TANJABBAR DEPISIT LISTRIK, AKIBAT KERUSAKAN MESIN DI DUA PEMBANGKIT

Oleh -
Kerusakan Mesin di Dua Pembangkit, Tanjabbar Defisit Listrik
 

KUALATUNGKAL –Brantasnwes.com Kebutuhan listrik untuk 70 ribu pelanggan di Tanjabbar saat ini mencapai 23 MW. Secara terperinci, 12 MW untuk wilayah ilir dan sisanya 11 MW di wilayah ulu.

Hal ini dikatakan Manager PLN Rayon Kualatungkal, Lukman, kepada infotanjab.com, Senin sore (11/5).

Dikatakan Lukman, saat ini suplai listrik di Tanjabbar diperoleh dari beberapa pembangkit. Wilayah Ilir, pasokan listrik di suplai dari PLTG TJP Pematang Lumut sebesar 7,2 MW dan Gardu Induk Sabak 5,6 MW.

Sementara suplai listrik di wilayah ulu, diperoleh dari PLTMG Sungai Keruh Purwodadi 8 MW, pembangkit di PT DAS sebesar 1,5 MW dan Gardu Induk Aur Duri 3,5 MW.

Akibat kerusakan mesin di PLTMG Purwodadi, lanjut Lukman, berdampak pada sistem pembangkit di PLTG Pematang Lumut. “Ya selama gangguan di Purwodadi, kita suplai dari PLTG TJP Pematang Lumut untuk meminimalisir pemadaman. Namun, mesin di PLTG TJP ikut mengalami gangguan, sering black out, sehingga pemadaman juga terjadi di wilayah ilir,” katanya.

Dengan adanya kerusakan mesin di dua pembangkit saat ini (Purwodadi dan Pematang Lumut), kata Lukman, maka suplai listrik di Tanjabbar mengalami defisit.

“Posisi sekarang sedang defisit, akibat gangguan mesin baik di PLTMG Purwodadi maupun TJP Pematang Lumut. Untuk surat terkait kerusakan mesin di TJP segera menyusul, sudah kami minta,” jelasnya.

Pemadaman Bergilir

Akibat kerusakan mesin nomor tiga di PLTMG Purwodadi, pemadaman bergilir dilakukan di lima kecamatan di wilayah ulu. Manager PLN Rayon Kualatungkal, Lukman mengatakan, pemadaman bergilir dilakukan sekitar dua jam (khusus feeder PLTMG Purwodadi).

Berikut jadwal pemadaman bergilir,

Feeder Purwodadi : Pukul 18.00-20.00 Wib
Area Padam : Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Senyerang

Feeder Express : 20.00-22.00
Area Padam : Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Batang Asam dan Sebagian Kecamatan Merlung.

“Kita minta maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan ini,” ungkap Lukman.

Reporter. : KMS mirwan aw
Editor.      : a.k

Komentar

Posting Komentar

TERIMAKASIH MASUKANNYA, KAMI AKAN MEMPELAJARI DALAM POSTINGAN BERIKUTNYA

TRANDING TOPIK

Viral ! Kepala Sekolah SD.N 11 Katakan Banyak Temuan , BPK Diminta Transfaran

Oleh -
Gambar
TANJAB BARAT,Pengabuan — Sekolah Dasar (SD) 11 Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menjadi sorotan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat dikonfirmasi media ini pada Senin (2/11/2026), Kepala Sekolah berinisial YS mengakui bahwa sekolah yang dipimpinnya memiliki banyak temuan. Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai jenis dan rincian temuan tersebut, YS justru mengaku tidak mengetahui secara pasti. “Sekolah kami banyak temuan,” ujar YS. Saat ditanya lebih lanjut temuan apa saja, ia mengatakan tidak mengetahui rinciannya. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pihak sekolah mengetahui dan memahami hasil pemeriksaan BPK, serta bagaimana tindak lanjut terhadap temuan tersebut. Media ini berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai temuan BPK tersebut, termasuk langkah-langkah penyelesaian yang telah maupun akan dilakukan.( Heri )
www.Brantasnews.com

DPD BRANTAS Sumsel Sayangkan Pengelolaan Gapoktanhut MJAB 1.333 Ha Berjalan Sebelum Legalitas: Ini Dasar Hukum dan Ancaman Pidananya

Oleh -
Gambar
Sumsel, 30 Oktober 2026 – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Berani berjuang sampai tuntas (BRANTAS) Provinsi Sumatera Selatan memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan Gapoktan Hutan (Gapoktanhut) Makmur Jaya Abadi Bersama (MJAB) di Desa Muara Merang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Muba seluas 1.333 Hektar. DPD BRANTAS Sumsel menegaskan sikap DPC BRANTAS Muba di http://mediajayamabestnipolri.com yang menyayangkan pengelolaan berjalan sebelum legalitas dikantongi adalah sudah tepat dan sesuai hukum. "Pengelolaan kawasan hutan produksi tanpa izin itu bukan pelanggaran administrasi saja, tapi ada ancaman pidananya. Makanya kami sayangkan," ujar Isfa, Ketua DPD BRANTAS Sumsel. DASAR HUKUM PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN: Menurut DPD BRANTAS Sumsel, setiap pihak yang ingin mengelola kawasan hutan negara wajib tunduk pada: 1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Pasal 50 ayat (2) huruf a: Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau ...
www.Brantasnews.com

Kunker Bupati Muba di Bayung Lencir Diduga Menyimpang dari Jadwal Sekda, Digelar di Kediaman Ketua Timses, Camat Beri Sambutan

Oleh -
Gambar
Bayung Lencir, Musi Banyuasin – Kunjungan Kerja (Kunker) Bupati Musi Banyuasin di Kecamatan Bayung Lencir pada Senin, 19 Oktober 2026 menuai sorotan. Pasalnya, lokasi acara diduga kuat menyimpang dari jadwal resmi yang dikeluarkan Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan dokumen jadwal Acara Pemerintah Kabupaten Muba yang beredar, Kunker Bupati pada pukul 13.00 WIB tertulis jelas akan dilaksanakan di Kelurahan Bayung Lencir Indah, Kecamatan Bayung Lencir, dalam rangka silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga. Namun fakta di lapangan, acara tersebut justru digelar di sebuah pendopo pribadi yang diduga merupakan kediaman Sdr. Raimon Iskandar, yang disebut-sebut sebagai salah satu Ketua Tim Pemenangan Bupati Musi Banyuasin. Hal ini terlihat dari foto dan video yang diterima redaksi, dimana Camat Bayung Lencir tampak memberikan sambutan resmi di lokasi tersebut. Dalam foto tersebut terlihat Camat Bayung Lencir mengenakan seragam dinas k...
www.Brantasnews.com

DPD LSM BRANTAS Sumsel Beri Dukungan Penuh, Isfa Rozi Pebri Ucapkan Selamat Kepada Nathan Nahkodai DPP Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu

Oleh -
Gambar
Muara Enim - Dinamika gerakan masyarakat sipil di Kabupaten Muara Enim terus menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut ditandai dengan terbentuknya kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu (FOMMEB) yang telah menggelar silaturahmi dan konsolidasi di Saung Balqis, Muara Enim, pada Sabtu malam (25/10/2026). Dalam konsolidasi tersebut, Nathan secara resmi dipercaya untuk menahkodai DPP Forum Masyarakat Muara Enim Bersatu sebagai Ketua Umum. Ia didampingi jajaran pengurus Ardo Naidi, Fitra Rosyid, Ahda Wijaya, Ali Caang, M. Fadli, serta di bawah pembinaan Kakanda Keyjon selaku Ketua Pembina. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat Berani Berjuang Sampai Tuntas (LSM BRANTAS) Provinsi Sumatera Selatan, Isfa Rozi Pebri, menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh. "Atas nama keluarga besar DPD LSM BRANTAS Provinsi Sumatera Selatan - Berani Berjuang Sampai Tuntas, saya Isfa Rozi Pebri meng...
www.Brantasnews.com

POLSEK JALUKO MUARO JAMBI MANDUL, Sebuah ungkapan masyarakat terhadap penanganan hukum di muaro jambi

Oleh -
Gambar
KASUS PEMBACOKAN WARGA KEDEMANGAN MANDEK SETAHUN DI POLSEK JALUKO, KORBAN MINTA KEADILAN KE MABES POLRI MUARO JAMBI – Penegakan hukum di tingkat Polsek dipertanyakan. Kasus dugaan penganiayaan berat dengan senjata tajam yang menimpa Muk Sariman, warga Desa Kedemangan, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi, mandek selama satu tahun tanpa kepastian hukum di Polsek Jaluko. Padahal, korban mengalami luka bacok serius di tangan kanan dan telah melaporkan secara resmi. Namun hingga berita ini diturunkan, status tersangka tak kunjung ditetapkan. Kronologi Berdarah Perebutan Hak Tanah Peristiwa bermula saat korban berusaha mempertahankan hak atas tanah/aset milik adiknya. Upaya mempertahankan hak tersebut justru dibalas dengan aksi kekerasan brutal oleh terduga pelaku berinisial Guno, warga Danau Sarang Elang, Kecamatan Jaluko, dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban harus mendapat perawatan medis intensif. Setahun Laporan Jalan di Tempat, Kanit dan Penyidik Sali...
www.Brantasnews.com