Satuan Pelayan Penuhan Gizi(SPPG)Sukajadi, Prabumulih kangkangi kesepakatan.

Oleh -
Prabumulih - Senin 26 Januari 2025 
Satuan pelayanan Penuhan Gizi (SPPG) Prabumulih timur kelurahan sukajadi, kangkangi kesepakatan Mediasi pada hari Senin 17 November 2025,saat mediasi semua kesepakatan tersebut tidak ada yang terpenuhi, salah satunya adalah pemberian kesempatan  Ade Irma untuk kembali bekerja, akan tetapi sampai sekarang tidak ada panggilan untuk dipekerjakan kembali,. 
Sempat beberapa waktu lalu, Ade Irma mempertanyakan pemanggilan pengerjaan melalui via whatsApp kepada Arrahap,sebagai kepala dapur" namun jawabanya belum ada.

ketua DPD LSM BRANTAS Isfa Rozi pebri sangat menyayangkan kepada pihak SPPG Sukajadi maupun yang ikut serta dalam mediasi saat itu, yang dihadiri kepala dapur Arrahap,Pengawas SPPG ,serta korwil SPPG  seakan menganggap enteng perihal ini,
Padahal sudah ada kesepakatan dan beberapa poin harus terpenuhi saat mediasi berlangsung..
  Saya sebagai pendamping Ade irma merasa kecewa dalam kesepakatan yang tidak terpenuhi ini,. 
Kesepakatan yang di ingkari tersebut sudah dianggap mencoreng Satua Pelayanan penuhan gizi( SPPG ) dan program Pemerintah..

Dalam hal ini, saya akan mengambil Langkah selanjutnya kami akan mempertanyakan kepada dinasker dan dinas-dinas terkait bahkan menemui wali kota Prabumulih sesuai dengan yang saya katakan sebagai Ketua DPD LSM BRANTAS sumsel akan mendampingi permasalahan saudara Ade Irma sampai selesai, tegas Isfa Rozi Pebri.

Reporter : Tim

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

Pompa Intake PDAM Tanjung Enim Dimatikan Sementara, Air Baku Terlalu Keruh

Oleh -
Gambar
Brantasnews - Muara Enim,  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Tanjung Enim terpaksa mematikan sementara operasional pompa intake Amor pada Senin malam (28/4/2025) pukul 20.50 WIB. Keputusan ini diambil akibat kondisi air baku dari sungai yang mengalami tingkat kekeruhan sangat tinggi, melebihi ambang batas yang dapat dikelola oleh sistem pengolahan. Sartono Direktur Utama PDAM dalam keterangannya, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sumber air baku saat ini. Ia mengungkapkan bahwa tingkat kekeruhan yang ekstrem menyebabkan kebutuhan bahan kimia untuk pengolahan air meningkat drastis, namun tetap belum mampu menghasilkan air layak distribusi, pada Selasa (29/4/2025). "Kondisi air baku sangat memprihatinkan. Kekeruhannya sudah jauh di atas ambang batas normal, sehingga pengolahan air menjadi sangat sulit. Kami sudah menggunakan banyak bahan kimia, namun hasilnya tetap tidak maksimal," ungkap Sartono. Akibat dari dimatikannya pompa intake, proses dis...
www.Brantasnews.com

Warga Desa Darmo dan Kopsbara Dukung Penuh UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Minerba

Oleh -
Gambar
Muara Enim – Masyarakat Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, bersama Koperasi Batubara (Kopsbara), menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 disahkan sejak tanggal 19 Maret 2025 terkait sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Aturan tersebut merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. UU ini resmi disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mereformasi tata kelola pertambangan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Ketua Kopsbara, Juniardi yang akrab disapa Keyjhon, menyampaikan saat rapat konsolidasi dikediamannya pada Senin (23/6/2025) bahwa pihaknya menyambut baik lahirnya regulasi tersebut karena memberikan kejelasan hukum serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil...
www.Brantasnews.com

Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Sumsel Siap Dukung Program Pemerintah yang Pro Masyarakat

Oleh -
Gambar
Palembang – Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan, bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 17 Kabupaten/Kota, menyatakan komitmennya untuk selalu mendukung penuh semua program kerja pemerintah dan kebijakan kepala daerah yang berpihak serta pro terhadap kepentingan masyarakat luas. Hal tersebut diungkapkan Nathan dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Ketua DPW MPG Sumsel. Mereka menegaskan bahwa MPG Sumsel akan mendukung penuh kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, terutama yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.  Namun, MPG juga tidak segan untuk menolak kebijakan kepala daerah yang berpotensi menyengsarakan atau malah menyusahkan masyarakat. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, MPG Sumsel akan menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat. MPG Sumsel juga menyatakan akan aktif terlibat dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program strateg...
www.Brantasnews.com