STRUKTUR LSM BRANTAS

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

BRANTAS

Media Online Berjudul Wartawan Tidak Dapat Parsel Berhalusinasi Kurang Memahami Pemberitaan Dan Kode Etik

Media Online Berjudul Wartawan Tidak Dapat Parsel Berhalusinasi Kurang Memahami Pemberitaan Dan Kode Etik 

Klarifikasi dan Hak jawab

Brantasnews.com -Polemik berkepanjangan terkait bingkisan parsel Yang dibagi-bagikan Oleh Polres Kp3 Tanjung Perak Surabaya semakin memanas Sabtu 16/05/2020.

Salah satu oknum wartawan media online (memet) sangat menyesalkan Dalam pemberitaan tanggal 15/05 berbagai Media Berjudul kapolres Tanjung Perak Surabaya tebang pilih bagi - bagi parsel kepada wartawan.

Dapat tanggapan berbagai media online , metropostnews, central berita, liputan Cyber dan suksesinews, mengatakan kalau wartawan tidak kebagian parsel berhalusinasi,

Kata-kata berhalusinasi itu terkesan wartawan sangat mengharapkan parsel yang diberikan tersebut..??

sebetulnya tidak..!! justru kita pertanyakan kepada pihak polres Kp3 Anggaran dari mana Parsel tersebut ?? ..(Kata Mas sutasin) salah satu kepala perwakilan wilayah dari media brantasnews.com.

Sungguh tidak disangka, pemberitaan berbagai media online itu, sungguh tidak mempunyai jiwa profesional dalam menulis.

Sebagai jurnalis seharusnya paham tidak semestinya menyudutkan media Yang memberitakan terkait pembagian parsel oleh pihak Polres  Kp3 Tanjung Perak surabaya.  

UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1.Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Masih memet Seharusnya pemberitaan itu harus didasari Undang-Undang Pers sesuai,masih di Bab.1 Pasal.1 nomor:

11.Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12.Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13.Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14.Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

Imbuhnya,saya pribadi tetap akan memberitakan apa adanya, sesuai Tupoksi saya. 
Dan saya tekankan khususnya kami dari media brantasnewsmcom, akan menulis benar jika itu benar dan akan kami tulis salah jika itu salah.
Kami membela yang benar bukan membela yang bayar.

Semoga rekan-rekan mendalami kembali apa itu UU Tentang Pers, biar memahami dulu sebelum menjalani profesi  jurnalistik yang  sangat mulia..pungskas" (Mas sutasin)

Reporter. : Mas Sutasin
Editor.      : red

2 komentar:

  1. Selagi benar jgn takut.
    Tulis bnar jika itu bnar.
    Berani bicara benar itulah media brnatasnews.com.

    BalasHapus

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Foto saya
JAMBI, JAMBI, Indonesia
PT BRANTAS MEDIA KEADILAN BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, DISINGKAT (BRANTAS) KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR . AHU-0029119.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERON TERBATAS PT BRANTAS MEDIA KEADILAN AKTANOTARIS SULESTARI, SH., M.KN. NOMOR 07 TANGGAL 22 JUNI 2020 PENGESAHAN BADAN HUKUM DENGAN NOMOR REGISTER 4020062415103554 DI TETAPKAN DI JAKARTA 25 JUNI 2020. a.n. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM 19690918 199403 1 001 JANGAN LUPA KUNJUNGI KAMI DI : CHANEL YOUTUBE : BRANTAS TV FACEBOOK : DPP LSM BRANTAS RI WEBSITE. : brantasnews.com