STRUKTUR LSM BRANTAS

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

BRANTAS

Projo Muara Enim Adakan Aksi Depan Pemda, Tolak Pengadaan mobil mewah VVIP LC senilai 2,6 Dibatalkan.

 

Projo Muara Enim Adakan Aksi Depan Pemda, Tolak Pengadaan mobil mewah VVIP LC senilai 2,6 Dibatalkan.

Muaraenim-Brantasnews.com/ Projo Kabupaten Muara Enim adakan aksi unjuk rasa terkait anggaran belanja Kabupaten Muara Enim yang dianggap pemborosan anggaran di musim pandemi covid-19.

Adapun aksi unjuk rasa tersebut belokasi di lapangan Merdeka kemudian langsung nenuju ke kantor Dinas Bupati Muara Enim. Masa unjuk rasa sekitar puluhan orang dari anggota ormas projo tersebut, Kamis (01/10/2020).


Oraksi unjuk rasa Endang mengatakan, dirinnya menyampaikan suara terhadap pemerintah Kabupaten Muara Enim yang diduga telah melakukan pemborosan anggaran di musim pendemik covid-19.

"Kami hadir disini untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan menyampaikan hak-hak rakyat," ujarnnya.

Lebih lanjut dikatakan Endang, dirinya ingin mengetahui tentang anggaran dana covid 19 Muara Enim, dananya, poskonya, dan lainnya tekait dana covid-19 yang ada di Muara Enim.

"Kami masyarakat menjerit, dipisitnya anggara belanja, susahnya untuk makan, tapi Pemda Muara Enim malah ingin membeli mobil mewah, itu namanya tidak ada keadilan," lanjutnya.

Ditambahkan juga oleh Alek, selaku oraksi unjuk rasa mengatakan, dirinya menyampaikan apa yang menjadi hak hak rakyat dan meminta untuk membatalkan pengadaan mobil yang harganya mencapai miliaran.

"Batalkan pengadaan mobil tersebut, di musim pandemi yang minus anggaran tapi Pemda Muara Enim malah melakukan pengadaan belanja mobil mewah yang harganya miliaran rupiah. Dan kami minta dari pihak perwakilan Pemkab Muara Enim untuk memberikan keputusan yang tepat terkait apa yang kami sampaikan. Jika tidak ada keputusan hari ini, maka kami akan lanjut unjuk rasa dengan masa yang lebih banyak lagi," tegasnya.

Sementara Itu, ketua Ormas Projo Muara Enim Deni mengatakan, dirinya meminta kepada Pemkab Muara Enim untuk memperhatikan masyarakat Kecil yang di musim pandemik ini sangat menyusahkan.

"Kami sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Sumsel untuk membenahi anggaran Kabupaten Muara Enim saat ini," ujarnya.

Ketika Ormas Projo Kabupaten Muara Enim Menyampaikan aspiranya langsung disambut baik oleh perwakilan Pemkab Muara Enim. Embran Tabrani selaku Kadin Pemdes juga sebagai asisten I didampingi PLT Kadin Bappeda  menyambut para ormas projo di ruangan rapat pemda.

"Kami menyambut apa yang kalian sampaikan, aspirasi, masukkan dari kalian untuk Pemkab Muara Enim," ujarnya.

Dikatakan Embran, dirinya mengucapkan terima kasih atas aspirasi dan masukkan yang disampaikan oleh Ormas Projo untuk Kabupaten Muara Enim. Terkait pengadaan mobil Elsie tersebut dan keterbukaan anggaran covid-19 dan dana bansos.

"Kita menganggarkan pengadaan mobil tersebut secara terbuka dan posisi anggaran kita sedang ditinjau oleh Gubernur Sumsel," ujarnya.

Ditambahakan juga oleh Mat Kasrun selaku Plt Kadin Bappeda mengatakan, Muara Enim tidak ada utang, dirinya mengatakan devisit anggaran itu menggunakan dana silva tahun 2019 untuk menutupi anggaran. Dan terkait anggaran covid-19, tidak sepunuhnnya digunakan, penangganan covid-19 ini telah kita laksanakan baik dari bantuan sosial, bantuan isolasi mandiri. Dan penanganan dana covid-19 ini bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan lainnya.

"Dari 300 miliar, yang digunakan hanya 145  miliar untuk dana penanganan penanggulangan covid 19. Dan dana itu telah kira sampaikan ke provinsi," ujarnya.



Reporter.   : (Aantoni, S.Pd)
Editor.        : ak










Tidak ada komentar:

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Foto saya
JAMBI, JAMBI, Indonesia
PT BRANTAS MEDIA KEADILAN BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, DISINGKAT (BRANTAS) KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR . AHU-0029119.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERON TERBATAS PT BRANTAS MEDIA KEADILAN AKTANOTARIS SULESTARI, SH., M.KN. NOMOR 07 TANGGAL 22 JUNI 2020 PENGESAHAN BADAN HUKUM DENGAN NOMOR REGISTER 4020062415103554 DI TETAPKAN DI JAKARTA 25 JUNI 2020. a.n. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM 19690918 199403 1 001 JANGAN LUPA KUNJUNGI KAMI DI : CHANEL YOUTUBE : BRANTAS TV FACEBOOK : DPP LSM BRANTAS RI WEBSITE. : brantasnews.com