BRANTASNEWS.COM

KotaDumai-brantasnews.com| Rabu  13/1/2021 Judi Tembak ikan Marak di Wilayah Hukum Polres Kota Dumai hingga ke Pedesaaan, kepolisian setempat disinyalir tutup mata. Ditengah negara mengalami masalah pandemi Covid 19 bandar judi Gelper di Kota Dumai berkesempatan meraup keuntungan sehingga membutakan hukum di Polres kota Dumai. Terpantau masalah Pandemi Covid 19, tidak menyurutkan animo para bandar judi untuk menghentikan kegiatan bermain judi gelanggang ketangkasan permainan (Gelepr) di Kota Dumai. Terpantau malah semakin marak di beberapa kecamatan yang ada di wilayah hukum Polres Kota Dumai khususnya di kecamatan Sungai 9, rumah warga dijadikan tempat perjudian tembak ikan (gelper) justru bertambah di salah satu rumah warga di kecamatan Sungai 9 dengan pintu rumah tertutup rapat agar permainan judi Gelper tidak terlihat para wartawan. Beberapa Minggu lalu aktivitas judi Gelper di Kecamatan Sungai 9 telah di laporkan kepada Kapolres AKBP ANDRI ANANTA YUDHISTIRA S.I.K, M.H melalui AKP

Disinyalir Kadis Kehutanan dan Kapolres Kota Dumai Tutup Mata Maraknya Ilegal logging RIAU-brantasnews.com|Perambahan kayu hutan di desa bulu hala kelurahan basilam baru kecamatan Sungai 9 diduga tidak mempunyai dokumen, hasil Ilegal Loging diolah ditengah  hutan oleh oknum tertentu dan hasil kayu olahan tersebut dihanyutkan melalui aliran sungai hingga ketepian jalan lintasan mobil. Salah seorang warga saat dikonfirmasi mengatakan kepada awak media ini, kayu hasil hutan yang diolah oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dialirkan melalui sungai agar sipembeli dapat memuat kayu olahan tersebut keatas mobil pickup berupa L 300 atau mobil coldisel untuk dijual kedaerah lain, ujar warga yang tidak ingin dipublikasikan namanya. Terpantau Dinas Kehutanan dan Polres Kota Dumai tidak perduli hutan yang dilindungi oleh negara dibabat habis oleh sekelompok orang yang ingin memperkaya diri sendiri. Ironisnya lagi, Kepolisian setempat terpantau tutup mata dengan adanya pelaku Ilegal logging, pa

KEBUN KARET SUPAWI BELUM ADA GANTI RUGI DARI PT.MHP UJAN MAS LAMA      KEC: UJAN MAS.   KAB:   MUARA ENIM. Muara Enim _ Berantasnews com.Terkait dengan kerusakan kebun karet warga Desa Ujanmas Lama yang berada di Blok Pal Putih Unit 8 Wilayah 3 Suport Lematang sudah hampir 4 tahun yang lalu  terdampak endapan air limbah Dan sudah beberapa kali pihak pemdes dan BPD menyurati  pt, mhp, (musi hutan persada) di duga seakan kebal hukum,  dan semena mena terhadap kebun rakyat jelata Setelah ber ulang kali pemdes dan BPD  melayang kan surat ke kantor perusahaan pt mhp, ahirnya  BPD Dan perangkat desa ujan mas lama mendatangi kantor pt mhp, yang berada di niru. Di dampingi beberapa awak media Di pertemuan itu supepeisor keamanan pt mhp menyaran kan untuk memberikan surat satu kali lagi, agar supaya pt mhp bisa mengatur jadwal untuk mengadakan pertemuan. Tak selang 1 minggu pihak pt mhp mengajak pemdes, BPD serta pak supawi melihat kebun milik pak supawi yang di duga terendam air di akibat kan

KAYUAGUNGOKI-Berantasnews.com–Pengurus Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (PD GNPK – RI) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang diketuai oleh Jon Kenedi yang beralamat jalan Yusuf Singadekane kelurahan Jua Jua Kayu Agung, Selasa (12/01/21). Mendampingi buruh PT Gading Cempaka Graha, ratusan karyawan yang berjumlah 295 orang mencari keadilan dengan mengadukan nasibnya dan memberikan kuasa kepada PD GNPK RI Kabupaten Kayu Agung untuk menyelesaikan permasalahan mereka alami. PT Gading Cempaka Graha yang beralamat di desa sepucuk kecamatan Pedamaran timur yang bergerak di perkebunan kelapa sawit. Ketua PD GNPK RI Kabupaten Ogan Komering Ilir Jon Kenedi diminta tanggapan dalam mendampingi karyawan kelapa sawit tersebut setelah audiensi dengan pihak Kapolres OKI mengatakan “kami diterima oleh Kanit Intel polres OKI yang mana kami telah di mediasi oleh kepolisian OKI dalam menyelesaikan permasalahan ini, namun belum ada titik temu dengan pihak perusahaan. Adapun ha

Kejanggalan LPJ DD 2018 yang dirilis KPK terjadi kembali di kampung Rantau Jaya Kecamatan Banjit Way Kanan- LPJ kegiatan yang menggunakan Dana Desa Tahun 2018 tidak di akui oleh Kepala Kampung Rantau Jaya Kecamatan Banjit dan aparat kampung nya. Rabu 13/1/21 Kepala kampung Rantau Jaya yang dihubungi pihak BrantasTV. Com melalui Bendahara Kampung Rahimin Hakim mengatakan “Tidak pernah menganggarkan kegiatan Dana Bantuan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi dan tidak melakukan kegiatan tersebut” Kepala Sekolah SDN 1 Rantau Jaya Roviamah memberikan keterangan via telp bahwa tidak pernah menerima bantuan Siswa miskin/berprestasi di sekolahnya selama tahun 2018 dari Dana Desa dan beliau siap bersaksi bila dibutuhkan.  Pertanyaan besar adalah, akankah rilis LPJ Dana Desa yang dikeluarkan oleh KPK tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum? LSM Brantas akan menggiring hal ini ke ranah hukum karena telah ditemukan hal yang sama dibeberapa Kampung diKabupaten Way Kanan. (tim)

MuaraEnim-Brantasnews.com Terkait laporan warga pada beberapa hari yang lalu  Rabu, 06 januari 2021 melaporkan perihal adanya limbah arang yang mengalir di sungai tebu desa muara lawai kecamatan muara Enim kabupaten muara Enim air sungai tersebut yang ber muara ke sungai lematang,  Edwar tunanegara selaku Warga desa muara lawai kampung 4 rt 3 atau dengan kata lain orang lama yg berdumisili di, (stb) menyampaikan kepada awak media ini, serta pemdes muara lawai bahwa air sungai tebu tekena limbah, di duga dari limbah arang batu bara yang ada di hulu sungai di kecamatan merapi timur, kabupaten lahat. di duga di sekitaran jalan  PT. Servo lintas raya. Untuk menyikapi hal,hal yang tidak di ingin kan pemdes muara lawai langsung terjun ke lokasi beserta perangkatnya di dampingi BABINSA Dan BABINKANTIPMAS Muara Lawai kecamatan muara Enim. Setibanya di lokasi sungai tebu Pemdes langsung cek sungai yang masih keruh, hitam, serta bau, langsung juga mengambil air 2 botol aqua untuk di jadikan uji

Saling lempar antara dinas perhubungan dan sekda pak ( Saipul)kabupaten way kanan terkait anggaran BUMDES HIBAH  di tahun 2017   Brantasnews.com|ketika tim konfirmasi ke (sekda )sekertaris daerah kabupaten way kanan provinsi Lampung .pak ( Saipul ) menjelas kan kepada awak media terkait masalah BUMDES HIBAH di tahun 2017 antara dinas perhubungan dan sekda ( sekertaris daerah saling lempar kata"  Menurut keterangan sekda (pak saipul )seksertaris daerah kabupaten way kanan provinsi Lampung di ambil keterangan menjelas kan kalau ngk salah anggaran BUMDES di tahun 2017 pada waktu itu mengajukan di tingkat kelompok tani ya itu BUMDES pada waktu pengumpulan pemberkasan kepala" kampung / desa belum ada BUMDES yang sah  Bagaimana bumdes itu harus berdiri tapi nama" BUMDES sudah kita minta dan kita ambil kalau ngk salah 15 kelompok  dan sudah kita ajukan dan setelah itu kita ambil dan kita dapat uang nya tpi turunnya dana bertaharap ya itu 4 kali dan datang nya lewat e katalok  S