STRUKTUR LSM BRANTAS

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

BRANTAS

DIDUGA KADES SUKA MAJU ROHUL KEBAL HUKUM

Usut Tuntas Dugaan Kasus Pungli Penjualan Tanah Fasalitas Umum Kades Desa Suka Maju Rohul

Pasir pengaraian 6 Maret 2020

Kades jaman Now akal kebal hukum

Terkait adanya laporan masyarakat adanya ganti rugi pembayaran tanah fasalitas umum di desa suka maju memicu indikasi pungutan liar (Pungli)

Saat dilakukan investigasi dilapangan di rumah kediaman korban berinisial H. Aceng menjelaskan kepada awak media BRANTAS.COM kompolotan Pelaku pungli dari salah satu desa di Rohul memaksakan masyarakat melalui perangkat desa suka maju kecamatan Tambusai kabuapten Rokan hulu untuk dadakan menyetujui ganti rugi pembayaran tanah fasalitas umum lahan seluas 30x53 Cm dengan harga Rp 63.600.000 (Enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam permasalahan dugaan pungli penjualan tanah Resta juga penjualan Tanah Fasalitas Umum kepala di desa suka maju Indra admaja telah dilaporkan di Mapolres rokan hulu namun kasus tersebut hingga kini belum sampai ke Pengadilan negeri pasir pengaraian rokan hulu (Nyangkut di Pohon Mahoni)

Tim media juga sudah kerap melakukan konfirmasi kepada petinggi di Polres Rokan hulu semasa jabatan AKBP Hasyim Risahuodua Sik terpantau lamban penanganannya

Tim media akan melakukan konfirmasi lanjut kepada AKBP Dasmin Ginting sebagai petinggi di Polres Rohul Sertijab dari Kapolres yang lama AKBP Hasyim Risahuodua Sik untuk dapat sigap dalam kasus dugaan pungutan liar ( Pungli ) kepala desa suka maju kec Tambusai yang di duga pelaku utama berinisial Indra Admaja dalam kasus pungli penjualan tanah Fasalitas Umum juga penjualan Tanah Resta

Masyarakat meminta kepada Bupati H Sukiman segera dapat memberikan bantuan moral terhadap dan keadilan kepada  masyarakat Tempatan yang di tindas secara paksaan membayar hak yang telah di kuasai selama ber puluh tahun

Dugaan pungli di desa suka maju mempuncak ke tahap mafia masyrakat sudah terang terangan melakukan aksi punglinya demi memperkaya diri sendri (Hidup ini tidak harus MARKUS jangan ambil hak orang lai) tim

Tim investigasi terus mengawal kasus dugaan pungutan liar ( Pungli) kades suka maju hingga permasalahan selesai dihadapan publik




Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan ketum DPD BRANTAS RIAU

Reporter : Antonio. H
Editor : Amri. K 

Tidak ada komentar:

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA
LAPORAN PELANGGARAN

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Foto saya
JAMBI, JAMBI, Indonesia
PT BRANTAS MEDIA KEADILAN BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, DISINGKAT (BRANTAS) KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR . AHU-0029119.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERON TERBATAS PT BRANTAS MEDIA KEADILAN AKTANOTARIS SULESTARI, SH., M.KN. NOMOR 07 TANGGAL 22 JUNI 2020 PENGESAHAN BADAN HUKUM DENGAN NOMOR REGISTER 4020062415103554 DI TETAPKAN DI JAKARTA 25 JUNI 2020. a.n. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM 19690918 199403 1 001 JANGAN LUPA KUNJUNGI KAMI DI : CHANEL YOUTUBE : BRANTAS TV FACEBOOK : DPP LSM BRANTAS RI WEBSITE. : brantasnews.com