STRUKTUR LSM BRANTAS

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

BRANTAS

PEMDES KALI BRAU DIDUGA LAKUKAN PUNGLI SERTIKFIKAT PRONA.

WARGA DESA KALI BRAU KELUHKAN BIAYA SERTIFIKAT PRONA RP 1 JUTA.


Bayung lencir-brantasnews.com| senin 15 juni 2020, diduga kuat kepala desa kali brau kecamatan bayung lencir, kabupaten musi banyu asin, provinsi sumatra selatan, lakukan pungli sertifikat prona.

Beberapa warga keluhkan terkait pemungutan biaya pembuatan sertifikat prona yang di patok harga oleh pemdes kali brau dengan patokan satu juta rupiah persertifikat.


Seperti yang di jelaskan rohmad warga setempat kepada media ini, beliau mengatakan sangat keberatan dengan patokan biaya pembuatan sertifikat prona dengan jumlah yang sangat besar yaitu satu juta rupiah.

Dan beliau juga akan membuat laporan ke aparatur penegak hukum setempat terkait dugaan pungli sertifikat yang diduga di lakukan pemdes kali brau.

Rohmad," sayo sangat keberatan dengan patokan harga pembuatan sertifikat prona yang harga pembuatan nya kami diminta adm satu juta persertifikat,"ujarnya.

Dan saya juga akan melaporkan terkait dugaan pungli pembuatan sertifikat ini kepada aparatur penegak hukum di wilyah hukum polres musi banyu asin," tutupnya.

Apabila informasi ini benar maka sangat di sayangkan pemdes kali brau,  secara tidak langsung telah mengangkangi nawacita presiden jokowidodo tetkait kesejahteraan masyarakat dengan pemberian sertifikat prona.

Hingga berita ini di terbitkan kepala desa kali brau tidak nemberikan statmant apa-apa terkait dugaan pungli sertifikat prona, saat di confirmasi via whatshap.
Reporter.   : maliki
Editor.        : ak

Tidak ada komentar:

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Foto saya
JAMBI, JAMBI, Indonesia
PT BRANTAS MEDIA KEADILAN BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, DISINGKAT (BRANTAS) KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR . AHU-0029119.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERON TERBATAS PT BRANTAS MEDIA KEADILAN AKTANOTARIS SULESTARI, SH., M.KN. NOMOR 07 TANGGAL 22 JUNI 2020 PENGESAHAN BADAN HUKUM DENGAN NOMOR REGISTER 4020062415103554 DI TETAPKAN DI JAKARTA 25 JUNI 2020. a.n. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM 19690918 199403 1 001 JANGAN LUPA KUNJUNGI KAMI DI : CHANEL YOUTUBE : BRANTAS TV FACEBOOK : DPP LSM BRANTAS RI WEBSITE. : brantasnews.com