BERANI BICARA BENAR, TAJAM JELAS DAN TERPERCAYA

TENTANG LSM BRANTAS DAN PUNGSINYA DIMATA MASYARAKAT.

Gambar
STRUKTUR ORGANISASI DPP LSM BRANTAS
KODE ETIK LSM BRANTAS MUKADIMAH Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang sangat fundamental dan universal serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu adanya perserikatan dan perkumpulan sesama warga negara seperti halnya LSM BRANTAS merupakan hal yang essensial bagi keberadaan dan kesejahteraan umat manusia. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS adalah perwujudan dari tanggungjawab kemanusiaan berupa kebebasan, inisiatif, kesetaraan, pluralisme, solidaritas, keadilan; dan oleh karena itu harus selalu diperjuangkan. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS mendorong keterlibatan masyarakat dan menyediakan mekanisme yang vital dalam menggalang solidaritas, serta mempercepat inisiatif warga ma-syarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama. Bahwa LSM BRANTAS mempunyai peran dalam mengembangkan potensi kemandirian dan meningkatkan kepedulian untuk mengatasi persoalan-persoalan k…

Putusan MK DebtCollector&Leasing di Ancam 9 tahun penjara jika eksekusi sepihak.

Putusan MK Dept Collector &Leasing di Ancam 9 tahun penjara .


Brantasnewe.com 7/7/2020
Jakarta- putusan MK (mahkamah konstitusi)
Tgl 06 -januari-2020
Deptcollector dan leasing dapat Ter ancam 3 pasal berlapis,putusan MK ini final dan mengikat.

MK memutuskan Leasing tidak bisa menarik atau neng Exsekusi Obyek jaminan fidusia seperti kendaraan  atau Rumah secara sepihak.

Kendati demikian perusahaan leasing tetap boleh melakukan Exsekusi tanpa syarat lewat pengadilan dengan syarat Pihak Debitur mengakui ada nya cidra janji(wanprestasi) dan sukarela menyerahkan kendaraan, ingat sukarela tidak boleh didalam tekanan atau pun paksaan.

Polisi minta pemilik melapor ke polres, atau pun penegak hukum terdekat kalau ada kendaraan yang di ambil Debtcollector atau leasing tanpa putusan pengadilan.

MK memutuskan sekarang Leasing Dan Dept collector tidak bisa menarik mobil atau motor kecuali syarat sepanjang pemberi hak fidusia(debitur) telah mengalami cidra janji (wan prestasi) dan secara sukarela menyerahkan  benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia maka menjadi kewenangan sepenuh nya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan Exsekusi sendiri(parate Exsekusi) menurut MK pihak leasing di anggap melanggar hukum jika  melakukan perampasan lewat Debtccollector apa lagi mengambil nya di tengah jalan dengan cara pemaksaan .

Debcollector setelah merampas motor di jalan  Ternyata sering terbukti Ternyata motor nya tidak di serahkan kepada leasing, mereka bahkan dianggap melanggar hukum dan dapat di kenakan pasal berlapis sesuai aksinya dalam melakukan perampasan di jalan karena hal tersebut dapat di kenakan  KUHP pasal 368 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9tahun penjara, atau pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan ,dan pasal  378 tentang penipuan ".

Penulis : dus simanjuntak

Komentar