STRUKTUR LSM BRANTAS

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

BRANTAS

Anggota DPRD Muara Enim dapil 4 Tinjau langsung Terkait Dugaan Overlay ruas jalan yang tidak sesuai spek.



Muaraenim-Brantasnews.com_ Anggota DPRD Muara Enim dapil 4 langsung turun kelapangan guna meninjau langsung proyek overlay ruas jalan Pulau  Panggung menuju Babatan Kecamatan Semende Darat tengah (SDT) 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Muara Enim, Yusran Efendi,dan angota DPRD lainnya langsung mengamuk melihat kondisi pengerjaan proyek yang diduga tidak sesuai dengan Spek. 

Anggota Dewan langsung membuktikan kelapangan untuk melihat kualitas pengaspalan dan melihat Langsung kondisi pembangunan jalan yang menurutnya sangat mengecewakan. 


Yusran Efendi mengatakan " Saya merasa sangat Kecewa melihat kondisi jalan yang tindak memenuhi kualitas. Kalau pengerjaannya seperti ini terus kapan jalan didaerah kita akan bagus-bagus, saya tidak mempermasalahkan masalah volume ketebalan tetapi saya melihat kualitas. 

Lanjut Yusran "dalam sejarah Semende baru kali saya melihat kondisinya yang seperti ini, ini belum tonase yang melawati apalagi kalau delapan ton yang melewati jalan ini, saya bisa pastikan ini tidak akan bisa bertahan lama, mereka pihak kontraktor pasti sudah paham melihat kondisi lokasinya, dengan kondisi seperti ini kita mengalami kerugian ± 6 milyar. 

Kalau sistem pengerjaannya yang seperti ini CV nya kita blacklist pelaksanaya juga kita blacklist itu aturan kementrian dan dananya harus dikembalikan". Paparnya.

(Aantoni/irin)

Tidak ada komentar:

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA
LAPORAN PELANGGARAN

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Foto saya
JAMBI, JAMBI, Indonesia
PT BRANTAS MEDIA KEADILAN BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, DISINGKAT (BRANTAS) KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR . AHU-0029119.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERON TERBATAS PT BRANTAS MEDIA KEADILAN AKTANOTARIS SULESTARI, SH., M.KN. NOMOR 07 TANGGAL 22 JUNI 2020 PENGESAHAN BADAN HUKUM DENGAN NOMOR REGISTER 4020062415103554 DI TETAPKAN DI JAKARTA 25 JUNI 2020. a.n. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM 19690918 199403 1 001 JANGAN LUPA KUNJUNGI KAMI DI : CHANEL YOUTUBE : BRANTAS TV FACEBOOK : DPP LSM BRANTAS RI WEBSITE. : brantasnews.com