BERANI BICARA BENAR, TAJAM JELAS DAN TERPERCAYA

TENTANG LSM BRANTAS DAN PUNGSINYA DIMATA MASYARAKAT.

Gambar
STRUKTUR ORGANISASI DPP LSM BRANTAS
KODE ETIK LSM BRANTAS MUKADIMAH Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang sangat fundamental dan universal serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu adanya perserikatan dan perkumpulan sesama warga negara seperti halnya LSM BRANTAS merupakan hal yang essensial bagi keberadaan dan kesejahteraan umat manusia. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS adalah perwujudan dari tanggungjawab kemanusiaan berupa kebebasan, inisiatif, kesetaraan, pluralisme, solidaritas, keadilan; dan oleh karena itu harus selalu diperjuangkan. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS mendorong keterlibatan masyarakat dan menyediakan mekanisme yang vital dalam menggalang solidaritas, serta mempercepat inisiatif warga ma-syarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama. Bahwa LSM BRANTAS mempunyai peran dalam mengembangkan potensi kemandirian dan meningkatkan kepedulian untuk mengatasi persoalan-persoalan k…

Plt Bupati Muara Enim Sidak Lokasi Tambang PT SBP.

Plt Bupati Muara Enim Sidak Lokasi Tambang PT SBP.

Muaraenim-Brantasnews.com|selasa 25 agustus 2020, Menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai indikasi pencemaran lingkungan di sekitar area tambang Batubara PT Sriwijaya Bara Priharum SBP, Selasa (25/08/2020) siang.

Plt. Bupati Muara Enim (H. Juarsah, S.H ), didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup ( Ir. Kurmin, M.Si ), bersama Camat Tanjung Agung (Sahlan, S.H., M.Si), melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pengelolaan limbah air Tambang PT. SBP di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim.

Dalam Sidak ini, Plt. Bupati (H.Juarsa S.H),mendapati kapasitas kolam penampungan limbah (KPL) sudah tidak memadai lagi dengan aktivitas produksi yang kian meningkat sehingga penyaringan limbah yang masuk ke dalam kolam penampungan tidak tersaring dengan baik. Hal inilah yang diduga menyebabkan terkontaminasinya beberapa aliran anak sungai di sekitar area tambang.

Menyikapi hal tersebut, Plt Bupati Muara Enim (H.Juarsa S.H), menginstruksikan pihak Perusahaan untuk segera menambah KPL dan meningkatkan sistem penjernihan air limbah sehingga tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. 

Lebih lanjut Plt Bupati Muara Enim (H.Juarsa S.H), menegaskan bahwa dirinya tak segan mencabut izin usaha tambang jika dalam waktu tidak mengindahkan instruksinya dan masih mendapat laporan warga mengenai pencemaran lingkungan dari proses kegiatan tambang. 

Menurut Plt Bupati Muara Enim (H.Juarsa S.H), pencemaran lingkungan dalam kegiatan usaha tambang memang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur bahwa setiap perusahaan wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air.

Plt Bupati Muara Enim (H.Juarsa S.H), berharap seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim untuk selalu peduli akan kondisi lingkungan serta tidak melakukan pencemaran baik di tanah, udara maupun air.


Reporter.  : (Aan)
Editor.       : ak 

Komentar