AIPDA JACK DONAL, dilaporkan ke divisi propam mabes polri

Oleh -

AIPDA JACK DONAL yang merupakan kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Muaro Jambi Dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Lysya Anggraini, warga Kelurahan Buluran, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, melaporkan Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Muaro Jambi ke Divisi Propam Mabes Polri. Laporan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi tersebut.

Dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut terjadi pada 29 Agustus 2025, pukul 11 malam, ketika Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penggeledahan di rumah Lysya Anggraini tanpa surat perintah penggeledahan dari Ketua Pengadilan. Selain itu, oknum polisi tersebut juga menyita handphone dan motor milik Lysya Anggraini tanpa surat penyitaan.

Lysya Anggraini merasa dirugikan atas tindakan oknum polisi tersebut dan berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas oleh Divisi Propam Mabes Polri. "Saya merasa dirugikan atas tindakan oknum polisi tersebut. Saya berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas dan oknum polisi tersebut dapat diberikan sanksi yang setimpal," ujar Lysya Anggraini.

Divisi Propam Mabes Polri telah menerima laporan tersebut dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, oknum polisi tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin atau pidana 

Lisa anggraini melaporkan perihal tersebut menggunakan aplikasi yanduan cepat propam POLRI, laporan tersebut langsung di terima oleh kadiv propam polri
Lisa berharap kepada kadiv propam polri agar memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum kanit satres narkoba polres muaro jambi aipda jack donal yang di sering melakukan pelanggaran berkali kali tanpa tondakan tegas dari bidpropam polda jambi lisa juga kecewa terhadap bidpropam polda jambi yang menghubunginya via telpon whatsapp mengatakan penanganan pengaduan nya. Cukup sampai disini, motorbyang dusita akan di kembalikan ujar oknum bidpropam polda jambi kepada lisa, atas ucapan tersebut lisa merasa kecewa karena okbum tersebut tidak di lakukan tindakan tegas, dan akibat lemahnya propam polda jambi, berpotensi akan banyak oknum anggota nakal yang tidak takut melakukan pelanggaran.

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

Pompa Intake PDAM Tanjung Enim Dimatikan Sementara, Air Baku Terlalu Keruh

Oleh -
Gambar
Brantasnews - Muara Enim,  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Tanjung Enim terpaksa mematikan sementara operasional pompa intake Amor pada Senin malam (28/4/2025) pukul 20.50 WIB. Keputusan ini diambil akibat kondisi air baku dari sungai yang mengalami tingkat kekeruhan sangat tinggi, melebihi ambang batas yang dapat dikelola oleh sistem pengolahan. Sartono Direktur Utama PDAM dalam keterangannya, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sumber air baku saat ini. Ia mengungkapkan bahwa tingkat kekeruhan yang ekstrem menyebabkan kebutuhan bahan kimia untuk pengolahan air meningkat drastis, namun tetap belum mampu menghasilkan air layak distribusi, pada Selasa (29/4/2025). "Kondisi air baku sangat memprihatinkan. Kekeruhannya sudah jauh di atas ambang batas normal, sehingga pengolahan air menjadi sangat sulit. Kami sudah menggunakan banyak bahan kimia, namun hasilnya tetap tidak maksimal," ungkap Sartono. Akibat dari dimatikannya pompa intake, proses dis...
www.Brantasnews.com

Warga Desa Darmo dan Kopsbara Dukung Penuh UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Minerba

Oleh -
Gambar
Muara Enim – Masyarakat Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, bersama Koperasi Batubara (Kopsbara), menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 disahkan sejak tanggal 19 Maret 2025 terkait sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Aturan tersebut merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. UU ini resmi disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mereformasi tata kelola pertambangan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Ketua Kopsbara, Juniardi yang akrab disapa Keyjhon, menyampaikan saat rapat konsolidasi dikediamannya pada Senin (23/6/2025) bahwa pihaknya menyambut baik lahirnya regulasi tersebut karena memberikan kejelasan hukum serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil...
www.Brantasnews.com

Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Sumsel Siap Dukung Program Pemerintah yang Pro Masyarakat

Oleh -
Gambar
Palembang – Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan, bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 17 Kabupaten/Kota, menyatakan komitmennya untuk selalu mendukung penuh semua program kerja pemerintah dan kebijakan kepala daerah yang berpihak serta pro terhadap kepentingan masyarakat luas. Hal tersebut diungkapkan Nathan dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Ketua DPW MPG Sumsel. Mereka menegaskan bahwa MPG Sumsel akan mendukung penuh kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, terutama yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.  Namun, MPG juga tidak segan untuk menolak kebijakan kepala daerah yang berpotensi menyengsarakan atau malah menyusahkan masyarakat. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, MPG Sumsel akan menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat. MPG Sumsel juga menyatakan akan aktif terlibat dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program strateg...
www.Brantasnews.com