STRUKTUR LSM BRANTAS

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

BRANTAS

Putusan MK DebtCollector&Leasing di Ancam 9 tahun penjara jika eksekusi sepihak.

Putusan MK Dept Collector &Leasing di Ancam 9 tahun penjara .


Brantasnewe.com 7/7/2020
Jakarta- putusan MK (mahkamah konstitusi)
Tgl 06 -januari-2020
Deptcollector dan leasing dapat Ter ancam 3 pasal berlapis,putusan MK ini final dan mengikat.

MK memutuskan Leasing tidak bisa menarik atau neng Exsekusi Obyek jaminan fidusia seperti kendaraan  atau Rumah secara sepihak.

Kendati demikian perusahaan leasing tetap boleh melakukan Exsekusi tanpa syarat lewat pengadilan dengan syarat Pihak Debitur mengakui ada nya cidra janji(wanprestasi) dan sukarela menyerahkan kendaraan, ingat sukarela tidak boleh didalam tekanan atau pun paksaan.

Polisi minta pemilik melapor ke polres, atau pun penegak hukum terdekat kalau ada kendaraan yang di ambil Debtcollector atau leasing tanpa putusan pengadilan.

MK memutuskan sekarang Leasing Dan Dept collector tidak bisa menarik mobil atau motor kecuali syarat sepanjang pemberi hak fidusia(debitur) telah mengalami cidra janji (wan prestasi) dan secara sukarela menyerahkan  benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia maka menjadi kewenangan sepenuh nya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan Exsekusi sendiri(parate Exsekusi) menurut MK pihak leasing di anggap melanggar hukum jika  melakukan perampasan lewat Debtccollector apa lagi mengambil nya di tengah jalan dengan cara pemaksaan .

Debcollector setelah merampas motor di jalan  Ternyata sering terbukti Ternyata motor nya tidak di serahkan kepada leasing, mereka bahkan dianggap melanggar hukum dan dapat di kenakan pasal berlapis sesuai aksinya dalam melakukan perampasan di jalan karena hal tersebut dapat di kenakan  KUHP pasal 368 tentang perampasan dengan ancaman hukuman 9tahun penjara, atau pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan ,dan pasal  378 tentang penipuan ".

Penulis : dus simanjuntak

Tidak ada komentar:

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

PT BRANTAS MEDIA KEADILAN

Foto saya
JAMBI, JAMBI, Indonesia
PT BRANTAS MEDIA KEADILAN BERANI BERJUANG SAMPAI TUNTAS, DISINGKAT (BRANTAS) KEPUTUSAN MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR . AHU-0029119.AH.01.01.TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSERON TERBATAS PT BRANTAS MEDIA KEADILAN AKTANOTARIS SULESTARI, SH., M.KN. NOMOR 07 TANGGAL 22 JUNI 2020 PENGESAHAN BADAN HUKUM DENGAN NOMOR REGISTER 4020062415103554 DI TETAPKAN DI JAKARTA 25 JUNI 2020. a.n. MENTRI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM 19690918 199403 1 001 JANGAN LUPA KUNJUNGI KAMI DI : CHANEL YOUTUBE : BRANTAS TV FACEBOOK : DPP LSM BRANTAS RI WEBSITE. : brantasnews.com