STRUKTUR LSM BRANTAS

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

BRANTAS

PEMBANGUNAN PAGAR RSUD KOTA PINANG DISOAL, TEAM DPRD LABUSEL CEK KELOKASI


Labusel-Brantasnews.com|Tim DRRD Kabupaten Labusel  Cek langsung kelapangan Bangunan RSUD anggaran  tahun 2016 s/d 2018 yang menghabis kan anggaran Bernilai 4.2 Miliar 27/11/2020 sekira pukul 10 : 00 WIB.

Anggota dewan labuhan batu Yang di komandoi H. Hefrin harahap, dari partai  PKPI, beserta lima orang  angota DPRD ikut serta Ketua pelaksana Gugus tugas COVID-19, KHAIRIL Harahap,

Terpantau di lokasi tampak hadir Derektur RSUD dr Febry harahap, beserta Ormas dan OKP  A. Situmorang, seta masyarakat labuhanbatu selatan.

DPRD Turun kelapangan atas kesepakatan dan kelanjutan pada Rapat dengar pendapat ( RDP ) 25 November 2020, dalam SIDAK DPRD Kelapangan melihat banyak kejanggalan-kejanggalan dilokasi bangunan RSUD termasuk salah satunya Pembangunan Pagar Yang satu paket dengan Ruangan isolasi mandiri untuk  masyarakat yang terpapar covid-19 Atas Permohonan pihak RSUD.

Yang lebih parah nya lagi Bangunan RSUD yang bertingkat 4 belum maksimal belum layak di pungsikan sebab Masih banyak kekurangan  yang perlu di siapkan pada bangunan tersebut.

Pihak DPRD labuhanbatu selatan menduga jelas-jelas Bangunan RSUD labuhan batu yang terletak di kota pinang menjadi ajang bisnis para pemangku jabatan, ini jelas tidak terlepas dari tanggung jawab  Bupati Labusel sebagai penanggung jawab anggaran, beber H. Hefrin harahap.

Kesimpulan dari SIDAK DPRD labuhanbatu selatan kelapangan tidak mendapatakan hasil yang relefan sehingg tim sidak dari DPRD labuhanbatu selatan perlu mengkaji ulang dan DPRD memintak agar Derektur RSUD dan PPK yang bersangkutan menyerahkan Dokumen RKA tahun 2017 dan 2018 Terkait pembangunan gedung RSUD kota pinang.

Karna menurut H.hefrin harahap ada dugaan kuat oknum yang dengan sengaja mencari keuntungan pribadi dalam pengerjaan proyek tersebut pasalnya dari pandangan abggota dewan yang turun kelokasi bangunan tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang di keluarkan, DPRD labuhanbatu selatan perlu mengkaji ulang dan membuat (Rapat dengar pendapat ( RDP )  kedua lanjut," H. Hefrin harahap.

A. Situmorang dari OKP dan Ormas Kabupaten Labusel  memohon agar pihak Penegak hukum  khususnya Ditkrimsus polda sumutra utara segera turun kelapangan memeriksa oknum-oknum yang terlibat dalam penanganan pembangunan RSUD kabupaten Labusel.

yang saat menuai pro dan kontra dari berbagai elemant karna ada dugaan oknum pemangku jabatan yang mengambil keuntungan/memperkaya diri sendiri atas terlaksananya proyek tersebut.
( porkot Pulungan) 


PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Tidak ada komentar:

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA
LAPORAN PELANGGARAN

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Foto saya
JAMBI, JAMBI, Indonesia
PT BRANTAS MEDIA KEADILAN BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, DISINGKAT (BRANTAS) KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR . AHU-0029119.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERON TERBATAS PT BRANTAS MEDIA KEADILAN AKTANOTARIS SULESTARI, SH., M.KN. NOMOR 07 TANGGAL 22 JUNI 2020 PENGESAHAN BADAN HUKUM DENGAN NOMOR REGISTER 4020062415103554 DI TETAPKAN DI JAKARTA 25 JUNI 2020. a.n. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM 19690918 199403 1 001 JANGAN LUPA KUNJUNGI KAMI DI : CHANEL YOUTUBE : BRANTAS TV FACEBOOK : DPP LSM BRANTAS RI WEBSITE. : brantasnews.com