BERANI BICARA BENAR, TAJAM JELAS DAN TERPERCAYA

TENTANG LSM BRANTAS DAN PUNGSINYA DIMATA MASYARAKAT.

Gambar
STRUKTUR ORGANISASI DPP LSM BRANTAS
KODE ETIK LSM BRANTAS MUKADIMAH Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang sangat fundamental dan universal serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu adanya perserikatan dan perkumpulan sesama warga negara seperti halnya LSM BRANTAS merupakan hal yang essensial bagi keberadaan dan kesejahteraan umat manusia. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS adalah perwujudan dari tanggungjawab kemanusiaan berupa kebebasan, inisiatif, kesetaraan, pluralisme, solidaritas, keadilan; dan oleh karena itu harus selalu diperjuangkan. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS mendorong keterlibatan masyarakat dan menyediakan mekanisme yang vital dalam menggalang solidaritas, serta mempercepat inisiatif warga ma-syarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama. Bahwa LSM BRANTAS mempunyai peran dalam mengembangkan potensi kemandirian dan meningkatkan kepedulian untuk mengatasi persoalan-persoalan k…

Data Pribadi Disebar hingga Diancam, Nasabah Fintech Lapor Ke LBH RUDAL


Data Pribadi Disebar hingga Diancam, Nasabah Fintech Lapor Ke LBH RUDAL

Jambi - Seorang warga Jambi melaporkan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fintech atau pinjaman online ke Kantor LBH RUDAL (Reformasi Untuk Keadilan) karena merasa data-datanya disebar luaskan. Selain datanya disebar, pelapor mengaku mendapat ancaman dari debt collector yang bekerja di perusahaan fintech itu.

"Hari ini kami mendapat laporan salah satu fintech atau pinjaman online yang kami duga ilegal melakukan tindakan pencemaran nama baik dari beberapa korban. Di sini ada puluhan korban yang melapor terkait pencemaran nama baik, ancaman kekerasan, jadi hari ini kita mendapat laporan di kantor LBH RUDAL untuk segera di tangani, Noveldi ketika di hubungi melalui ponsel, menjelaskan apabila ada unsur pidana maka akan segera kita laporkan ke polda jambi," kata ketua umum LBH RUDAL, Noveldi Putra Pratama SH CLA, sungguh ini sangat meresahkan bahkan menurut noveldi ada laporan hampir setiap minggu tentang fintech di lembaga nya apalagi di jakarta email masuk hampir tiap hari tentang fintech, saya sangat murka dengan tindakan ilegal ini, ujar noveldi.

Pelapor berinisal BR seorang warga Jambi yang awalnya meminjam uang secara online ke perusahaan fintech tersebut. Ia meminjam uang sebesar Rp 1,2 juta. Namun ia hanya menerima Rp 600 ribu dan harus mengembalikan dengan bunga yang besar dan denda per hari mencapai Rp 60-80 ribu jika korban tidak bisa membayar utang tersebut.

Noveldi menyebut awalnya korban mendapat penawaran melalui SMS sehingga ia tertarik untuk berhutang. Korban kemudian mengajukan aplikasi dengan menyerahkan data-data via online.

Beberapa waktu kemudian, korban kesulitan untuk mengembalikan uang yang ia pinjam. Di karenakan tidak sesuai dengan perjanjian dan uang yang di terima tidak sesuai begitupun bunganya. Pihak fintech mulai melakukan penagihan. Namun lama-lama penagihan ini disertai ancaman dan menyebarkan data-data korban ke kontak-kontak yang berada di HP korban seperti mulai memfitnah korban.


"Ada beberapa korban yang sudah didatangi oleh debt collector dari fintech ilegal itu. Lalu ancaman lainnya menyebarluaskan data-data dari korban," kata Noveldi.

"Selain itu, mereka juga melakukan SMS blast ke seluruh kontak korban dengan kata-kata yang menyatakan bahwa korban telah melakukan penggelapan uang kantor, melakukan pencurian, penipuan. Sebenarnya itu kan sudah di luar dari konteks pinjaman yang sebenarnya," sambungnya.

Atas dasar itulah korban melaporkan hal itu ke kantor LBH RUDAL. Namun, Noveldi enggan menyebut nama perusahaan fintech yang dilaporkan pihaknya itu.

"Itu sudah masuk pokok perkara biar nanti pihak kepolisian karena dalam waktu dekat mungkin saya akan melaporkan ke polda jambi, agar segera dilakukan eksekusi sampai langsung ke penggerebekan karena itu sudah masuk pokok perkara," kata noveldi.

Meski begitu, Noveldi menyebut mengetahui alamat resmi kantor fintech itu. Pemilik perusahaan fintech itu disebutnya seorang WNA namun ada campur tangan WNI. Noveldi menyebut sebanyak 70 orang sudah menjadi korban dari perusahaan fintech itu. Yang melapor ke kantornya. Jadi ini sangat meresahkan kita sudah menyiapkan pasal yang akan kita laporkan, yang dilaporkan ialah pencemaran nama baik dan atau ancaman dengan kekerasan melalui media elektronik Pasal 27 dan Pasal 29 dan Pasal 45 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Ujar noveldi. 

Terakhir noveldi juga mengatakan bahwa dia akan mengusut sampai ke akar akarnya, noveldi mengaku telah geram dengam tindakan seperti ini. noveldi juga menerangkan debt colector yang menyimpang pun akan kita laporkan bukan hanya perusahannya saja. Ujar pengacara yang tidak pernah kalah dalam pesidangan ini.

Reporter. : vera 
Editor.      : ak red

Komentar