STRUKTUR LSM BRANTAS

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

BRANTAS

Kepala Kampung menanga siamang Terindikasi Penyelewengan Dana Desa Tahun 2018


Kepala Kampung menanga siamang Terindikasi Penyelewengan Dana Desa Tahun 2018

Way kanan-
KPK merilis data LPJ kampung se indonesia untuk dapat meningkatkan peran serta masyarakat guna untuk memantau dan melaporkan penyimpangan penyimpangan yang terjadi. 

Setelah memperhatikan, dan melakukan investigasi Tim Brantas kabupaten way kanan menemukan adanya kejanggalan yang terjadi pada LPJ kegiatan dana desa kampung menanga siamang pada tahun 2018, yaitu pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin berprestasi dengan anggaran dana sebesar 40jt rupiah.

Tim investigasi dan pewarta Brantas pun menyambangi empat kepala sekolah dasar yang ada di kampung menanga siamang, dan menurut keterangan yang didapat bahwa pada tahun 2018 tidak menerima bantuan dari kampung menanga siamang untuk siswa miskin berprestasi bahkan untuk membuktikan keterangan para kepala sekolah memberikan pernyataan tertulis pada tim investigasi dan pewarta Brantas. 

Menurut keterangan kepala kampung menanga siamang melalui pesan WhatsApp pun bahwa tidak ada kegiatan tersebut dikampung menanga siamang bahkan beliau tidak menganggarkan dana untuk kegiatan tersebut, namun anehnya kegiatan tersebut tercantum dalam LPJ yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rivan (tim)

Tidak ada komentar:

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA
LAPORAN PELANGGARAN

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Foto saya
JAMBI, JAMBI, Indonesia
PT BRANTAS MEDIA KEADILAN BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, DISINGKAT (BRANTAS) KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR . AHU-0029119.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERON TERBATAS PT BRANTAS MEDIA KEADILAN AKTANOTARIS SULESTARI, SH., M.KN. NOMOR 07 TANGGAL 22 JUNI 2020 PENGESAHAN BADAN HUKUM DENGAN NOMOR REGISTER 4020062415103554 DI TETAPKAN DI JAKARTA 25 JUNI 2020. a.n. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM 19690918 199403 1 001 JANGAN LUPA KUNJUNGI KAMI DI : CHANEL YOUTUBE : BRANTAS TV FACEBOOK : DPP LSM BRANTAS RI WEBSITE. : brantasnews.com