BERANI BICARA BENAR, TAJAM JELAS DAN TERPERCAYA

TENTANG LSM BRANTAS DAN PUNGSINYA DIMATA MASYARAKAT.

Gambar
STRUKTUR ORGANISASI DPP LSM BRANTAS
KODE ETIK LSM BRANTAS MUKADIMAH Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang sangat fundamental dan universal serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu adanya perserikatan dan perkumpulan sesama warga negara seperti halnya LSM BRANTAS merupakan hal yang essensial bagi keberadaan dan kesejahteraan umat manusia. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS adalah perwujudan dari tanggungjawab kemanusiaan berupa kebebasan, inisiatif, kesetaraan, pluralisme, solidaritas, keadilan; dan oleh karena itu harus selalu diperjuangkan. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS mendorong keterlibatan masyarakat dan menyediakan mekanisme yang vital dalam menggalang solidaritas, serta mempercepat inisiatif warga ma-syarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama. Bahwa LSM BRANTAS mempunyai peran dalam mengembangkan potensi kemandirian dan meningkatkan kepedulian untuk mengatasi persoalan-persoalan k…

PEMDES KALI BRAU DIDUGA LAKUKAN PUNGLI SERTIKFIKAT PRONA.

WARGA DESA KALI BRAU KELUHKAN BIAYA SERTIFIKAT PRONA RP 1 JUTA.


Bayung lencir-brantasnews.com| senin 15 juni 2020, diduga kuat kepala desa kali brau kecamatan bayung lencir, kabupaten musi banyu asin, provinsi sumatra selatan, lakukan pungli sertifikat prona.

Beberapa warga keluhkan terkait pemungutan biaya pembuatan sertifikat prona yang di patok harga oleh pemdes kali brau dengan patokan satu juta rupiah persertifikat.


Seperti yang di jelaskan rohmad warga setempat kepada media ini, beliau mengatakan sangat keberatan dengan patokan biaya pembuatan sertifikat prona dengan jumlah yang sangat besar yaitu satu juta rupiah.

Dan beliau juga akan membuat laporan ke aparatur penegak hukum setempat terkait dugaan pungli sertifikat yang diduga di lakukan pemdes kali brau.

Rohmad," sayo sangat keberatan dengan patokan harga pembuatan sertifikat prona yang harga pembuatan nya kami diminta adm satu juta persertifikat,"ujarnya.

Dan saya juga akan melaporkan terkait dugaan pungli pembuatan sertifikat ini kepada aparatur penegak hukum di wilyah hukum polres musi banyu asin," tutupnya.

Apabila informasi ini benar maka sangat di sayangkan pemdes kali brau,  secara tidak langsung telah mengangkangi nawacita presiden jokowidodo tetkait kesejahteraan masyarakat dengan pemberian sertifikat prona.

Hingga berita ini di terbitkan kepala desa kali brau tidak nemberikan statmant apa-apa terkait dugaan pungli sertifikat prona, saat di confirmasi via whatshap.
Reporter.   : maliki
Editor.        : ak

Komentar