DIDUGA PENGERASAN JALAN DI RT 04/RW 03 DESA SUNGAI PENOBAN TIDAK SESUAI DENGAN RAB T A 2019

Oleh -
DIDUGA PENGERASAN JALAN DI RT 04/RW 03 DESA SUNGAI PENOBAN TIDAK SESUAI DENGAN RAB T A 2019

Batang-asam-brantasnews.com|terpantau di lokasi proyek pengerasan jalan Melalui sumber dana desa Tahun 2019 Pemerintahan Desa (Pemdes)  Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melaksanakan kegiatan Pengerasan Jalan dengan dana anggaran sebesar Rp. 243.950.800 diduga tidak sesuai dengan RAB
Informasi yang di terima media ini dari masyarakat setempat dan langsung turun kelokasi  dimana pengerasan jalan dilakukan sepanjang 1000 M x 4 M x 15 Cm di  RT 04/ RW 03 dengan sumber dana desa T A 2019.

Tapi amat disayangkan kegiatan tersebut diduga tidak sesuai dengan RAB pengerasan jalan TA 2019. Hal ini disampaikan oleh warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya," Kamis (4/06/2020) kemarin.
Seperti ketebalan didalam RAP 15 Cm, tapi kenyatannya temuan dilapangan hanya 12 Cm hingga 13 Cm, yang ditemukan ketebalan 15 cm hanya beberapa titik saja, kebanyakan  temuan ketebalan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Begitu juga halnya Lebar jalan tidak sesuai dengan RAB yaitu L (lebar) 4 M,  temuan dilapangan dibeberapa titik memiliki lebar hanya 310 Cm smpai 350 Cm, yang ditemukan 400 Cm hanya di titik awal pengerasan jalan saja.  Dari hasil temuan pekerjaan dilapangan tidak rapi dan juga masi ada batu yang berserakan yang dapat mengakibatkan penguna jalan bisa kecelakaan sewaktu-waktu. 

" Kami berharap Inspektorat dapat mengaudit kegiatan pengerasan jalan ini dan kegiatan lainnya yang ada di desa sungai penoban ini," tutur warga itu.

Sementara itu Kades yang bersangkutan sangat sulit dijumpai untuk dimintai keterangan mengenai pengerasan jalan tersebut.

Hingga berita ini di terbitkan kades penobanan belum bisa di comfirmasi.

Reporter : JHON sidauruk, SH

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

orang nomor satu di Muara Enim, Berkomentar Tidak pantas di salah satu grup WhatsApp Biro Muara Enim.

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim   Seorang nomor satu di muara enim Pj bupati " berkomentar menyinggung pekerjaan para insan kontrol sosial dengan kata-kata yang tidak pantas di grub WhatsApp Biro Muara Enim ," Ado dak gaji kontrol publik..Mendak katek,cari gawe laen yang pacak dapat duet", ( Ada gak gaji kontrol Publik.. kalau tidak ada,cari kerja lain yang bisa dapat uang) Anak bini dirumah..... Dak cukup makan kontrol sosial bae...        Isfa Rozi Pebri sekjen DPD LSM BRANTAS sumsel ,sangat menyayangkan kata-kata seperti itu, terkesan meremehkan para Para insan pers, organisasi dan LSM Yang sebagaimana mestinya menjadi alat kontrol sosial.     kontrol sosial juga sudah di atur dalam undang undang No.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 5 dan pasal 6 Organisasi adalah perpanjang tangan dari Pemerintah dan masyarakat, seharusnya seorang nomor satu di muara enim ini, harus bersinergi kepada para kontrol sosial..    ...
www.Brantasnews.com

Petugas satpol PP tanjab barat lakukan penertiban PKL simpang Jalan Andalas, Insiden Kecil Berhasil Diredam

Oleh -
Gambar
Tanjung Jabung Barat, Brantasnews.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, pada Sabtu (12/4) pukul 17.00 WIB melaksanakan kegiatan penertiban pedagang kaki lima (PKL) dikawasan simpang Jalan Andalas, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir. Penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan keindahan kota. Dalam pelaksanaannya sempat terjadi insiden kecil antara petugas Satpol PP dan salah satu pedagang kaki lima. Namun berkat kesigapan kedua belah pihak ketegangan tersebut berhasil diredam tanpa menimbulkan cidera maupun kerusakan.Sabtu,12/03/2025 Setelah insiden kecil itu mereda, kegiatan penertiban berjalan dengan tertib dan sesuai rencana.Sejumlah Para pedagang yang sebelumnya menempati trotoar dan bahu jalan diminta untuk tertib serta ikut pada peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Hingga berita ini diterbitkan belum ada klarifikasi resm...
www.Brantasnews.com

LPK PERPAM Muara Enim : Developer Rumah Subsidi Langgar Aturan, Terancam Pidana !

Oleh -
Gambar
Muara Enim – Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) PERPAM DPD Muara Enim DPW Sumatera Selatan kembali mengungkap temuan di lapangan terkait maraknya pengembang perumahan subsidi yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan. Temuan ini diperoleh dari hasil investigasi di beberapa titik perumahan bersubsidi di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam hasil temuannya, Nathan Ketua LPK PERPAM menyoroti dugaan buruknya kualitas bangunan rumah subsidi, mulai dari struktur yang rapuh, plafon bocor, hingga utilitas lingkungan seperti drainase, jalan, dan saluran air yang dibangun asal-asalan. Tidak hanya itu, sejumlah pengembang juga diduga mengabaikan penyediaan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang merupakan hak konsumen sesuai regulasi yang berlaku. Terangnya pada hari Jumat (18/4/2025) di Kantor PERPAM. Praktik ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mengatur standar pembangunan hunian yang layak, ...
www.Brantasnews.com