STRUKTUR LSM BRANTAS

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

BRANTAS

MERADANG..! Apdesi Sukabumi Anti LSM dan Media



Sukabumi-Brantasnews.com| Akibat perlakuan pengawasan yang ketat dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media terhadap perilaku tindak kejahatan korupsi yang diduga akan dilakukan oleh oknum kepala desa di daerah Sukabumi memicu tanggapan sangat keras dan tegas dari Apdesi kabupaten Sukabumi.

"Kami kepala desa sekabupaten Sukabumi yang  tergabung dalam Apdesi kabupaten Sukabumi menyatakan Melawan LSM dan Media.." 

Demikianlah sepenggal statement dari video kepala desa yang tergabung dalam Apdesi Sukabumi.

"Statement Apdesi Sukabumi  tersebut ditanggapi sudah menciderai undang-undang pers dan memberikan paradigma negatif atas sebuah ujaran kebencian dan ajakan perang terhadap seluruh LSM dan Media. Dugaan kuat atas Pelanggaran undang-undang ITE dalam video viral tersebut sudah cukup memenuhi unsur buat dilaporkan sebagai ujaran kebencian termakhtub dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE" terang sekjend DPP LSM BRANTAS,Amri Kusuma.



"Lsm dan perkumpulan Media Se-Indonesia sudah seharusnya melaporkan hal ini kepada penegak hukum sebagai dugaan pelanggaran hukum, jangan sampai pesan dan himbauan presiden Jokowi terhadap pengawasan desa di Indonesia ditantang dan dilawan oleh Apdesi Sukabumi." tutup Sekjend DPP BRANTAS.

Reporter. : sultan bujang 


Tidak ada komentar:

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA
LAPORAN PELANGGARAN

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Foto saya
JAMBI, JAMBI, Indonesia
PT BRANTAS MEDIA KEADILAN BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, DISINGKAT (BRANTAS) KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR . AHU-0029119.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERON TERBATAS PT BRANTAS MEDIA KEADILAN AKTANOTARIS SULESTARI, SH., M.KN. NOMOR 07 TANGGAL 22 JUNI 2020 PENGESAHAN BADAN HUKUM DENGAN NOMOR REGISTER 4020062415103554 DI TETAPKAN DI JAKARTA 25 JUNI 2020. a.n. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM 19690918 199403 1 001 JANGAN LUPA KUNJUNGI KAMI DI : CHANEL YOUTUBE : BRANTAS TV FACEBOOK : DPP LSM BRANTAS RI WEBSITE. : brantasnews.com