pengisian jabatan Wakil Bupati Muara Enim tersebut, dua Ormas besar yang ada di Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang merangkul Putra Puteri asli Kabupaten Muara Enim,merasa terpanggil untuk menyuarakan tekadnya demi menyelamatkan Kabupaten Muara Enim dari hal keterpurukan yang bekepanjangan, sehingga dapat Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat,”ungkap ketua GASS dan Projo Muara Enim, Menurut dua ormas tersebut, peri

Pelanggar Lalulintas Minta Kapolres Rohul Tranparansi Adanya Surat Tilang Ganda  Polantas Rohul-brantasnews.com|Bermula adanya pemberitaan di media masa terkait adanya Dugaan Pungli surat tilang di Tubuh Polantas Rokan Hulu kini menjadi momok ditengah masyarakat. Kapolres Rokan  hulu beri arahan kepada pelanggar lalulintas tentang Dugaan Pungli melalui Surat Tilang Ganda yang terbit dibeberapa media online senin 22 Agustus 2022. Pelanggar lalulintas inisial H.M HSB yang merasa keberatan atas tindakan oknum Polantas datangi Propam Polres rokan hulu melaporkan tindakan Polantas yang diduga telah melakukan Pungli surat tilang Selasa 23 Agustus 2022 . Berdasarkan arahan Kapolres Rohul AKBP PANGUCAP Ketua Lsm Brantas Provinsi Riau mendatangkan pihak pelanggar lalulintas dan turut serta di Introgasi dengan adanya pemberitaan dugaan Pungli surat tilang tersebut dalam interogasi yang dilakukan pihak Propam Polres Rohul kepada pihak  pelanggar lalulintas dalam keterangannya bahwa be

DIDUGA PUNGLI TILANG, POLRES ROHUL DIMINTA BENTUK TIM KHUSUS AWASI POLANTAS Riau-Brantasnews.com|Ketua Lsm Brantas Provinsi Riau Antonio Hasibuan meminta kepada Jajaran Polres Rokan Hulu ( Rohul ) untuk segera melakukan dan pengawasan dengan membentuk tim  khusus terhadap satuan polisi lalulintas yang ada di Polres Rokan Hulu.  Terkait untuk menindak terjadinya dugaan kasus pungutan liar (pungli) tilang untuk polantas. Kapolres AKBP PANGUCAP melalui WhatsApp Senin,  22/8/22 sore mengatakan, tidak dibenarkan anggota polantas memperjualbelikan surat tilang jika korban bersedia buat saja laporan kepada Propam ujar Kapolres Rohul itu. Dalam Undang-undang 22 tentang Tertib Lalin dan Angkutan Umum, denda atau tilang pelanggaran sebesar antara Rp 100 ribu hingga mencapai Rp 1 juta. Besaran denda itu, bisa saja berpotensi dimanfaatkan oknum polisi melakukan pungli. Misalnya, meminta uang tilang yang lebih murah dari ketentuan undang-undang ke pelanggar dan uang tersebut tidak diset

Muara Enim - Brantasnews.com  Hidayatullah.S.sos salah satu Tokoh Pemuda Muara Enim sebagai ketua AMB(Aktivis Muara enim Bersatu) mengajak aktivis-aktivis Muara Enim Bersatu untuk wilayah Kabupaten muara Enim, dengan menjalin silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan bersama aktivis muda Muara Enim bersatu 22/8/2022 Turut hadir dalam silaturahmi tersebut M.Ahda Wijaya.ST. Selaku Aktivis Penggerak Masa, Etik Nurjanag Ali Zaman Dan Yeniter Oktaviani Selaku Aktivis Anak Dan Perempuan, Susi Erlianti. Selaku Aktivis Sosial Kemanusian. Murdaci Aci. Selaku Aktivis Pemuda. dalam pertemuan ini juga Hidayatullah.S.Sos memperkenalkan diri ke seluruh seluruh masyarakat, lembaga atau perorangan yang bergerak di bidang masing-masing dan juga aktif dalam pergerakan untuk untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Muara Enim Dimana dalam kiprahnya  Hidayatullah S.Sos yang dikenal sebagai seorang Tokoh pemuda, mengatakan bahwa dirinya tetap berdiri sebagai rakyat, akan mendukung

 Muara Enim - Brantasnews.com Sebagai bentuk Penguatan Tugas dan Fungsi Pegawai, Kalapas Muara Enim Herdianto menginternalisasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) terhadap jajarannya pada pelaksanaan Apel Pagi. Senin, (22/08/2022) Dalam amanatnya ia menjelaskan bahwa begitu pentingnya rasa cinta terhadap organisasi sehingga menjadi pijakan untu melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik mungkin. Herdianto menganalogikan Layaknya seseorang yang jatuh cinta, maka begitupula sebuah organisasi yang apabila sudah cinta akan tumbuh rasa memiliki sehingga apapun yang menjadi tantang maka akan memberikan yang terbaik untuk kemajuan Institusi. " Integritas adalah bentuk pondasi dasar dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, yang tentunya harus senantiasa di pupuk. Integritas yang baik akan memberikan Impact yang baik pula untuk pelaksanaan tugas dan Fungsi ,"  "Sebagaimana hukum Causalitas " ada sebab dan

Muara Enim – Brantasnews.com  Puncak Peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Ke-77 Tahun ditandai dengan Pelaksanaan Upacara Bendera yang di gelar oleh seluruh Jajaran Kemenkumham RI dari Sabang sampai Merauke Tak terkecuali Lapas Muara Enim yang juga menggelar Pelaksanaan Upacara Bendera di Pimpin langsung oleh Kalapas Muara Enim Herdianto. Jum'at, (19/08/2022) Kegiatan yang di ikuti juga oleh Ketua DWP Lapas Muara Enim Ny. Hesti Herdianto beserta Jajaran dan seluruh Petugas lapas muara Enim berlangsung dengan Khidmat. Kalapas Muara Enim Herdianto menyampaikan Amanat Menkumham RI bahwa Hari Dharma Karya Dhika yang ke-77 di tahun 2022 ini sangatlah berbeda dari tahun sebelumnya, dikarenakan hari ini merupakan upacara perdana di tanggal 19 Agustus, yang sebelumnya HDKD di tahun-tahun yang lalu di laksanakan pada tanggal 30 Oktober setiap tahunnya. "Perubahan tanggal pelaksanaan Hari Dharma Karya Dhika di atur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Muara Enim - Brantasnews.com  Pembangunan proyek jalan longsor, di desa tanjung raja Kecamatan Muara enim Kabupaten Muara enim, diduga menjadi proyek siluman karena proyek sudah di kerjakan papan proyek seolah disembunyikan dimana papan tersebut tidak dapat dilihat oleh masyarakat sekitar.. Menurut keterangan didalam papan proyek yang diduga tersembunyi sampai sekarang papan proyek tersebut seakan disembunyikan, tidak terpasang papan proyek sebagaimana mestinya,. Isfa Rozi pebri selaku SEKJEN DPD LSM BRANTAS SUMSEL mengatakan"  Untuk pemasangan papan informasi tersebut , menjadi hal yang sangat penting dalam keterbukaan informasi publik , seperti yang tercantum dalam Undang Undang Keterbukaan Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh Negara wajib memasang papan informasi proyek secara terang-terangan. Ungkapnya, Ketika awak media menghubungi via WhatsApp yang di