DPP LSM BRANTAS KIRIM SURAT KEPADA SEJUMLAH KADIS PEMDA MUARO JAMBI

SENGETI-brantasnews.com| senin 14 september 2020, DPP LSM BRANTAS kirim surat untuk sejumlah kadis di kabupaten muaro jambi.

Misi Krisis kepercayaan terhadap pejabat pemda muaro jambi, dalam penanganan bencana covid-19, serta anggaran yang di anggarkan untuk masyarakat, membuat ketua DPP LSM BRANTAS,  Melalui sekjendnya AMRI KUSUMA, menduga adanya dugaan bagi-bagi, roti dari anggaran dana covid-19.

Anggaran yang begitu besar di anggarkan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak covid-19 dalam pandangan DPP LSM BRANTAS,   menduga dana yang disalurkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan data yang ada di desa, serta dana penanganan oleh tim GUGAS COVID-19 Kabupaten muaro jambi membuat DPP LSM BRANTAS, menyurati sejumlah kadis di pemda muaro jambi untuk meminta data penanganan covid 19 tersebut.

Dari beberapa instansi dinas yang di surati, ada beberapa surat yang tidak di balas, seperti satpol-pp, telah di surati, namun tak ada balasan. Mengacu pada GUGAS COVID 19 pejabat satpol-pp juga tergabung dalam penanganan tersebut.

Takhanya menyurati dalam perkara DANA COVID-19 saja, DPP LSM BRANTAS, juga menyurati KADIS PUPR, kabupaten muaro jambi, terkat anggaran pemeliharaan jalan dan program GSL Tahun anggaran 2017-2019.

Hingga kini surat yang dikirimkan kepada dinas PUPR muaro jambi tak kunjung di balas.

Hal tersebut membuat jajaran DPP LSM BRANTAS, mengambil sikap terkait beberapa surat yang tak dibalas, dengan agenda akan turun aksi unjuk rasa damai didepan gedung kajari dan didepan istana bupati muaro jambi, dengan agenda menuntut keadilan.

Aksi unjuk rasa damai, akan di lakukan pada :

Hari tanggal : senin 21 september 2020

Jam.             : 10 : 00 WIB

Rute.             : kantor kajari dan istana bupati muaro jambi.

Sedikitnya ada 14 tuntutan yang akan disuarakan jajaran LSM BRANTAS, di muka umum.

Salah satu tuntutan yang di ajukan LSM BRANTAS iyalah meminta bupati membuat kebijakan, prusahaan yang berdiri ditanah sailun salimbai ini, harus memperkerjakan masyarakat muaro jambi dan meminta kepada bupati muaro jambi menindak tegas para instansi terkait perizinan yang diduga sedang bermain mata bersama pelaku usaha.

Takluput juga dalam 14 tuntutan tersebut DPP LSM BRANTAS  meminta satuan polisi pamong praja bekerja sesuai pungsinya. Karna dalam pandangan DPP LSM BRANTAS, satpol-pp muaro jambi terkesan hanya makan gaji buta.

Redaksi brantasnews.com