Ketua PERPAM : Aktivitas Pengangkutan Batubara PT DBU Meresahkan, Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Umum Sebaiknya Tidak Diperpanjang

Oleh -
Muara Enim – Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Perisai Pembela Aspirasi Masyarakat (PERPAM), Nathan, angkat bicara mengenai aktivitas pengangkutan batubara yang dilakukan oleh PT Duta Bara Utama (DBU) pada Senin (24/02/2025) saat berjumpa di Kantor DPRD. Menurutnya, kegiatan tersebut diduga kuat telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik terhadap infrastruktur jalan maupun lingkungan sekitar.

Nathan mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terakhir, jalan umum lintas raya yang dilalui oleh angkutan batubara PT DBU diduga mengalami kerusakan yang cukup parah. Banyak ruas jalan yang berlubang dan rusak, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan para pengguna jalan lainnya.

“Kerusakan jalan akibat aktivitas angkutan batubara ini sudah sangat meresahkan. Banyak jalan yang berlubang dan rusak, yang tentunya mengancam keselamatan masyarakat pengguna jalan lainnya,” ujar Nathan.

Selain itu, ia juga menyoroti dampak lingkungan yang semakin memburuk diduga akibat debu dan lumpur batubara yang tersebar di wilayah dalam Kota serta limbah cair yang mengalir ke sungai lematang Muara Enim. Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat, termasuk penyakit kulit dan pernapasan akibat polusi udara.

“Dampak lingkungan dari aktivitas ini juga sangat mengkhawatirkan. Debu dan lumpur batubara semakin parah di sekitar Kota dan sungai lematang Muara Enim, yang berpotensi menimbulkan berbagai penyakit bagi warga,” tambahnya.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan, Nathan menegaskan bahwa izin rekomendasi dispensasi penggunaan jalan umum untuk aktivitas pengangkutan batubara PT DBU sebaiknya tidak diperpanjang lagi. Ia berharap pihak terkait segera mengambil langkah tegas demi kepentingan dan keselamatan masyarakat.

“Kami meminta agar izin dispensasi penggunaan jalan umum untuk PT DBU tidak diperpanjang. Sudah saatnya pemerintah dan pihak berwenang menindaklanjuti keluhan masyarakat sebelum dampaknya semakin besar,” tegas Nathan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Duta Bara Utama belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan dari Ketua PERPAM tersebut.

Reporter : tim

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

TRANDING TOPIK

Diduga Telah Terjadi Mark Up Anggaran Pembangunan SD 063 Desa Tanjung Pasir Jadi Sorotan.

Oleh -
Gambar
Diduga Telah Terjadi Mark Up Anggaran Pembangunan SD 063 Desa Tanjung Pasir Jadi Sorotan. Jambi , Tanjung Jabung Barat – Proyek pembangunan SD 063 yang berlokasi di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, menjadi sorotan.kamis ( 30/07/2026 ). Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut memiliki nilai kontrak pantastis, sebesar Rp994.349.029. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ditemukan bahwa sejumlah bagian bangunan diduga masih memanfaatkan material lama.  Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Saat dikonfirmasi di lokasi, salah seorang pekerja mengaku bahwa material lama masih digunakan pada beberapa bagian bangunan. "Untuk dinding kami masih memakai yang lama, kecuali yang rusak. Begitu juga dengan sebagian lantai, masih menggunakan yang lama," ujar pekerja tersebut. ...
www.Brantasnews.com

LSM BRANTAS TEMUKAN KANTOR DESA TANJUNG RAJA TUTUP JAM 14.10 WIB _"Pelayanan Publik Belum Selesai, Gerbang Sudah Digembok

Oleh -
Gambar
MUARA ENIM, 29 Juli 2026 – Tim Investigasi DPD LSM BRANTAS Sumatera Selatan menemukan fakta Kantor Desa Tanjung Raja, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim dalam keadaan tertutup dan digembok pada pukul 14.10 WIB, Rabu 29 Juli 2026. Padahal berdasarkan aturan, jam pelayanan kantor desa minimal sampai pukul 15.00 WIB Ketua DPD LSM BRANTAS Sumsel, Isfa Rozi Pebri mengatakan, kondisi ini sangat merugikan masyarakat yang butuh pelayanan administrasi di siang hari. "Bukti foto dan Timemark kami pegang. Jam 14.10 kantor sudah kosong dan terkunci. Bagaimana warga yang kerja pagi mau urus surat kalau jam 2 siang sudah tutup?" tegas Isfa. Isfa menambahkan, sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2015, Kepala Desa wajib menjamin pelayanan berjalan setiap hari kerja. Jika Kades tidak ada, Sekdes dan perangkat wajib menggantikan. "Kami tidak menuduh. Tapi ini fakta di lapangan. Kami minta Camat Muara Enim dan Bupati Muara Enim segera melakukan pembinaan agar jam pelayanan...
www.Brantasnews.com

DPC LSM BRANTAS MUBA TEMUKAN 3 PATOK HUTAN HP LALAN DI LAHAN PT. ABL DESA MURA MEDAK DUSUN 5 LSM Desak Klarifikasi BPN dan KLHK Terkait Dugaan Tumpang Tindih Batas Kawasan Hutan

Oleh -
Gambar
Musi Bayuasin brantasnews.com 05 Agustus 2026 DPC LSM BRANTAS Musi Banyuasin menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait adanya patok batas Hutan HP Lalan yang diduga berada di dalam area perkebunan kelapa sawit milik PT. ABL di Desa Mura Medak Dusun 5, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Menindak lanjuti laporan tersebut, Tim Investigasi DPC LSM BRANTAS MUBA melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada tanggal 1 Juli 2026. Hasilnya, tim menemukan 3 buah patok bertuliskan "HUTAN HP LALAN PPBK" dengan nomor 008, 009, dan 0013 yang berada di dalam area perkebunan kelapa sawit milik PT. ABL. pada tanggal 8 Juli 2026 Pukul 13.45 WIB   DPC LSM BRANTAS MUBA menghubungi pihak Humas PT. ABL dan melakukan pertemuan. Humas PT. ABL atas nama Rio menyampaikan agar persoalan ini ditanyakan langsung ke pihak KPH Lalan. "Dari pihak perusahaan kami siap melepas tanaman sawit dan sudah kami buat parit kecil di samping patok Hutan ...
www.Brantasnews.com

"Menjunjung Transparansi, Integritas, dan Kemitraan Pendidikan

Oleh -
Gambar
MUARA ENIM, 29 Juli 2026 – Menanggapi pemberitaan yang beredar di salah satu media online pada tanggal 28 Juli 2026 terkait keluhan wali murid di SMP Negeri 5 Muara Enim, maka bersama ini kami SMP Negeri 5 Muara Enim dan LSM BRANTAS Sumatera Selatan menyampaikan hak jawab dan klarifikasi sebagai berikut: 1. Terkait Pengadaan Buku LKS   SMPN 5: Pihak sekolah menegaskan tidak pernah melakukan paksaan atau mewajibkan siswa/wali murid untuk membeli buku LKS. Jika ada guru yang merekomendasikan buku penunjang, sifatnya opsional dan tidak mengikat. Kami sangat memahami kondisi ekonomi wali murid dan selalu berkoordinasi dengan Komite Sekolah.   Kami juga berkomitmen penuh untuk mematuhi Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang melarang penjualan LKS di lingkungan sekolah.   LSM BRANTAS: Kami telah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan Komite. Prinsip kami, pendidikan tidak boleh membebani wali murid. Kami akan terus mengawal agar tida...
www.Brantasnews.com

POLISI DI LARANG MENAGIH HUTANG KENDARAAN KREDIT MACET PADA LEASING

Oleh -
Gambar
Menurut PP RI NO 2 tahun 2003 tentang kedisiplinan BRANTASNEWS.COM Ulasan Lengkap Perjanjian Utang Piutang adalah Hubungan Keperdataan Perjanjian utang piutang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) tidak diatur secara tegas dan terperinci, namun bersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama (selanjutnya untuk kemudahan, maka istilah yang dipergunakan adalah “perjanjian utang piutang”). Pasal 1754 KUH Perdata yang dkutip sebagai berikut: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Kesepakatan yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini utang piutang, tentu menjadi undang-undang kepada para ...
www.Brantasnews.com