Debu Batubara Masih Hantui Warga Desa Beji Mulyo: Kehidupan Tercekik Polusi

Oleh -

Debu Batubara Masih Hantui Warga Desa Beji Mulyo: Kehidupan Tercekik Polusi

Tungkal Jaya - Masyarakat Desa Beji Mulyo, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, kembali harus berhadapan dengan debu batubara yang menyelimuti permukiman mereka. Aktivitas Perusahaan Tambang Batu Bara PT.BSPC di dekat permukiman warga Dusun 3, Dusun 4, dan Dusun 5 Desa Beji Mulyo disebut-sebut sebagai penyebab utama polusi udara yang semakin parah.

Warga Desa Beji Mulyo mengeluh tentang tebalnya debu yang menempel di rumah-rumah mereka, bahkan di tempat belajar mengaji anak-anak. Tidak hanya itu, warga juga mengalami gangguan kesehatan seperti penyakit kulit dan gangguan pernapasan seperti ISPA.


"Anak-anak gak bisa main di halaman rumah, udara sudah gak sehat," ungkap Isti, warga Dusun 3, kepada media (tautan tidak tersedia)

Suasana permukiman yang berubah drastis membuat warga merasa terkurung di dalam rumah. Jendela dan pintu rumah harus selalu ditutup rapat, aktivitas luar ruang dibatasi, dan kebiasaan warga berkumpul di luar pun menghilang.

"Kalau disapu, dipel, nanti ada lagi. Udara buruk bukan cuma berdampak ke kesehatan, tapi juga ke sosial. Kita jadi terkurung," ungkap warga lainnya.

Sekjen LSM Brantas Muba, M. Juanda, S.M, mengatakan bahwa polusi udara di Desa Beji Mulyo disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari lembaga terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Pemerintah setempat.

"Ini bukan cuma soal debu. Ini soal pengawasan yang gagal. Kami minta pengawasan ketat di kawasan industri yang dekat permukiman," tegasnya.

M. Juanda juga meminta Pemerintah segera mengevaluasi izin aktivitas bahan curah seperti batu bara yang berpotensi mencemari udara, serta menyiapkan sistem peringatan dini.

"Warning system itu penting. Jangan tunggu warga sakit dulu. Dan kalau sudah terjadi, segera lakukan penanganan kesehatan. Ini bukan cuma soal lingkungan, ini soal nyawa," tandasnya.

Instruksi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 500.11/004/INSTRUKSI/DISHUB/2025, yang mulai berlaku 1 Januari 2026, juga ditegaskan bahwa seluruh angkutan batu bara dilarang melintas di jalan umum, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

"Tutup saja Tambang ini!" ungkap M. Juanda dengan nada tegas.


PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

Postingan populer dari blog ini

Pompa Intake PDAM Tanjung Enim Dimatikan Sementara, Air Baku Terlalu Keruh

Oleh -
Gambar
Brantasnews - Muara Enim,  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Tanjung Enim terpaksa mematikan sementara operasional pompa intake Amor pada Senin malam (28/4/2025) pukul 20.50 WIB. Keputusan ini diambil akibat kondisi air baku dari sungai yang mengalami tingkat kekeruhan sangat tinggi, melebihi ambang batas yang dapat dikelola oleh sistem pengolahan. Sartono Direktur Utama PDAM dalam keterangannya, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sumber air baku saat ini. Ia mengungkapkan bahwa tingkat kekeruhan yang ekstrem menyebabkan kebutuhan bahan kimia untuk pengolahan air meningkat drastis, namun tetap belum mampu menghasilkan air layak distribusi, pada Selasa (29/4/2025). "Kondisi air baku sangat memprihatinkan. Kekeruhannya sudah jauh di atas ambang batas normal, sehingga pengolahan air menjadi sangat sulit. Kami sudah menggunakan banyak bahan kimia, namun hasilnya tetap tidak maksimal," ungkap Sartono. Akibat dari dimatikannya pompa intake, proses dis...
www.Brantasnews.com

Warga Desa Darmo dan Kopsbara Dukung Penuh UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Minerba

Oleh -
Gambar
Muara Enim – Masyarakat Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, bersama Koperasi Batubara (Kopsbara), menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 disahkan sejak tanggal 19 Maret 2025 terkait sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Aturan tersebut merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. UU ini resmi disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mereformasi tata kelola pertambangan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Ketua Kopsbara, Juniardi yang akrab disapa Keyjhon, menyampaikan saat rapat konsolidasi dikediamannya pada Senin (23/6/2025) bahwa pihaknya menyambut baik lahirnya regulasi tersebut karena memberikan kejelasan hukum serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil...
www.Brantasnews.com

Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Sumsel Siap Dukung Program Pemerintah yang Pro Masyarakat

Oleh -
Gambar
Palembang – Masyarakat Pendukung Gibran (MPG) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan, bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 17 Kabupaten/Kota, menyatakan komitmennya untuk selalu mendukung penuh semua program kerja pemerintah dan kebijakan kepala daerah yang berpihak serta pro terhadap kepentingan masyarakat luas. Hal tersebut diungkapkan Nathan dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Ketua DPW MPG Sumsel. Mereka menegaskan bahwa MPG Sumsel akan mendukung penuh kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, terutama yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.  Namun, MPG juga tidak segan untuk menolak kebijakan kepala daerah yang berpotensi menyengsarakan atau malah menyusahkan masyarakat. Sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, MPG Sumsel akan menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat. MPG Sumsel juga menyatakan akan aktif terlibat dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program strateg...
www.Brantasnews.com