Kebun/tanah milik Gusman Aswari Diduga diserobot dirusak dan digusur sejak tahun 2022 oleh pihak PT.IJAP dan PT.ACI

Oleh -

Brantasnews - Lahat 25-11-2025
  Gusman aswari mengatakan kepada awak media, tanggal 28 November 2022  telah terjadi dugaan penyerobotan lahan,Perusakan/Penggusuran kebun/perusakan lingkungan, Miliknya yang beralamatkan diantara sungai udang,Desa Telatang, Kec. Merapi Barat Kab.Lahat,provinsi Sumatra selatan, oleh pihak PT.ANUGRAH COVINDO INDONESIA(ACI)lahat (SUBKON PT.IJAP) sebagai pemegang IUP.

  Pada saat keesokan Harinya pada tanggal 29 November 2022 Gusman aswari bersama Tetangganya yang berjumlah 5(lima) orang ingin memastikan tanah yang diduga telah digusur/dirusak Oleh PT.IJAP benar masuk dalam sket tanah Gusman Aswari  bedasarkan tanda pohon batas tanah dan titik koordinat GPS yang sudah ada,dan ternyata tanah Gusman Aswari sudah tergusur -+ 2000m² s/d -+4000M².
  Gusman Aswari sebagai pemilik lahan mengaku sempat Memberikan surat Peringatan Kepada PT.IJAP dan PT.ACI, Somasi 3(tiga) kali diantaranya ke 1(satu) Pada tanggal 14 Desember 2022,somasi ke 2 (Dua) Pada tanggal 21 Desember 2022 dan somasi ke 3(tiga) 24 Desember 2022, Akan tetapi kedua Perusahaan tidak ada etikat baik membalas somasi atau menemui Gusman Aswari untuk mediasi.
Malah Pihak Perusahaan Tersebut Melaporkan Gusman Aswari Kepolisian dan berakhir di pengadilan,Sampai persidangan ke tingkat Kasasi dalam Upaya Pemidanaan warga,.

Kebun/tanah milik Gusman Aswari yang sudah rusak dan sudah berubah dari bentuk aslinya Bahkan diserobot PT.IJAP dibangun Jalan,Pembibitan dan workshop.
  Menurut Ketua DPD LSM BRANTAS Isfa Rozi Pebri, Bahwa sesuai Ketentuan Per-Undang-Undangan Dokumen AMDAL wajib dipajang dikantor Desa Tempat PT.IJAP mendapatkan persetujuan AMDAL dari masyarakat setempat,Berdasarkan Permen ESDM nomor 34 tahun 2016 Jo Permen ESDM nomor 11 tahun 2018 Jo Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 yang mana setiap Pemilik ijin usaha jasa pertambangan Hanya dapat Mengerjakan sesuai dengan sub bidang yang telah diajukan dn disetujui oleh pemerintah dengan mengedepankan Kaedah-kaedah pertambangan yang baik dengan tidak melanggar hukum.

 UU 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup pasal 99 perbuatan perusahaan tersebut dapat diancam dengan Pidana 3 tahun dan denda Rp.10.000.000.000(Sepuluh milyar) rupiah,.
  Pasal 385 KUHP: Mengatur tentang tindak pidana penyerobotan lahan, di mana barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak atas tanah yang bukan miliknya, dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 51 Tahun 1960: Mengatur tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Pasal 2 dan Pasal 6 Perppu ini memberikan sanksi pidana bagi pelaku pendudukan tanah tanpa izin.
Pasal 167 KUHP: Jika perusahaan sengaja merusak atau menghilangkan patok batas tanah milik orang lain, dapat dikenakan pidana.
 Hukum Perdata (Pasal 1365 KUHPerdata): Penyerobotan tanah termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum.

  "Saya berharap Kepada bupati kabupaten Lahat Bursah zarnubi dan dinas-dinas terkait agar Segerah mengambil tindakan tegas terhadap PT.IJAP dan PT.ACI agar masalah penyerobotan tanah ini,  secepatnya diselesaikan"  tegas Isfa Rozi Pebri..

 Saat dihubungi Pihak KTT, PT.IJAP. Andri Melalui via WhatsApp dengan Nomor +62813687**** tidak ada jawaban Hingga berita ini diturunkan.


Reporter : Tim

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

Pompa Intake PDAM Tanjung Enim Dimatikan Sementara, Air Baku Terlalu Keruh

Oleh -
Gambar
Brantasnews - Muara Enim,  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Tanjung Enim terpaksa mematikan sementara operasional pompa intake Amor pada Senin malam (28/4/2025) pukul 20.50 WIB. Keputusan ini diambil akibat kondisi air baku dari sungai yang mengalami tingkat kekeruhan sangat tinggi, melebihi ambang batas yang dapat dikelola oleh sistem pengolahan. Sartono Direktur Utama PDAM dalam keterangannya, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sumber air baku saat ini. Ia mengungkapkan bahwa tingkat kekeruhan yang ekstrem menyebabkan kebutuhan bahan kimia untuk pengolahan air meningkat drastis, namun tetap belum mampu menghasilkan air layak distribusi, pada Selasa (29/4/2025). "Kondisi air baku sangat memprihatinkan. Kekeruhannya sudah jauh di atas ambang batas normal, sehingga pengolahan air menjadi sangat sulit. Kami sudah menggunakan banyak bahan kimia, namun hasilnya tetap tidak maksimal," ungkap Sartono. Akibat dari dimatikannya pompa intake, proses dis...
www.Brantasnews.com

Warga Desa Darmo dan Kopsbara Dukung Penuh UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Minerba

Oleh -
Gambar
Muara Enim – Masyarakat Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, bersama Koperasi Batubara (Kopsbara), menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 disahkan sejak tanggal 19 Maret 2025 terkait sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Aturan tersebut merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. UU ini resmi disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mereformasi tata kelola pertambangan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Ketua Kopsbara, Juniardi yang akrab disapa Keyjhon, menyampaikan saat rapat konsolidasi dikediamannya pada Senin (23/6/2025) bahwa pihaknya menyambut baik lahirnya regulasi tersebut karena memberikan kejelasan hukum serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil...
www.Brantasnews.com

Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Sumsel Siap Dukung Program Pemerintah yang Pro Masyarakat

Oleh -
Gambar
Palembang – Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan, bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 17 Kabupaten/Kota, menyatakan komitmennya untuk selalu mendukung penuh semua program kerja pemerintah dan kebijakan kepala daerah yang berpihak serta pro terhadap kepentingan masyarakat luas. Hal tersebut diungkapkan Nathan dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Ketua DPW MPG Sumsel. Mereka menegaskan bahwa MPG Sumsel akan mendukung penuh kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, terutama yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.  Namun, MPG juga tidak segan untuk menolak kebijakan kepala daerah yang berpotensi menyengsarakan atau malah menyusahkan masyarakat. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, MPG Sumsel akan menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat. MPG Sumsel juga menyatakan akan aktif terlibat dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program strateg...
www.Brantasnews.com