Pelantikan dan pengukuhan Forum Komunikasi Pemuda Muara Enim Bersatu (FK – PMB)

Oleh -
Pelantikan dan pengukuhan Forum Komunikasi Pemuda Muara Enim Bersatu (FK – PMB)


 Muaraenim-Brantasnews.com/Pelantikan dan pengukuhan Forum Komunikasi Pemuda Muara Enim Bersatu (FK – PMB) periode tahun 2020-2025 berlangsung hikmah.

Turut hadir dalam acara tersebut PLT Bupati Muara Enim H. Juarsah SH, Polri, TNI, unsur Muspida, Ormas, Lembaga, LSM dan Media serta tamu undangan lainnya.
Plt Bupati H. Juarsah SH dalam sambutannya mengatakan, dirinya berharap dengan dikukuhkannya FK-PMB ini dapat menjadi pemuda yang kreatif dalam membangun Bumi Serasan Sekundang.

“Selamat kepada para pengurus FK-PMB yang dilantik malam hari ini dan berharap pemuda Muara Enim terus bersatu untuk nusa dan bangsa,” harap Juarsah. Jum’at malam ( 25/09/2020).

Ketua FK-PMB (Evan zairin) mengatakan, "kepada para anggota dan pengurus Forum Komunikasi Pemuda Muara Enim Bersatu yang dilantik periode 2020-2025 dapat terus menjalin silatuhrami antar pemuda. Pemuda yang kreatif, berdedikasi dan agamis guna membangun Muara Enim yang lebih baik lagi"

Masih kata Evan zairin, "Maju terus pemuda Muara Enim sesuai dengan moto Muara Enim untuk rakyat dan merakyat, agamis, berdaya saing, mandiri, sehat dan sejahtera,” tutupnya.

REPORTER.  : (Aantoni, S.Pd)
EDITOR.        :amri kusuma

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

TRANDING TOPIK

"KETIKA KORUPSI JADI BUDAYA: MBG DIUJI BUKAN DI DAPUR, TAPI DI HATI RAKYAT

Oleh -
Gambar
Palembang Brantasnews.com 10 Juni 2026 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sebagai upaya menekan stunting dan menyiapkan generasi sehat, kini diuji dari sisi yang tak terduga: kepercayaan publik. Dalam esai berjudul _"Saat Korupsi Menjadi Budaya yang Tidak Ada Obat, Mampukah Makan Bergizi Gratis Mendapat Kepercayaan Rakyat? Perspektif Antropologi Hukum"_, Ihza Mahendra, Mahasiswa Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang, menyoroti bahwa tantangan terbesar MBG bukan terletak pada menu, dapur umum, atau logistik.  "Tantangan terbesar MBG adalah membuktikan bahwa negara masih mampu mengelola amanah rakyat secara jujur," tulis Ihza dalam esainya, Juni 2026. Menurut Ihza, korupsi di Indonesia telah mengalami "kenaikan derajat" dari sekadar tindak pidana menjadi budaya yang diwariskan. Ketika skandal korupsi triliunan rupiah hanya memicu sinisme "paling nanti ada kasus lebih besar lagi", maka yang rusak bukan ...
www.Brantasnews.com

Sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan masih marak terjadi di kabupaten Lahat, provinsi SUMSEL, Ini kata Ketua DPD LSM BRANTAS sumsel

Oleh -
Gambar
Brantasnews - Lahat  Masyarakat dari Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi timur kab.Lahat.   Defriansyah mengatakan mengenai dugaan penyerobotan lahan Miliknya yang beralamatkan di desa banjarsari Kec.Merapi Timur Kab.Lahat,provinsi Sumatra selatan, oleh pihak PT Banjarsari Pribumi(PT.BP) Defriansyah sebagai pemilik lahan mengaku sempat Melaporkan ke polres lahat perkara Memasuki lahan tanpa izin,Penyerobotan tanah dan perusakan lahan,pada Hari jum'at 08 September 2023, datang melapor ke polres lahat Pada tanggal 24 Desember 2024 di Kab.Lahat Provinsi Sumatra selatan, dan bahkan sempat Ditangani oleh Pengadilan Negeri Kab.Lahat, dari jawaban pihak Pengadilan negeri Lahat Laporan Defriansyah Ditolak dengan alasan Berkas tidak lengkap, Menurut Defriansyah tanah seluas  -+100 meter persegi ini ,Ia Membelinya Pada Tahun 2018 Kepada Pak Ruslan A.Gani. “Dua tahun lalu, tanah ini diserobot, dirusak oleh pihak perusahaan Banjarsari Pribumi (BP) Untuk Dijadika...
www.Brantasnews.com

Perkuat Tata Kelola dan Struktur Bisnis, RUPST PTBA Fokus pada Pertumbuhan Berkelanjutan

Oleh -
Gambar
Jakarta, 11 Juni 2026 –PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA, anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 secara elektronik pada Kamis, 11 Juni 2026. Dalam RUPST tersebut, pemegang saham membahas dan menyetujui tujuh mata acara antara lain pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025.  RUPST juga menyetujui Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026. Selanjutnya, pemegang saham menyetujui pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026–2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta perubahannya dari RUPS kepada pihak yang ditunju...
www.Brantasnews.com

PTBA Dampingi Petani Kopi Sawahlunto Panen dan Ciptakan Nilai Tambah

Oleh -
Gambar
Sawahlunto, 04 Juni 2026   PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, melalui Ombilin Mining Site bersama Pemerintah Kota Sawahlunto melaksanakan panen kopi bersama Kelompok Tani Harapan Baru di Desa Balai Batu Sandaran, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat.  Panen kopi bersama ini menjadi salah satu bentuk sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan sektor pertanian sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Saat ini, Kelompok Tani Harapan Baru telah mengelola sekitar 18 hektare lahan perkebunan kopi. Dalam pengembangannya, PTBA memberikan dukungan berupa bibit kopi unggul serta peralatan penunjang pengolahan kopi guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno mengungkapkan, program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarak...
www.Brantasnews.com

PEMKAB MUSI BANYUASIN TEGASKAN SURAT EDARAN TERKAIT IMPLEMENTASI PERMEN ESDM NOMOR 14 TAHUN 2025 ADALAH PALSU DAN HOAKS

Oleh -
Gambar
Sekayu Brantasnews.com Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menegaskan bahwa surat yang beredar di media sosial dan aplikasi perpesanan terkait implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi adalah dokumen palsu dan hoaks. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Drs. Syafaruddin, M.Si, menyampaikan bahwa setelah dilakukan penelusuran dan verifikasi, surat tersebut bukan merupakan produk resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. "Kami memastikan bahwa surat yang beredar tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Tanda tangan yang dicantumkan atas nama Bupati Musi Banyuasin bukan tanda tangan asli dan cap atau stempel yang digunakan juga bukan cap resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan demikian, dokumen tersebut adalah palsu dan masyarakat diminta untuk tidak mempercayai maupun menyebarluaskannya," t...
www.Brantasnews.com