STRUKTUR LSM BRANTAS

STRUKTUR LSM BRANTAS
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

BRANTAS

Pandangan umum Fraksi Terhadap penyampaian Rancangan Qanun pertanggung Jawaban ( APBK) Aceh Tamiang Thn 2019

Pandangan umum Fraksi Terhadap penyampaian Rancangan Qanun pertanggung Jawaban ( APBK) Aceh Tamiang Thn 2019
Brantasnews.com-acehtamiang|sebelum menyampaikan pandangan umum kita semua sebagai Abdi negara dan pelayanan masyarakat mendoakan semoga kita semua yang berhasil di ruang sidang ini di berikan kekuatan dan kesehatan 

Atas Fraksi Amanat persatuan dan keadilan tentang penyampaian rancangan Qanun Kabupaten ( APBK) Aceh Tamiang tahun anggaran 2018 sebagai berikut

Anggaran kegiatan ( 1.278.611.526.700.20) 
Anggaran belanja ( 1.312.594.266.235.77) 
Pembiayaan  ( 55.037.584.145.14) 
Pengeluaran pembiayaan  daerah ( 2.250.000.000) 

Fraksi Amanat persatuan dan keadilan meminta kepada Bupati Aceh Tamiang untuk memberi penjelasan terkait dengan temuan BPK RI tahun 2019 terhadap kelebihan bayar  sebanyak 24 paket pekerjaan pada 2 organisasi perangkat daerah ( ODP) yaitu pekerjaan umum Aceh Tamiang sebesar 806.060.000 dan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 38.648.000 

Fraksi partai Gerindra 
Merujuk pada RPJMD Aceh Tamiang kusus capaian target tahun berjalan pada tujuan dan sasaran setiap item item pada misi 3 pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat apa sudah, belum atau terlanpaui masyarakat, maka kaminperlu penjelasan dan penjabaran secara einci dan akurat


Fraksi partai Aceh 

Efisien dan efektivitas anggaran juga di lakukan pada saat perencanaan anggaran agar perencanaan anggaran lebih terarah dan maksimal 

Di harapkan setiap SKPK  yang berkaitan langsung dengan pengelolaan barang milik daerah ( aset) untuk dapat mendata aset tersebut dan di kelola dengan baik 

Fraksi Tamiang Sepakat
Melihat ada beberapa hal yang penting  yang harus di cermati terhadap kinirja pertanggung Jawaban APBK thn anggaran 2019  agar menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan APBK  dan kinirja daerah di tahun ketahun  mendatang 
Pemerintah Kabupaten melalui SKPK terkait agar lebih dalam mengelola kegiatan nya sehingga tidak terjadi kembali gagal bayar seperti pada beberapa kegiatan pada thn 2019 

Reporter.  : ( jhon)
Editor.       : a.k

Tidak ada komentar:

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA
LAPORAN PELANGGARAN