Pihak Mitra dan yayasan SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG) Sukajadi Kota Prabumulih Pecat relawan/pekerja tanpa alasan dan kangkangi UU Cipta Kerja dan PP No.35

Oleh -
Prabumulih - 13 November 2025
  Ade Irma,Salah satu relawan/pekerja program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sukajadi Kota Prabumulih, menyampaikan keluhan Kepada DPD LSM BRANTAS terkait pemberhentian secara sepihak oleh pihak mitra dan yayasan MBG sukajadi .Prabumulih.

 Saat awak media Dan ketua DPD LSM BRANTAS konfirmasi dirumah Ade Irma, mengapa ibu Ade Irma tidak bekerja lagi,. Ade Irma Menjawab, pak beberapo hari kemaren Aku libur dikarenakan sakit sempat Pulo aku dirawat di rumah sakit Bunda, kurang lebih 4 harian pak..
nah lah cak berapo hari aku istirahat aku dichat oleh pengawasnyo pak, katonyo Aku istirahat dulu, Yo kupikir istirahat untuk memulihkan fisik Bae" dak taunyo aku langsung dipecat pak...


 Ketika awak Media dan ketua LSM BRANTAS Isfa Rozi Pebri konfirmasi ke pihak yayasan kepada Arrahap sebagai pengawas SPPG  mengatakan bahwa benar saya pernah menge-chat via whatsApp untuk saat ini ibu Ade Irma, Istirahat dulu sampai Ade irma pulih,.
Ade Irma sudah pulih ternyata sudah ada yang menggantikan.


Sang Kordinator dapur Desi juga mengatakan bahwa Ade Irma tidak akan diterima lagi SPPG disini dikarenakan sudah sakit dan Mempunyai riwayat sakit,.
Bahkan kordinator tersebutlah yang mencarikan pengganti Ade Irma tersebut di luar kota Prabumulih,.

 Isfa Rozi Pebri Menanyakan kepada pengawas SPPG  "arrahap, Berapa jam Para pekerja/relawan MBG bekerja?
10 jam pak, dan berapa upah Pekerja/Relawan ? ,tanpa ada uang lembur, dihitung dari nilai upah Per-Hari Rp.105.000 dan dibayar per-Dua Minggu ucap Pengawas MBG, Harahap"..

 Menurut Isfa Rozi Pebri adanya dugaan praktik nepotisme dalam perekrutan tenaga kerja,sudah terjadi didalam SPPG Sukajadi ini, dan dalam keterangan yang diterima oleh saya,"saat berbincang dengan pengawas SPPG  "Harahap,Bahwa mengakui para pekerja/relawan bekerja melebihi aturan yang sudah ditetapkan yaitu 10 jam waktu bekerja, 
Berdasarkan UU Cipta kerja dan PP no.35 tahun 2021 :
jam kerja normal 8 jam perhari untuk 5 hari kerja dalam seminggu atau 7 jam kerja untuk 6 hari seminggu,

jam kerja maksimum,termasuk lembur, dibatasi hingga 4 jam perhari diluar jam normal.
Manajemen program MBG sendiri    
sebenarnya telah menerapkan sistem pembagian shift kerja (seperti tim persiapan, memasak, pemorsian, dan pencucian) untuk memastikan jam kerja setiap individu tidak terlalu panjang dan tidak melebihi 8 jam per hari, demi menjaga kualitas makanan dan mencegah kelelahan relawan/pekerja apalagi sampai sakit.

Oleh karena itu, bekerja selama 10 jam dalam satu hari secara reguler tidak sesuai dengan standar jam kerja yang berlaku dan dapat dianggap sebagai eksploitasi tenaga kerja, meskipun dalam konteks kegiatan kerelawanan tegas Isfa Rozi Pebri.


Hal seperti ini kini menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi pengelolaan program MBG di daerah Sukajadi Kota.Prabumulih Ini.


Reporter : Tim

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

Pompa Intake PDAM Tanjung Enim Dimatikan Sementara, Air Baku Terlalu Keruh

Oleh -
Gambar
Brantasnews - Muara Enim,  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Tanjung Enim terpaksa mematikan sementara operasional pompa intake Amor pada Senin malam (28/4/2025) pukul 20.50 WIB. Keputusan ini diambil akibat kondisi air baku dari sungai yang mengalami tingkat kekeruhan sangat tinggi, melebihi ambang batas yang dapat dikelola oleh sistem pengolahan. Sartono Direktur Utama PDAM dalam keterangannya, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sumber air baku saat ini. Ia mengungkapkan bahwa tingkat kekeruhan yang ekstrem menyebabkan kebutuhan bahan kimia untuk pengolahan air meningkat drastis, namun tetap belum mampu menghasilkan air layak distribusi, pada Selasa (29/4/2025). "Kondisi air baku sangat memprihatinkan. Kekeruhannya sudah jauh di atas ambang batas normal, sehingga pengolahan air menjadi sangat sulit. Kami sudah menggunakan banyak bahan kimia, namun hasilnya tetap tidak maksimal," ungkap Sartono. Akibat dari dimatikannya pompa intake, proses dis...
www.Brantasnews.com

Warga Desa Darmo dan Kopsbara Dukung Penuh UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Minerba

Oleh -
Gambar
Muara Enim – Masyarakat Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, bersama Koperasi Batubara (Kopsbara), menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 disahkan sejak tanggal 19 Maret 2025 terkait sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Aturan tersebut merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. UU ini resmi disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mereformasi tata kelola pertambangan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Ketua Kopsbara, Juniardi yang akrab disapa Keyjhon, menyampaikan saat rapat konsolidasi dikediamannya pada Senin (23/6/2025) bahwa pihaknya menyambut baik lahirnya regulasi tersebut karena memberikan kejelasan hukum serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil...
www.Brantasnews.com

Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Sumsel Siap Dukung Program Pemerintah yang Pro Masyarakat

Oleh -
Gambar
Palembang – Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan, bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 17 Kabupaten/Kota, menyatakan komitmennya untuk selalu mendukung penuh semua program kerja pemerintah dan kebijakan kepala daerah yang berpihak serta pro terhadap kepentingan masyarakat luas. Hal tersebut diungkapkan Nathan dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Ketua DPW MPG Sumsel. Mereka menegaskan bahwa MPG Sumsel akan mendukung penuh kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, terutama yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.  Namun, MPG juga tidak segan untuk menolak kebijakan kepala daerah yang berpotensi menyengsarakan atau malah menyusahkan masyarakat. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, MPG Sumsel akan menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat. MPG Sumsel juga menyatakan akan aktif terlibat dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program strateg...
www.Brantasnews.com