BERANI BICARA BENAR, TAJAM JELAS DAN TERPERCAYA

TENTANG LSM BRANTAS DAN PUNGSINYA DIMATA MASYARAKAT.

Gambar
STRUKTUR ORGANISASI DPP LSM BRANTAS
KODE ETIK LSM BRANTAS MUKADIMAH Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia yang sangat fundamental dan universal serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu adanya perserikatan dan perkumpulan sesama warga negara seperti halnya LSM BRANTAS merupakan hal yang essensial bagi keberadaan dan kesejahteraan umat manusia. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS adalah perwujudan dari tanggungjawab kemanusiaan berupa kebebasan, inisiatif, kesetaraan, pluralisme, solidaritas, keadilan; dan oleh karena itu harus selalu diperjuangkan. Bahwa keberadaan LSM BRANTAS mendorong keterlibatan masyarakat dan menyediakan mekanisme yang vital dalam menggalang solidaritas, serta mempercepat inisiatif warga ma-syarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama. Bahwa LSM BRANTAS mempunyai peran dalam mengembangkan potensi kemandirian dan meningkatkan kepedulian untuk mengatasi persoalan-persoalan k…

CATUT NAMA MENDAGRI JANJIKAN MENGANGKAT ASN

Yayasan Lembaga Fakta Hukum Indonesia (YLFHI) mendapat informasi terkait adanya calo CPNS dan honor menjadi PNS dengan sigap menghubungi langsung staff Kemendagri. Terkait adanya laporan masyarakat yang menerangkan bahwasanya telah terjadi pemanfaatan moment pertukaran atau penghapusan honorer diangkat menjadi ASN dan juga penerimaan  CPNS yang diadakan di Kemendagri. Menurut Ariani Koperwil YayasanLembaga Fakta Hukum Indonesia “Seorang calo yang mengurus honorer diangkat menjadi ASN dan meloloskan seleksi CPNS di Mendagri sudah kita kantongi namanya berinisial HJPS yang diketahui sebagai Oknum ketua LSM REPELITA. Laporan YLFHI  mengeluarkan statement menerangkan bahwasanya tidak pernah ada pihak Kementrian ataupun Mendagri secara pribadi meminta uang atau dana untuk dapat meloloskan honorer diangkat menjadi ASN ataupun masyarakat yang mendaftar seleksi penerimaan ASN”. Terang Ariani mengawali Realesed Berita resmi dari YLFHI yang dikirimkan ke redaksi Media............
 "Menurut ajudan Mendagri Tito Karnavian,laporkan jika ada yang mengaku menjual nama TITO KARNAVIAN, memanfaatkan moment penghapusan honorer, pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN demi kepentingan pribadi dan golongan sang calo tersebut yang berani menjual nama Mendagri" ungkap Ariani sebagai Kepala pimpinan wilayah YLFHI.
Dari informasi yang beredar dilapangan, ditemukan adanya puluhan calon ASN dan CPNS yang berasal dari Sumatera Utara melakukan pengurusan dengan uang berkisaran antara 110 juta Rupiah  hingga 120 juta Rupiah dan harga tersebut diluar tiket dan akomodasi selama pengurusan jakarta.
"kami mendesak agar Tito Karnavian selaku Mendagri meneliti dan hingga membatalkan Surat Keputusan pengangkatan honorer menjadi ASN berserta calon PNS yang berasal dari Sumatera Utara tersebut dengan dalil adanya kecurangan yang ditemukan mengandung unsur penyuapan". terang Ariani. "Saya saja yang dekat dengan pak Tito selama 6 tahun ini tidak berani menjual namanya, bagaimana bisa oknum ketua LSM REPELITA SUMUT sebagai calo CPNS yang berinisial HJPS ini berani beraninya menjual nama pak Tito Karnavian selaku Mendagri?" Terang Ariani mengirimkan video jalan paginya bersama Mendagri.

"Semua berkas dan data awal sudah saya teruskan ke Bareskrim mabes polri dan juga langsung ke Mendagri, kita harap dapat dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap semua calon PNS yang hadir saat acara bimbingan teknis di Mendagri terhadap calon PNS yang berasal dari Sumatera Utara". kata Ariani meyakinkan dalam released Beritanya ke Media.......................

"Masyarakat dihimbau agar melaporkan jika ada calo PNS yang sudah mengambil keuntungan pribadi dari moment honorer menjadi ASN dan seleksi pengangkatan CPNS ini. Oknum bernama HJPS ini sudah saya sampai laporannya ke meja Mendagri Tito Karnavian berikut hasil chattingan dan foto Oknum Calo yang mengaku dekat dengan Tito Karnavian, kita akan desak terus Mendagri agar membatalkan dan mengusut kasus suap menyuap pengangkatan honorer menjadi ASN dan seleksi Pengangkatan CPNS tersebut, Bareskrim dan Propam mabes Polri juga sudah mendalami kasus ini untuk dilakukan penyelidikan" tutup Ariani mengakhiri released beritanya. Red

Komentar