BRANTASNEWS.COM

Brantasnews.com - Muara Enim  Pasca ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim periode 2018-2023 sebagai tersangka kasus korupsi maka kekosongan pimpinan tersebut diisi oleh Pj (Penjabat).  Pada awalnya, Ahmad Yani sebagai Bupati diberhentikan sebagai Bupati karena sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Setelah itu Juarsyah sebagai Wakil Bupati menggantikan posisi Ahmad Yani sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.  Namun pada kenyataannya, Juarsyah juga terbukti melakukan korupsi sehingga terjadi kekosongan kekuasaan. Dalam prosesnya, sesuai dengan Undang-undang No.10 tahun 2016 bahwa Pj Bupati diangkat oleh Kemendagri dan hari ini Kabupaten Muara Enim dipimpin oleh seorang Pj (Penjabat). Rencana pemilihan Wakil Bupati oleh DPRD Muara Enim menjadi polemik karena dihitung dari saat putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) Juarsyah sebagai terdakwa kasus korupsi sampai akhir periode 2023 ternyata hanya 15 (lima belas) bulan.  Sehing

Brantasnews.com,Kuala Tungkal | Diketahui DPRD punya kewenangan dan otoritas dalam mengatur proyek yang dilaksanakan secara penuh oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun begitu, mereka tetap tidak boleh menyimpang dari fungsinya selaku anggota dewan yakni pengawasan,legislasi dan anggaran.Rabu,(31/08/2022). Lebih lanjut, terkait proyek Pokir ( pokok pikiran ) ialah yang ditentukan oleh anggota dewan dan semestinya di laksanakan satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ) Bukan pihak rekanan maupun individu itu sendiri. Mirisnya, sejumlah proyek yang berasal dari pokok pikiran ( Pokir ) dewan di kabupaten Tanjab barat provinsi Jambi ini diduga di kerjakan atau di laksanakan oleh para oknum dewan itu sendiri dengan bersumber dari anggaran APBD tahun anggaran 2022. Bukan tanpa sebab,saat media ini mendatangi lokasi pekerjaan yang berada jalan binakarya selatan ditemui proyek atau pekerjaan Perehaban jembatan beton dengan dana sebesar Rp.110.268.557.82.- yang mana di sebutk

Bali - Brantasnews.com 29/8/2022  PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bekerja sama dengan Kementerian ESDM RI dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) menyelenggarakan The 3rd Energy Transition Working Group Meeting – Parallel Event G20 Presidency of Indonesia yang mengangkat tema “The Role of Coal Industry Towards Energy Transition and Circular Economy”.  Acara yang digelar di Hotel Westin pada Senin (29/8/2022) ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu Mini Innovation Workshop dan Executive Talkshow. Transisi energi menjadi salah satu isu prioritas pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dengan fokus utama terhadap akses, teknologi, dan pendanaan.  Sesi Mini Innovation Workshop memfasilitasi keterbukaan inovasi untuk penurunan emisi dan transisi energi secara komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan. Diharapkan muncul dukungan, kolaborasi, partisipasi aktif, dan ide-ide dari para pemangku kepentingan untuk memperkuat semangat inovasi dan menyeleraskan tujuan bersama men

Muara Enim - Brantasnews.com  Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Brantas Sumsel Yulianto, SE,  ikut adil dalam menyatakan sikap atas penolakan pengisian jabatan wakil Bupati yang akan diselangarakan oleh DPRD Muara Enim. Dikatakan Yulianto yang kerap disapa Yan Salam, dirinya menilai bahwa pengisian wabup ini terkesan dipaksanakan mengingat sisa waktu kurang lebih 11 bulan lagi. Penolakan yang dilontarkan ini memang sangat efesien menggigat banyaknya faktor pendukung lain bahkan bisa dikatakan DPRD menyalahi aturan dan perundang undang. "Saya selaku ketua sepakat dan mendukung apa yang rekan rekan Gerakan Masyarakat Muara Enim (GMM) lakukan dikantor DPRD dengan menyampaikan sikap terkait penolakan pengisian Wabup," ujarnya. Senin, (29/8/2022). Lebih lanjut dikatakan Yan, dirinya beserta rekan anggota LSM Brantas juga menolak DPRD yang memaksakan kehendak sendiri ingin melaksanakan pemilihan wakil Bupati. Sementara anggaran tidak ada dari pemerintah Kabupat

Riau - Brantasnews.com Pasir Pengaraian 28/8/2022 Terkait maraknya Ilegal logging di kabupaten rokan hulu terpantau Kapolres AKBP PANGUCAP hingga kini belum melakukan penangkapan atau pemberantasan para mafia ilog terkesan tutup mata. Hasil investigasi Lsm Brantas Riau sangat banyak terlihat tumpukan kayu hasil hutan yang disinyalir tidak mempunyai ijin alias ilegal terpantau kayu hasil hutan dari bermacam jenis yang salah satunya kayu olahan panjang empat meter jenis Meranti ditemukan di pergudangan kayu dipedalaman perkampungan bahkan para mafia ilog tidak segan-segan membuka usaha kayunya di pinggiran jalan lintas Rohul khususnya di Kecamatan Ujung Batu Rokan/ Rokan empat Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan Bonai Darussalam terpantau banyaknya tumpukan kayu hasil hutan kurang lebih empat  kubik dalam pergudangan nya. Mirisnya lagi dalam pantauan media ini para mafia kayu ilog olahan tidak merasa takut melintasi ka

Hidayattullah.S.Sos. selaku tokoh pemuda muara enim dan Aktivis Muara Enim Bersatu (AMB)mewakili pemuda muara enim Akan menyambut kedatangan Kafa Sebagai Wakil Bupati Muara Enim. Dengan adanya informasi yang didapat, Anggota DPRD kabupaten Muara Enim telah menetapkan panitia khusus dan tata tertib adanya pemilihan wakil bupati defenitif tersebut, Hidayatullah.S.Sos, sebagai tokoh pemuda muara enim dan akti mengatakan sangat senang, akan diadakan pemilihan wabub(wakil bupati) muara enim tersebut, yang akan mengisi kekosongan sebagai wabub (wakil bupati) muara enim selama ini,  Kami sebagai pemuda muara enim akan menyambut kedatangan KAFA sebagai wakil Bupati Muara enim, meski adanya pro-kontra, dikalangan masyarakat Muara Enim, ya silahkan berpendapat akan tetapi harus berlandaskan hukum dan aturan yang ada tutur Hidayatulla.S.sos Hampir dua tahun masyarakat kabupaten Muara Enim tidak pernah lagi Merasakan adanya Wabub(Wakil bupati) di kabupaten Muara Enim ini,

Muaraenim, Brantasnews.com  Menindak lanjuti surat edaran tentang penolakan pengisian jabatan Wakil Bupati (Wabup) sisa masa jabatan periode 2018-2023 Muaraenim kemarin, Ormas GASS dan Projo Kabupaten Muaraenim bersama sejumlah aktivis dan simpatisan dari berbagai elemen masyarakat mengadakan rapat secara internal guna membahas secara serius langkah-langkah yang akan ditempuh. Kamis (25/08/2022). Diketahui kursi jabatan Wabup Kabupaten Muaraenim ini telah dua tahun kosong ditinggal oleh pendahulunya yang sebelumnya naik menjadi Bupati definitif pada Nopember 2020 dan akan berakhir pada Juni 2023 nanti. Dalam rapat tersebut Ormas GASS dan Projo bersama aliansinya sepakat untuk menyurati dan sekaligus berdiskusi secara langsung ke DPRD Kabupaten Muaraenim mengenai wacana yang dalam waktu dekat ini akan segera melakukan proses pemilihan langsung Wabup melalui DPRD Kabupaten Muaraenim. Deny Eka Chandra Ketua Projo Muaraenim diwakili Sekertaris Projo Muaraenim Endang Suparno did