BERANI BICARA BENAR, TAJAM JELAS DAN TERPERCAYA

STRUKTUR LSM BRANTAS

Gambar
STRUKTUR ORGANISASI DPP LSM BRANTAS
KETUM DPP : BARDION SPD.I WAKA DPP.  : M SARGAWI
SEKRETARIS JENDRAL DPP : AMRI KUSUMA WAKA SEKJEND DPP : CICI ANDELLA
BENDAHARA DPP.    : YESSI FITRI WAKA BENDAHARA : NIRMALA SARI
TIM ADVOCASI : LBH RUDAL KUASA HUKUM : NOVELDI PUTRA PRATAMA, SH. CLA.
KETUA TEAM PENCARI FAKTA : AMRI K KETUA TEAM INTELIGIENT : ALFEBRI KETUA TEAM INVESTIGASI : SULAIMAN PANGLIMA DPP : SAPARUDIN KOMANDAN SATGAS : AMRIL HARUN KETUA TEAMPERSUS : USMAN HUMAS DPP : AMEN KALSEL BSM DPP : RADIATULFA KUSUMA
ANGGOTA TEAM PENCARI FAKTA 1. USMAN 2. MALIKI 3. ALFEBRI 4. SUSI, S. 5. ARIFIN.
ANGGOTA INTELIGIEN 1. SUSI SUSNTI 2. ANDI E LUTRA 3. EVA SUSANTI
ANGGOTA INVESTIGASI 1. AMRIL HARUN 2. JUNAIDI 3. ZAINI
ANGGOTA TEAMPERSUS 1. SUHERMAN 2. ALFEBRI 3. SULAIMAN 4. MALIKI 5. ANDI EKA
DPD LAMPUNG KETUA.          : JOKO DONI PRASETYO SEKRETARIS :  BENDAHARA : MUHAMMAD HIDAYAT
DPD SUMSEL KETUA :  SEKRETARIS :  BENDAGARA :
DPC MUBA KETUA           : SUANDI SEKRETARIS : SAROHUDIN BENDAHARA : HIDAYAT
DPD RIAU KETUA           : ANTONIO SEKR…

Keluarga Penerima Manfaat PKH dan BPNT Dilarang Terima BLT Dana Desa.

Keluarga Penerima Manfaat PKH dan BPNT Dilarang Terima BLT Dana Desa.

Baturaja Brantasnewcom :
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Desa PDTT mengeluarkan Peraturan tentang penggunaan Dana Desa (DD) untuk Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa).

Setiap Kepala Keluarga Miskin akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan. Disalurkan mulai bulan April sampai dengan bulan Juni 2020.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan aturan baru terkait pemberian Bantuan Langsung Tnai (BLT) yang bersumber dari dana desa sebagaimana diatur dalam Permendesa nomor 6 tahun 2020 perubahan atas Permendesa nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 persyaratan masyarakat yang akan mendapatkan BLT tersebut adalah sebagai berikut:

 

ARTIKEL PILIHAN
Memahami BUMDes Dalam UU No. 6 Tahun 2014
Hak Dan Kewajiban Desa Dalam UU No. 6 Tahun 2014
Memulihkan Unit Usaha BUMDes yang Mati Suri
Tidak termasuk dalam daftar Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini berganti nama Program Sembako.

Selain persyaratan sebagaimana yang tersebut di atas, Masyarakat yang akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) adalah mereka yang mempunyai usaha namun karena adanya Covid-19, Usahanya menjadi macet.

Sedangkan kriteria yang ketiga adalah keluarga (KK) yang mempunya keluarga rentan sakit.

Penjelasan di atas sesuai dengan Permendes no 6 tahun 2020 tersebut merupakan perubahan atas Permendes no 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Reporter. : Mas Sutasin

Komentar

UCAPAN BERBAYAR

Calon Bupati Oku Eddy Yusup Bersilahturohmi kediaman mantan Bupati Yulius Nawawi.

Isu Akan ada pengurangan Jumlah Petugas Kebersihan

Pemilik Pangkalan Gas Melon Tidak Koperarif , Masyarakat Merugi.

WARGA KECEWA , JALAN MEREKA YANG MENGHUBUNGKAN DUA DESANYA RUSAK PARAH .

Kades EDI SUPRIADI Rogoh Kocek Sendiri Bangun Jalan bersama warga.