STRUKTUR LSM BRANTAS

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

BRANTAS

WONG CILIK Geruduk Kantor Pemerintah Waykanan.


WAYKANAN-brantasnews.com|Senin 26 oktober 2020, Masyarakat yang menamai dirinya sebagai  persatuan WONG CILIK geruduk Kantor Pemerintah kabupaten Waykanan provinsi lampung.

Segerombolan masyarakat yang menamai dorinya sebagai wong cilik  membawa beberapa tuntutan, kepada pemrintah kabupaten WAYKANAN lampung.

perwakilan persatuan komunitas WONG CILIK, saat di konfirmasi media ini, menegaskan kepada pemda waykanan agar secepatnya menyelesaikan beberapa tuntutan yang mereka bawa.


Sedikitnya ada empat tuntutan yang di betikan komunitas wongcilik keoada pemda waykanan lampung.

  1. Masyarakat berharap kepada pihak pemerintah  supaya lebih hati-hati dan teliti jika ada yang mengaku-ngaku dari PT.PTPN7.
  2. Masyarakat meminta kepada pihak pemerintah supaya bisa di pertemukan oleh pihak PT.PTPN7. Karena masyakat meminta dan menuntut supaya aktifitas di lahan tersebut di berhentikan atau di tiadakan, Karena berdasarkan kesepakatan di tahun 2017, yang mana kesepakatan tersebut tidak ada aktifitas di kedua belah pihak, kecuali ada H.G.U.
  3. Masyarakat berharap, bagi masyarakat yang telah menduduki lahan tersebut, Supaya BPN bisa mengeluarkan sertifikat kepada masyarakat, Karena sudah jelas bahwa himbauan Presiden bahwa perkebunan tanpa H.G.U di bekukan.
  4. Masyarakat juga berharap kepada Pemerintah daerah jangan ceroboh dalam memilih arah ke ahli fungsi, karena hutan rakyat tidak bisa di ubah menjadi hutan produktif.


Ke empat tuntutan itulah Yang di suarakan peserta aksi yang tergabung dalam komunitas wong cilik.

Terdengar orasinya nengatakan. "keempat tuntutan yang kami tuntut kepada Pemerintah kabuoaten way kanan lampung, kami minta pemerintah segera mengabulkan  tuntutan kami tersebut


Reporter.   : DON
Editir.         : RED



PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Tidak ada komentar:

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Foto saya
JAMBI, JAMBI, Indonesia
PT BRANTAS MEDIA KEADILAN BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, DISINGKAT (BRANTAS) KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR . AHU-0029119.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERON TERBATAS PT BRANTAS MEDIA KEADILAN AKTANOTARIS SULESTARI, SH., M.KN. NOMOR 07 TANGGAL 22 JUNI 2020 PENGESAHAN BADAN HUKUM DENGAN NOMOR REGISTER 4020062415103554 DI TETAPKAN DI JAKARTA 25 JUNI 2020. a.n. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM 19690918 199403 1 001 JANGAN LUPA KUNJUNGI KAMI DI : CHANEL YOUTUBE : BRANTAS TV FACEBOOK : DPP LSM BRANTAS RI WEBSITE. : brantasnews.com