BRANTASNEWS.COM

MUARA ENIM – Suara rakyat kembali menggema dari tepian Sungai Enim dan Kota Muara Enim. Forum Gabungan Masyarakat Peduli Sungai Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan tegas mendesak Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Penentu Kebijakan, serta seluruh stakeholder yang beroperasi di wilayah hulu Sungai Enim agar segera mengambil tanggung jawab penuh atas kondisi sungai yang kian memprihatinkan. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan secara terbuka oleh Inisiator Yusrin Denseri dalam sambutannya saat rapat koordinasi dan konsolidasi di Resto PDKT Muara Enim pada Kamis (31/7/2025), Forum ini menyoroti kerusakan ekosistem dan turunnya kualitas air Sungai Enim, yang kini tak lagi bisa digunakan untuk keperluan dasar masyarakat seperti mandi, mencuci, dan menangkap ikan. “Kami sudah muak dengan janji-janji! Sungai Enim adalah sumber kehidupan kami. Tapi hari ini, sungai itu nyaris mati, tercemar dan keruh. Pemerintah daerah dan semua pihak yang terlibat harus bertan...

*Direktur PDAM diduga ancam dan paksa pegawai buat surat pengunduran diri* Sengeti-direktur PDAM TIRTA Muaro Jambi paksa dan ancam pegawai tetap PDAM agar segera mengundurkan diri dari badan usaha milik pemerintah kabupaten Muaro jambi, pegawai tetap PDAM Tirta Muaro Jambi tersebut yang berinisial S 29 tahun di berikan dua pilihan oleh direktur PDAM, S  diminta untuk membuat surat pengunduran diri atau akan di laporkan kepada polisi. Disampaikan S kepada media ini kejadian tersebut berawal saat S mengetahui ada dugaan Mark up anggaran yang di lakukan oleh direktur PDAM Tirta Muaro Jambi, S menuturkan pegawai yang bekerja pada PDAM Tirta Muaro Jambi tidak di laksanakan sesuai tupoksi dan jabatan nya, pembelian keperluan PDAM Tirta Muaro Jambi dilakukan oleh direktur itu sendiri, S juga menduga dalam setiap anggaran belanja yang di keluarkan untuk keperluan PDAM  oleh direktur  tersebut kuat dugaan ada Mark up harga didalam setiap barang yang di beli sehingga da...

Muara Enim –Brantasnews Pemerintah Kabupaten Muara Enim kini dihadapkan pada peristiwa hukum yang menarik perhatian publik. Dalam sebuah kasus yang melibatkan Kepala Desa Betung, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Lius Candra, posisi lima perangkat desa yang dipecat oleh Candra menjadi sorotan utama. Peristiwa ini memunculkan persepsi bahwa Bupati Muara Enim terkesan takut dan tidak berdaya menghadapi sikap kepala desa tersebut. Masalah ini bermula pada tahun 2020 ketika Lius Candra memberhentikan lima orang perangkat desa yang sebelumnya menjabat di posisi penting, yaitu : 1. Dedi Irawan, Sekretaris Desa 2. Junaidi, Kepala Dusun I 3. Aditia, Kepala Urusan Perencanaan 4. Fredi Indra, Kepala Seksi Pemerintahan 5. Jonianto, Kepala Urusan Perencanaan Keputusan pemecatan yang dilakukan oleh Candra dipandang sebagai tindakan sewenang-wenang dan arogansi. Akibatnya, kelima perangkat desa tersebut menggugat keputusan pemecatan tersebut melalui jalur hukum dengan mengajukan...

Gerbang Masuk Desa Tanjung Pinang Kec.Kuala Betara. Kuala Betara , T anjung Jabung Barat–  Pemerintah Desa Tanjung Dataran Pinang , Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi ini mendapatkan apresiasi dari sejumlah masyarakatnya. Terkait penggunaan dana desa Masyarakat menilai bahwa pembangunan yang dilakukan sudah tepat sasaran dan sesuai dengan hasil keputusan Musyawara   Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Sejumlah warga menyatakan kepuasan atas berbagai pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan baik itui perbaikan maupun pembngunan jalan desa. haltersebut di ungkapkan oleh salah seorang warganya (enggan disebutkan namanya) saat dikonfirmasi ia mengatakan.21/07/2025 " Alhamdulillah, tahun ini banyak pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh kami jalan bagus usaha tani lancar walaupun harga penjualannya menurun,ini sesuai apa yang kami sampaikan waktu Musrenbang," ujarnya. Kepala Desa Dataran Pinang melalu...

Sumatera Selatan Brantasnews.com 15/07/2025 Lembaga POSE RI bersama Jo Media Partner kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Markas Polda Sumatera Selatan, Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi damai yang telah dilakukan pada 24 Juni 2025 lalu, sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan pembiaran oleh Polsek Bayung Lencir atas aktivitas pengeboran dan pengelolaan sumur minyak tua ilegal di Desa Kali Berau, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Dalam orasinya, Ketua POSE RI, Desri Nago, SH, bersama sejumlah rekan menyuarakan keresahan warga Desa Kali Berau terhadap aktivitas pengeboran minyak ilegal yang ditengarai mencemari lingkungan sekitar, termasuk sungai dan lahan pertanian. Mereka menilai aparat penegak hukum, khususnya Polsek Bayung Lencir, hanya melakukan langkah simbolik seperti memasang spanduk peringatan, tanpa adanya tindakan tegas di lapangan. “Kami mendukung dan mendesak Polda Sumatera Selatan untuk segera melakukan tindakan sesu...

Papan Informasi Milik Pemerintah Desa Bram Itam Raya Tidak Mencantumkan Rincian Anggaran. Bram Itam , Tanjung Jabung Barat –  Proyek pembangunan jembatan yang berlokasi di Dusun Bumi Mulya Rt.018  Desa Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi menuai pertanyaan. Pasalnya, papan informasi yang terpasang di lokasi tidak mencantumkan besaran anggaran yang digunakan untuk pekerjaan tersebut.Selasa.15/07/2025. Ketika dikonfirmasi melalui via whatsap oleh media  Brantasnews.com Kepala Desa Bram Itam Raya ( Syamsu Rahman ) enggan memberikan komentar.  Sikap bungkam dari sang kepala desa justru semakin memicu tanda tanya publik mengenai transparansi anggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Menanggapi hal ini pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bapak ( Muhamad Natsir Abdulah ) saar dikonfirmasi  menegaskan bahwa ketidakterbukaan informasi seperti ini melanggar prinsip transparansi publik dan akan member...

Musi Banyuasin 08/07 2025 Brantasnews.com  Puluhan massa dari Milenial Anti Korupsi (MAKO) melanjutkan atau mengantarkan surat tembusan dari Kejati Sumsel,kepada Dinas PMD , Kejari dan Bupati Musi Banyuasin. Setelah Aksi demo kedua ini guna menyampaikan laporan dugaan adanya penyimpangan dana Desa di desa Mangsang kecamatan bayung lencir kabupaten Musi Banyuasin. Ketua MAKO Wadi Hartono mengatakan, pihaknya sebagai masyarakat mempertanyakan sudah sejauh mana laporan kami apakah sudah ditindaklanjuti APH dalam hal ini Kejati Sumsel. Diduga terdapat beberapa realisasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Perkiraan dugaan kerugian negara di Desa Mangsang pada tahun 2020-2024 (selama 5 tahun) yakni tahun 2020 total perkiraan kerugian negara Rp 506.175.000, tahun 2021 total perkiraan kerugian negara Rp 600.119.000, total perkiraan kerugian negara tahun 2022 Rp 575.400.000, total perkiraan kerugian negara tahun 2023 Rp 585.377.850, total kerugian perkiraan ...