STRUKTUR LSM BRANTAS

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

BRANTAS

Kades Karang Dapo Baru Diminta Lakukan Pengembalian Dana Desa 155 Juta Lebih.

Kades Karang Dapo Baru Diminta Lakukan pengembalikan  Dana Desa 155 Juta Lebih. 

EMPAT LAWANG Brantasnews.com |Bupati Empat Lawang melalui Inspektorat resmi mengeluarkan steresing / teguran kepada Kepala Desa (Kades) Karang Dapo Baru, Kecamatan Sikap Dalam agar segera mengembalikan Dana Desa tahun 2016 - 2017 yang telah di salah gunakan sebesar 155 juta rupiah lebih.

Inspektur Inspektorat Empat Lawang, Agusni Effendi, melalui bidang Iraban Investigasi, M, Yunidi Nuzli, megatakan dari hasil pemeriksaan atas laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Curuption Watch (ICW) Empat Lawang, pihaknya menemukan kerugian negara dengan total Rp 155.424.933.

"Pemeriksaan telah selesai, kemarin laporan hasil pemeriksaan dengan No 900/92/insp/2020 tgl 30 Juni 2020 telah kami sampaikan ke Bupati, memang ada temuan penyalahgunaan dana desa. Untuk temuan ini, Bupati mengeluarkan surat teguran, sudah kami sampaikan kepada Oknum Kades untuk mempertanggungjawabkan dana yang sudah digunakan, teguran bupati ini juga di tembuskan ke DPMDP3A, Camat Sikap Dalam, Kejaksaan, dan Polres Empat Lawang ”Katanya saat di bincangi wartawan, Rabu, (08/07)

Yunidi melanjutkan, oknum kades yang bersangkutan diberikan batas waktu selama 60 hari untuk mengembalikan dana tersebut, Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, maka persoalan ini akan dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). "Kades Karang Dapo Baru harus mengembalikan dana desa yang telah disalahgunakan dalam jangka waktu 60 hari sejak rekomendasi / teguran dikeluarkan."Tegasnya

Terpisah. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Curuption Watch (ICW) Empat Lawang, Adiyasco Herwindo sebagai pelapor, mengapresiasi kinerja inspektorat Empat Lawang, pihaknya kata Windo akan terus mengawal temuan ini, termasuk juga kasus dugaan pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan SPJ yang dilakukan oknum kades terlapor. "Saya sudah mendapat kabar tetang temuan ini, alhamdulillah artinya sudah ada tindak lanjut dari inspektorat, untuk itu saya juga mengajak rekan - rekan media bersama - sama megawal kasus ini,"kata Windo

Lanjutnya, dugaan penyalahgunaan dana desa ini tidak hanya terjadi di Desa Karang Dapo Baru, tetapi juga di desa desa lainnya, untuk itu pihaknya akan terus mencari data dan fakata dilapangan, dan melaporlan setiap indikasi penyimpangan, memastikan realisasi Dana Desa di Empat Lawang diterapkan sesuai peruntukannya. "Tidak menutup kemungkinan oknum kades lain seperti ini, kita berharap Dana Desa itu benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya,"Imbuhnya

Terkait hal itu, Kepala Desa Karang Dapo Baru, Tasimul Qolbi, di konfirmasi melalu no Hp miliknya, Jum'at (10/07) aktif namun tidak di angakat, hingga berita ini dinaikan no Hp yang bersangkutan tak lagi aktif.

Reporter : Mas Sutasin

Tidak ada komentar:

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Foto saya
JAMBI, JAMBI, Indonesia
PT BRANTAS MEDIA KEADILAN BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, DISINGKAT (BRANTAS) KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR . AHU-0029119.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERON TERBATAS PT BRANTAS MEDIA KEADILAN AKTANOTARIS SULESTARI, SH., M.KN. NOMOR 07 TANGGAL 22 JUNI 2020 PENGESAHAN BADAN HUKUM DENGAN NOMOR REGISTER 4020062415103554 DI TETAPKAN DI JAKARTA 25 JUNI 2020. a.n. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM 19690918 199403 1 001 JANGAN LUPA KUNJUNGI KAMI DI : CHANEL YOUTUBE : BRANTAS TV FACEBOOK : DPP LSM BRANTAS RI WEBSITE. : brantasnews.com