STRUKTUR LSM BRANTAS

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

BRANTAS

KAPUSKES PECAT TKS BIDAN ATAS PERINTAH BUNDA



Pelaksanaan Pilkada Waykanan baru saja berlalu, akan tetapi persoalan baru bermunculan mulai dari isu keluarga pendukung calon yang yang kalah perlu bersiap – siap kalau keluarganya akan di pindah kepedalaman atau di nonjob hingga pemberhentian bagi tenaga honorer.

Khusus yang terahir, ternyata sudah terjadi di puskesmas Blambangan Umpu. Dimana dengan semena – mena diduga Kapuskes setempat, dr.Indra Jaya memberhentikan seorang tenaga honorer ( TKS Bidan red ), karena orang tuanya pada pilkada lalu mendukung salah satu calon.

Awalnya saya tidak percaya laporan anak saya yang bekerja di Puskesmas Blambangan Umpu kalau dirinya sudah diberhentikan oleh pimpinannya (Kapuskes red) dengan alasan karena waktu pilkada saya dan dirinya mendukung calon lain. Inikan tidak logis, untuk itu saya tidak terima, karenanya saya mengadu ke BAIN HAM ( BADAN ADVOKASI INVESTIGASI HAK.ASASI MANUSIA ) Way Kanan untuk menindak lanjutinya secara hukum,” ujar Hasan orang tua dari Rezki Apriani bidan yang di pecat dr. Indra Jaya.

Edi S. Ketua BAIN HAM Way kanan, membenarkan penyampaian dari Hasan. Bahkan, menurutnya selain akan mempertanyakan langsung hal itu kepada dokter Indra Jaya selaku pimpinan Puskesmas Blambangan Umpu, pihaknya juga akan menyampaikan persoalan tersebut ke KASN dan pihak terkait lainnya termasuk ke IDI.

Selain itu, di dalam rekaman yang disampaikan oleh Hasan kepada Baim HAM Waykanan, terdengar jelas bahwa dokter Indra Jaya melakukan pemberhentian kepada Rizky Apriani dan seorang kawannya yang lain karena keduanya Diduga melakukan politik praktis dan menjadi lawan dari pemenang Pilkada. Dimana dalam rekaman itu juga terdengar jelas bila pimpinan Puskesmas bawa kampung memberhentikan Rizky dan temannya itu atas perintah seseorang.

“Ini adalah perintah dari Bunda yarna,” ucap dr. Indra via telepon kepada orang tua dari Rezky. (suara telpon red).

Ketika dikonfirmasi, dr. Indra membenarkan perihal rekaman tersebut, tetapi ada salah kaprah dalam pengartiannya.

“Maksud saya, itu ada informasi dari Bunda Yarna bahwa yang bersangkutan itu berpihak ke salah satu calon saat Pilkada kemarin. Padahal, saya sudah mengatakan dengan jelas bahwa kita tidak boleh berpihak kepada salah satu calonkada,” terangnya.

“Alasan terbesar kami memberikan skorsing juga karena ada rencana pemecahan wilayah yang sangat berpengaruh terhadap keuangan. Jadi, mau tidak mau akan diadakan pengurangan,” lanjutnya.

Reporter : Doni dan team

Tidak ada komentar:

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA

LAPORAN DPC LSM BRANTAS MUBA
LAPORAN PELANGGARAN

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Foto saya
JAMBI, JAMBI, Indonesia
PT BRANTAS MEDIA KEADILAN BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, DISINGKAT (BRANTAS) KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR . AHU-0029119.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERON TERBATAS PT BRANTAS MEDIA KEADILAN AKTANOTARIS SULESTARI, SH., M.KN. NOMOR 07 TANGGAL 22 JUNI 2020 PENGESAHAN BADAN HUKUM DENGAN NOMOR REGISTER 4020062415103554 DI TETAPKAN DI JAKARTA 25 JUNI 2020. a.n. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM 19690918 199403 1 001 JANGAN LUPA KUNJUNGI KAMI DI : CHANEL YOUTUBE : BRANTAS TV FACEBOOK : DPP LSM BRANTAS RI WEBSITE. : brantasnews.com