Warga Beji Mulyo Mediasi Menuntut PT. BSPC/GEL Perhatikan Kesehatan

Oleh -

Brantasnews.com Tungkal Jaya Warga Dusun 3, Dusun 4, dan Dusun 5 Desa Beji Mulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, menggelar mediasi dengan pihak perusahaan batu bara terkait dampak aktivitas operasional yang dinilai telah mengganggu kesehatan masyarakat.

Mediasi tersebut berlangsung di Balai Desa Beji Mulyo pada Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Camat Tungkal Jaya Pipin Arwin, S.Sos., M.Si., Kapolsek Tungkal Jaya Iptu Imam Syah, S.H., M.Si., Kepala Desa Beji Mulyo Subroto, perwakilan Babinsa Koramil Tungkal Jaya Serka Sukri, serta perwakilan PT BSPC/GEL yang diwakili oleh HRD perusahaan, Diding Supriadi.

Mediasi digelar sebagai respons atas keluhan warga yang selama ini merasakan dampak langsung debu batu bara, yang tidak hanya mencemari lingkungan permukiman, tetapi juga diduga kuat memicu gangguan kesehatan, terutama pada anak-anak dan balita.
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak perusahaan PT BSPC/GEL. Setelah dilakukan dengar pendapat, seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa poin yang ditetapkan sebagai kesepakatan akhir rapat mediasi pembahasan dampak debu batu bara di Desa Beji Mulyo.
Adapun kesepakatan yang dihasilkan antara lain, perusahaan akan menyalurkan bantuan sembako kepada warga Dusun 3 dan Dusun 4. Pada tahap awal, bantuan sebanyak 135 paket sembako akan didistribusikan pada Selasa, 17 Februari 2026, dengan rincian 31 paket untuk Dusun 3 dan 104 paket untuk Dusun 4. Selanjutnya, pembagian sembako akan dilakukan secara rutin setiap dua bulan sekali pada bulan genap.

Selain bantuan sembako, perusahaan juga menyepakati pemberian kompensasi kesehatan yang akan dibayarkan secara tunai setiap tanggal 28 setiap bulannya. Rinciannya, Dusun 3 menerima Rp4.000.000 per bulan, Dusun 4 sebesar Rp4.500.000 per bulan, dan Dusun 5 sebesar Rp5.000.000 per bulan.

Sebagai langkah perlindungan kesehatan, perusahaan juga akan segera membagikan masker kepada masyarakat terdampak. Tidak hanya itu, perusahaan berkomitmen meningkatkan intensitas penyiraman jalan dan area operasional, serta melakukan berbagai tindakan teknis untuk mengurangi debu batu bara yang dihasilkan dari aktivitas tambang dan berdampak ke permukiman warga.
Dalam kesepakatan tersebut, perusahaan juga menyatakan akan membangun tiga titik sumur bor di Desa Beji Mulyo guna membantu pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.

Salah satu warga terdampak, Nopa Pasdianto, mengungkapkan bahwa aktivitas perusahaan batu bara telah berdampak serius terhadap keluarganya. Ia menyebut anaknya mengalami infeksi paru-paru yang diduga disebabkan oleh paparan asap dan debu batu bara.

“Anak saya sampai mengalami infeksi paru-paru. Ini sangat kami sesalkan, karena dampak lingkungan seperti ini seharusnya menjadi perhatian utama perusahaan,” ujarnya.

Nopa berharap pihak perusahaan benar-benar memperhatikan kualitas udara dan melakukan kajian ulang terhadap lokasi crasher batu bara yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman warga. Ia juga meminta pemerintah lebih aktif mengawasi operasional perusahaan batu bara agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Menurut informasi warga lainnya, dampak debu batu bara juga membuat sebagian warga yang memiliki balita terpaksa mengungsi sementara demi melindungi kesehatan anak-anak mereka.

Dampak debu batu bara tidak hanya dirasakan di lingkungan rumah warga, namun juga telah mencapai fasilitas pendidikan. Kepala SD Negeri 3 Beji Mulyo, Siti Dasilah, S.Pd., dalam mediasi tersebut menyampaikan keprihatinannya karena debu batu bara telah masuk hingga ke ruang kelas.
Ia menyebutkan, serbuk halus batu bara terlihat menempel di ruang belajar siswa. Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terlebih debu tersebut berpotensi mencemari makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikonsumsi siswa di sekolah.

“Kami khawatir dampaknya terhadap kesehatan anak-anak. Debu batu bara sudah masuk ke kelas, dan ini sangat berbahaya jika mengenai makanan siswa,” ungkapnya.

Mediasi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi penyelesaian persoalan dampak lingkungan akibat aktivitas tambang batu bara di Desa Beji Mulyo, sekaligus mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Reporter : Muju

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

Pompa Intake PDAM Tanjung Enim Dimatikan Sementara, Air Baku Terlalu Keruh

Oleh -
Gambar
Brantasnews - Muara Enim,  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Tanjung Enim terpaksa mematikan sementara operasional pompa intake Amor pada Senin malam (28/4/2025) pukul 20.50 WIB. Keputusan ini diambil akibat kondisi air baku dari sungai yang mengalami tingkat kekeruhan sangat tinggi, melebihi ambang batas yang dapat dikelola oleh sistem pengolahan. Sartono Direktur Utama PDAM dalam keterangannya, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sumber air baku saat ini. Ia mengungkapkan bahwa tingkat kekeruhan yang ekstrem menyebabkan kebutuhan bahan kimia untuk pengolahan air meningkat drastis, namun tetap belum mampu menghasilkan air layak distribusi, pada Selasa (29/4/2025). "Kondisi air baku sangat memprihatinkan. Kekeruhannya sudah jauh di atas ambang batas normal, sehingga pengolahan air menjadi sangat sulit. Kami sudah menggunakan banyak bahan kimia, namun hasilnya tetap tidak maksimal," ungkap Sartono. Akibat dari dimatikannya pompa intake, proses dis...
www.Brantasnews.com

Warga Desa Darmo dan Kopsbara Dukung Penuh UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Minerba

Oleh -
Gambar
Muara Enim – Masyarakat Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, bersama Koperasi Batubara (Kopsbara), menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 disahkan sejak tanggal 19 Maret 2025 terkait sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Aturan tersebut merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. UU ini resmi disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mereformasi tata kelola pertambangan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Ketua Kopsbara, Juniardi yang akrab disapa Keyjhon, menyampaikan saat rapat konsolidasi dikediamannya pada Senin (23/6/2025) bahwa pihaknya menyambut baik lahirnya regulasi tersebut karena memberikan kejelasan hukum serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil...
www.Brantasnews.com

Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Sumsel Siap Dukung Program Pemerintah yang Pro Masyarakat

Oleh -
Gambar
Palembang – Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan, bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 17 Kabupaten/Kota, menyatakan komitmennya untuk selalu mendukung penuh semua program kerja pemerintah dan kebijakan kepala daerah yang berpihak serta pro terhadap kepentingan masyarakat luas. Hal tersebut diungkapkan Nathan dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Ketua DPW MPG Sumsel. Mereka menegaskan bahwa MPG Sumsel akan mendukung penuh kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, terutama yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.  Namun, MPG juga tidak segan untuk menolak kebijakan kepala daerah yang berpotensi menyengsarakan atau malah menyusahkan masyarakat. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, MPG Sumsel akan menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat. MPG Sumsel juga menyatakan akan aktif terlibat dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program strateg...
www.Brantasnews.com