MASA GEMAPALA AKSI DEMO DI KPK USUT DANA COVID 19 LAHAT

Oleh -
MASA GEMAPALA AKSI DEMO DI KPK USUT DANA COVID 19 LAHAT

Lahat-Brantasnews.com - Puluhan massa yang mengatas namakan GERAKAN PEMUDA LAHAT [GEMAPALA]  melakukan aksi demo digedung KPK dijalan Rasuna said Jakarta Selatan, Senin [22/3/2021]

Aksi demo ini mendatangi gedung KPK yang kedua kali mereka mendesak agar KPK serius dalam melakukan penyelidikan dugaan Korupsi Dana Penanganan COVID-19 di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

“Ini sudah aksi kami yang kedua di depan gedung merah putih ini, aksi pertama 19 Februari yang lalu, sembari kami memberikan laporan tertulis perihal dugaan korupsi dana penanganan COVID-19 di kabupaten Lahat,” ujar Kordinator lapapangan  Aksi, Deka Mandala bersuara berteriak  di depan gedung  KPK.

“Dan kami juga sudah memberikan bukti tambahan akan tetapi sampai hari ini tidak ada respons dari KPK, untuk itu kami meminta KPK lebih serius dalam menangani kasus ini,” tambahnya.

Sampai aksi kedua ini, kata Deka, GEMAPELA menilai KPK tidak serius untuk menyelesaikan perkara ini.
“Hanya ada 2 pilihan untuk KPK pertama, usut dan tindak secara aturan pejabat yang korupsi di tengah pandemi atau Pak Firli mundur dari jabatan dengan hormat jika tidak mampu memberantas korupsi di tengah pandemi ini,” tegas Deka.

Deka menambahkan, GEMAPELA telah memberikan bukti tambahan dan sudah follow up kepada KPK pada 19 Maret 2021 yang lalu untuk mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi tersebut.

“Kami pastikan akan terus memantau kinerja KPK, dalam kasus ini,” 

(team)

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

TRANDING TOPIK

Polemik Pokir DPRD Tanjab Barat Ramai Dibahas di Media Sosial, Warganet Soroti Salah Satu Anggota Dpr.

Oleh -
Gambar
Polemik Pokir DPRD Tanjab Barat Ramai Dibahas di Media Sosial, Warganet Soroti Salah Satu Anggota Dpr. liputanbrantasnews.com Jambi ,Tanjung Jabung Barat – Perbincangan mengenai program Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, menjadi perhatian warganet di berbagai platform media sosial.  Sejumlah unggahan menyoroti mekanisme pelaksanaan proyek yang bersumber dari usulan pokok pikiran anggota dewan dan mendorong agar pengelolaannya dilakukan instansi terkait. Dalam berbagai komentar yang beredar di media sosial, sebagian pengguna menyampaikan pendapat bahwa pelaksanaan proyek sebaiknya sepenuhnya dikelola oleh organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi teknis sesuai ketentuan yang berlaku. " Setuju tidak kalau pokir dpr di hapus saja dan di kembalikan kepada instansi terkait saja , " Ujar salah satu netizen .jum'at ( 07/08/2026 ) Pendapat tersebut merupakan aspirasi yang berkembang di ruang publik dan belum tentu...
www.Brantasnews.com

DPC LSM BRANTAS MUBA TEMUKAN 3 PATOK HUTAN HP LALAN DI LAHAN PT. ABL DESA MURA MEDAK DUSUN 5 LSM Desak Klarifikasi BPN dan KLHK Terkait Dugaan Tumpang Tindih Batas Kawasan Hutan

Oleh -
Gambar
Musi Bayuasin brantasnews.com 05 Agustus 2026 DPC LSM BRANTAS Musi Banyuasin menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait adanya patok batas Hutan HP Lalan yang diduga berada di dalam area perkebunan kelapa sawit milik PT. ABL di Desa Mura Medak Dusun 5, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Menindak lanjuti laporan tersebut, Tim Investigasi DPC LSM BRANTAS MUBA melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada tanggal 1 Juli 2026. Hasilnya, tim menemukan 3 buah patok bertuliskan "HUTAN HP LALAN PPBK" dengan nomor 008, 009, dan 0013 yang berada di dalam area perkebunan kelapa sawit milik PT. ABL. pada tanggal 8 Juli 2026 Pukul 13.45 WIB   DPC LSM BRANTAS MUBA menghubungi pihak Humas PT. ABL dan melakukan pertemuan. Humas PT. ABL atas nama Rio menyampaikan agar persoalan ini ditanyakan langsung ke pihak KPH Lalan. "Dari pihak perusahaan kami siap melepas tanaman sawit dan sudah kami buat parit kecil di samping patok Hutan ...
www.Brantasnews.com

POLISI DI LARANG MENAGIH HUTANG KENDARAAN KREDIT MACET PADA LEASING

Oleh -
Gambar
Menurut PP RI NO 2 tahun 2003 tentang kedisiplinan BRANTASNEWS.COM Ulasan Lengkap Perjanjian Utang Piutang adalah Hubungan Keperdataan Perjanjian utang piutang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) tidak diatur secara tegas dan terperinci, namun bersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama (selanjutnya untuk kemudahan, maka istilah yang dipergunakan adalah “perjanjian utang piutang”). Pasal 1754 KUH Perdata yang dkutip sebagai berikut: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Kesepakatan yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini utang piutang, tentu menjadi undang-undang kepada para ...
www.Brantasnews.com

WARGA KARANG RAJA KELUHKAN AIR PDAM MENGALIR KECIL HAMPIR 2 BULAN _"LSM BRANTAS: PDAM Harus Segera Bertanggung Jawab, Jangan Abaikan Hak Dasar Rakyat

Oleh -
Gambar
MUARA ENIM — Ketua DPD LSM BRANTAS Sumatera Selatan, Isfa Rozi Pebri menyoroti keluhan warga di lorong Al Fattah, Desa Karang Raja, Kec. Muara Enim terkait aliran air PDAM yang sangat kecil bahkan hampir tidak keluar. Berdasarkan hasil investigasi lapangan LSM BRANTAS pada Selasa, 28 Juli 2026 pukul 17:41 WIB, air yang keluar dari keran warga hanya sebesar lidi dan tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. "Sudah hampir 2 bulan ini warga Karang Raja mengeluh. Air PDAM mengalir sangat kecil, bahkan kadang tidak mengalir sama sekali. Padahal tagihan tetap jalan setiap bulan," tegas Isfa, Selasa 28 Juli 2026. Menurut Isfa, air bersih merupakan kebutuhan dasar dan hak masyarakat yang wajib dipenuhi oleh PDAM Tirta Enim . Jika pelayanan tidak maksimal, maka masyarakat berhak mempertanyakan kemana uang iuran mereka. "Ini bukan persoalan sepele. Ibu-ibu kesulitan masak, anak-anak kesulitan mandi dan MCK. Jangan sampai masyarakat bayar mahal tapi dapat a...
www.Brantasnews.com

Kuliah Gratis di AKIPBA, Lulus Siap Kerja di Pertambangan

Oleh -
Gambar
BrantasNews - Muara Enim Keterbatasan kondisi ekonomi keluarga tak menghalangi Amanda Syafira untuk mengenyam pendidikan tinggi. Sebab, Akademi Komunitas Industri Pertambangan Bukit Asam (AKIPBA) membuka kesempatan bagi siswa-siswi dari keluarga prasejahtera di sekitar wilayah operasi PT Bukit Asam Tbk (PTBA) untuk dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi dengan skema beasiswa. Lulus SMA pada 2019, Amanda bertekad untuk meneruskan pendidikan ke jenjang selajutnya. Untuk mewujudkan mimpinya ia giat mencari beasiswa untuk kuliah. Dari media sosial, ia mendapat informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru AKIPBA. Perempuan asal Tanjung Enim ini pun memberanikan diri untuk mendaftarkan diri.  "Saya ingin sekali kuliah, tapi karena ayah saya seorang buruh dengan penghasilan pas-pasan tidak cukup untuk membiayai saya ke jenjang pendidikan lebih tinggi oleh karenanya saya harus mencari beasiswa, kebetulan pada saat saya browsing di media sosial saya mendapatkan informasi tenta...
www.Brantasnews.com